UU Ciptaker Dinilai Lahir karena Obesitas Aturan Perizinan Dunia Usaha
Senin, 19 Oktober 2020 - 15:11 WIB
Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri menyambut baik disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri menyambut baik disahkannya Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja oleh DPR. Beleid itu bisa menjadikan Indonesia lebih kompetitif dalam menggaet investor.
(Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja, Ribuan Buruh Geruduk DPRD Jombang)
Firman mengatakan, aturan itu mendukung pemulihan ekonomi mendorong pertumbuhan jangka panjang. Selain itu UU Ciptaker juga menghapus hambatan investasi dan memberi sinyal bahwa Indonesia terbuka dalam sektor investasi.
(Baca juga: Atlet Top Terjangkit Corona, dari Rossi hingga Ronaldo)
"Secara prinsip omnibus law lahir karena adanya obesitas regulasi. Nah obesitas ini yang memunculkan tarik menarik kewenangan terkait perizinan dunia usaha yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan tidak efisiensi baik waktu dan biaya," kata Firman, saat dihubungi, Senin (19/10/2020).
(Baca juga: Pollycarpus dari Mantan Terpidana Kasus Munir, Meninggal Dunia)
Firman menjelaskan, UU Cipta Kerja bisa memotong prosedur yang panjang dari perizinan berusaha. Salah satu turunan dari UU Cipta kerja ini adalah penyederhanaan jenis dan prosedur berusaha di daerah.
Meski masih perlu ada turunannya, Firman mengakui UU Cipta Kerja ini dapat menyederhanakan regulasi tersebut. Selain itu kata Firman, terbitnya sistem online single submission (OSS) pada 2018 lalu belum mampu menyelesaikan permasalahan di sektor dunia usaha.
"Nah ini kita apresiasi pemerintah mau mengevaluasi dan mau mengubahnya di level yang tinggi lagi dan momentunya tepat," ucap Firman.
Firman meyakini UU Cipta Kerja juga memberikan peluang bagi UMKM di Indonesia tumbuh dan berkembang baik. Dia menekankan beleid itu sudah ditunggu lama oleh dunia usaha dan asosiasi.
"Jadi saya rasa, kalau dari dunia usaha saya sudah menunggu lama. selama ini bongkar pasang regulasi juga enggak mempan juga. Tapi dengan omnibus law ini diharapkan dapat jadi peletak dasar di UU," jelas Firman.
(Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja, Ribuan Buruh Geruduk DPRD Jombang)
Firman mengatakan, aturan itu mendukung pemulihan ekonomi mendorong pertumbuhan jangka panjang. Selain itu UU Ciptaker juga menghapus hambatan investasi dan memberi sinyal bahwa Indonesia terbuka dalam sektor investasi.
(Baca juga: Atlet Top Terjangkit Corona, dari Rossi hingga Ronaldo)
"Secara prinsip omnibus law lahir karena adanya obesitas regulasi. Nah obesitas ini yang memunculkan tarik menarik kewenangan terkait perizinan dunia usaha yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan tidak efisiensi baik waktu dan biaya," kata Firman, saat dihubungi, Senin (19/10/2020).
(Baca juga: Pollycarpus dari Mantan Terpidana Kasus Munir, Meninggal Dunia)
Firman menjelaskan, UU Cipta Kerja bisa memotong prosedur yang panjang dari perizinan berusaha. Salah satu turunan dari UU Cipta kerja ini adalah penyederhanaan jenis dan prosedur berusaha di daerah.
Meski masih perlu ada turunannya, Firman mengakui UU Cipta Kerja ini dapat menyederhanakan regulasi tersebut. Selain itu kata Firman, terbitnya sistem online single submission (OSS) pada 2018 lalu belum mampu menyelesaikan permasalahan di sektor dunia usaha.
"Nah ini kita apresiasi pemerintah mau mengevaluasi dan mau mengubahnya di level yang tinggi lagi dan momentunya tepat," ucap Firman.
Firman meyakini UU Cipta Kerja juga memberikan peluang bagi UMKM di Indonesia tumbuh dan berkembang baik. Dia menekankan beleid itu sudah ditunggu lama oleh dunia usaha dan asosiasi.
"Jadi saya rasa, kalau dari dunia usaha saya sudah menunggu lama. selama ini bongkar pasang regulasi juga enggak mempan juga. Tapi dengan omnibus law ini diharapkan dapat jadi peletak dasar di UU," jelas Firman.
(maf)
tulis komentar anda