Jokowi: Menkes Urus Vaksin Gratis, BUMN Urus yang Berbayar
Senin, 19 Oktober 2020 - 12:32 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar pengadaan vaksin virus Corona (Covid-19) dan implementasinya dipersiapkan secara detail. Mulai dari sasaran hingga prosesnya. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar pengadaan vaksin virus Corona (Covid-19) dan implementasinya dipersiapkan secara detail. Mulai dari sasaran hingga prosesnya.
“Jangan menganggap mudah implementasi. tidak mudah. Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu, kenapa dia. Harus dijelaskan betul kepada publik,” tutur Jokowi ketika membuka rapat terbatas, Senin (19/10/2020).( )
Jokowi juga meminta agar dijelaskan siapa saja yang mendapat vaksinasi gratis dan siapa yang berbayar. “Hati-hati disiapkan betul. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, dijelaskan betul. Harus detail ini,” tuturnya.
Dia membagi tugas menteri-menteri yang bertanggung jawab terhadap vaksin gratis dan yang berbayar. Dengan demikian, lanjut dia, akan lebih jelas nantinya siapa yang bertanggung jawab.
“Kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat, itu urusannya Menteri Kesehatan. Untuk yang mandiri, untuk yang bayar itu urusannya BUMN. Ini menjadi jelas. Kalau tidak seperti ini nanti siapa yang tandatangani menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab,” tuturnya.( )
“Jangan menganggap mudah implementasi. tidak mudah. Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu, kenapa dia. Harus dijelaskan betul kepada publik,” tutur Jokowi ketika membuka rapat terbatas, Senin (19/10/2020).( )
Jokowi juga meminta agar dijelaskan siapa saja yang mendapat vaksinasi gratis dan siapa yang berbayar. “Hati-hati disiapkan betul. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, dijelaskan betul. Harus detail ini,” tuturnya.
Dia membagi tugas menteri-menteri yang bertanggung jawab terhadap vaksin gratis dan yang berbayar. Dengan demikian, lanjut dia, akan lebih jelas nantinya siapa yang bertanggung jawab.
“Kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat, itu urusannya Menteri Kesehatan. Untuk yang mandiri, untuk yang bayar itu urusannya BUMN. Ini menjadi jelas. Kalau tidak seperti ini nanti siapa yang tandatangani menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab,” tuturnya.( )
(dam)
Lihat Juga :
tulis komentar anda