PERMA 4 Tahun 2020 Perkuat Persidangan Virtual
Sabtu, 24 Oktober 2020 - 19:02 WIB
Berdasarkan salinan PERMA Nomor 4 Nomor 2020 yang diperoleh SINDOnews, PERMA terdiri dari lima BAB dan 20 pasal. Masing-masing BAB mengatur ketentuan umum; pelimpahan perkara, penomoran, dan panggilan sidang; persidangan; ketentuan peralihan; dan ketentuan peralihan.
PERMA mencatumkan ruang sidang elektronik yakni ruang sidang di pengadilan yang meliputi kantor Kejaksaan, kantor rutan/lapas, atau tempat lain yang ditetapkan majelis hakim. PERMA juga memasukkan ketentuan domisili elektronik dan dokumen elektronik. Domisili elektronik adalah layanan pesan berupa akun yang terverifikasi milik penyidik, penuntut, pengadilan, terdakwa/kesatuan terdakwa, penasihat hukum, saksi, ahli, rutan, dan lapas.
Dokumen elektronik yakni dokumen administrasi terkait perkara dan persidangan yang diterima, disimpan, dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan. Setiap dokumen elektronik yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), penasihat hukum, dan terdakwa harus berbentuk pdf. Setiap dokumen elektronik yang dikirim harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh.
"Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual, dan sarana elektronik lainnya," bunyi Pasal 1 ayat (12) Perma Nomor 4 Nomor 2020.
Proses persidangan secara elektronik dapat dilakukan dalam empat kondisi sebagaimana Pasal 2 ayat (2). Pertama, hakim/majelis hakim, panitera/panitera pengganti, dan JPU bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara terdakwa mengikuti persidangan dari tempatnya ditahan (rutan/lapas) dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum. Kedua, hakim/majelis hakim dan panitera/panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara JPU mengikuti persidangan dari kantor JPU, dan terdakwa mengikuti persidangan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum dari rutan/lapas tempat terdakwa ditahan.
Ketiga, jika tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti persidangan secara elektronik, maka terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum mengikuti persidangan dari kantor penuntut. Keempat, terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti persidangan dari ruang sidang pengadilan atau dari kantor penuntut dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh hakim/majelis hakim dengan penetapan.
"Ayat (3) Apabila sidang dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), semua peserta sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas".
PERMA mencatumkan ruang sidang elektronik yakni ruang sidang di pengadilan yang meliputi kantor Kejaksaan, kantor rutan/lapas, atau tempat lain yang ditetapkan majelis hakim. PERMA juga memasukkan ketentuan domisili elektronik dan dokumen elektronik. Domisili elektronik adalah layanan pesan berupa akun yang terverifikasi milik penyidik, penuntut, pengadilan, terdakwa/kesatuan terdakwa, penasihat hukum, saksi, ahli, rutan, dan lapas.
Dokumen elektronik yakni dokumen administrasi terkait perkara dan persidangan yang diterima, disimpan, dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan. Setiap dokumen elektronik yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), penasihat hukum, dan terdakwa harus berbentuk pdf. Setiap dokumen elektronik yang dikirim harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh.
"Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual, dan sarana elektronik lainnya," bunyi Pasal 1 ayat (12) Perma Nomor 4 Nomor 2020.
Proses persidangan secara elektronik dapat dilakukan dalam empat kondisi sebagaimana Pasal 2 ayat (2). Pertama, hakim/majelis hakim, panitera/panitera pengganti, dan JPU bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara terdakwa mengikuti persidangan dari tempatnya ditahan (rutan/lapas) dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum. Kedua, hakim/majelis hakim dan panitera/panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara JPU mengikuti persidangan dari kantor JPU, dan terdakwa mengikuti persidangan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum dari rutan/lapas tempat terdakwa ditahan.
Ketiga, jika tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti persidangan secara elektronik, maka terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum mengikuti persidangan dari kantor penuntut. Keempat, terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti persidangan dari ruang sidang pengadilan atau dari kantor penuntut dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh hakim/majelis hakim dengan penetapan.
"Ayat (3) Apabila sidang dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), semua peserta sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas".
(abd)
tulis komentar anda