Industri Masih Terbelakang, PDIP Ajak Teknokrat-Politikus Bersinergi
Minggu, 18 Oktober 2020 - 20:24 WIB
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengajak para insinyur, politikus dan teknokrat Indonesia saling bersinergi untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari di bidang teknologi.
Keinginan itu dinilai senapas dengan cita-cita Proklamator RI, Soekarno yang menginginkan Indonesia mampu bersaing dengan negara lain di bidang tersebut.
Hasto mengatakan, saat ini Indonesia masih terbelakang dalam politik industri dan inovasi teknologi. Hal itu akibat strategi pembangunan, terutama pada saat saat Orde Baru.
Hasto mengatakan itu saat menjadi narasumber di Forum Indonesia Berdikari (FIB) melalui telekonferensi, Minggu (18/10/2020).
Hadir sebagai narasumber lainnya, Ketua Umum Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia (IKABI) Tatang Hernas Soerawidjaja. Adapun pesertanya para insinyur Indonesia dan sejumlah kepala daerah.
"Kita penting untuk menggelorakan seluruh semangat juang kita sebagai bangsa yang begitu besar, bangsa yang begitu kaya, tetapi di dalam capaian-capaian internasional kita, trennya mengalami penurunan. Ini harus ada proses recovery. Sebagai contoh dalam capaian teknologi 2015, kita ini peringkat ke 99 dari 167 negara, ini dari konteks 'strategy culture' kita yang masih jauh. Industri pertahanan kita jauh tertinggal, apalagi industri proses yang lain. Kita juga di dalam melihat dari Global Innovation Index Ranking, kita juga diurutan 85 dari 129 negara atau ketujuh di ASEAN," kata Hasto.
Menurut Hasto, politik industri harus mengacu Pancasila yang bercita-cita pada keadilan sosial. Bagaimana 1945, Indonesia sudah punya diksi keadilan sosial, padahal itu dalam teori ilmu tersebut baru populer pada sekitar 1970. Namun, keadilan sosial, demokrasi dan kemanusiaan itu sudah disuarakan oleh para pendiri bangsa, khususnya Bung Karno.
"Di dalam Pancasila ini ada prinsip kesejahteraan, Bung Karno mengatakan Indonesia merdeka seharusnya tidak ada seorang pun mengalami kemiskinan. Karena itulah kemudian, Pancasila, dalam konteks berbangsa dsan bernegara, diterjemahkan dalam tujuan bernegara," kata Hasto.( )
Alumnus Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada itu menambahkan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa merupakan amanat konstitusi terhadap negara. Budaya Indonesia, lanjut dia, bukan saling mencaci maki satu sama yang lain, tetapi menghormati dan berpikir positif.
Keinginan itu dinilai senapas dengan cita-cita Proklamator RI, Soekarno yang menginginkan Indonesia mampu bersaing dengan negara lain di bidang tersebut.
Hasto mengatakan, saat ini Indonesia masih terbelakang dalam politik industri dan inovasi teknologi. Hal itu akibat strategi pembangunan, terutama pada saat saat Orde Baru.
Hasto mengatakan itu saat menjadi narasumber di Forum Indonesia Berdikari (FIB) melalui telekonferensi, Minggu (18/10/2020).
Hadir sebagai narasumber lainnya, Ketua Umum Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia (IKABI) Tatang Hernas Soerawidjaja. Adapun pesertanya para insinyur Indonesia dan sejumlah kepala daerah.
"Kita penting untuk menggelorakan seluruh semangat juang kita sebagai bangsa yang begitu besar, bangsa yang begitu kaya, tetapi di dalam capaian-capaian internasional kita, trennya mengalami penurunan. Ini harus ada proses recovery. Sebagai contoh dalam capaian teknologi 2015, kita ini peringkat ke 99 dari 167 negara, ini dari konteks 'strategy culture' kita yang masih jauh. Industri pertahanan kita jauh tertinggal, apalagi industri proses yang lain. Kita juga di dalam melihat dari Global Innovation Index Ranking, kita juga diurutan 85 dari 129 negara atau ketujuh di ASEAN," kata Hasto.
Menurut Hasto, politik industri harus mengacu Pancasila yang bercita-cita pada keadilan sosial. Bagaimana 1945, Indonesia sudah punya diksi keadilan sosial, padahal itu dalam teori ilmu tersebut baru populer pada sekitar 1970. Namun, keadilan sosial, demokrasi dan kemanusiaan itu sudah disuarakan oleh para pendiri bangsa, khususnya Bung Karno.
"Di dalam Pancasila ini ada prinsip kesejahteraan, Bung Karno mengatakan Indonesia merdeka seharusnya tidak ada seorang pun mengalami kemiskinan. Karena itulah kemudian, Pancasila, dalam konteks berbangsa dsan bernegara, diterjemahkan dalam tujuan bernegara," kata Hasto.( )
Alumnus Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada itu menambahkan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa merupakan amanat konstitusi terhadap negara. Budaya Indonesia, lanjut dia, bukan saling mencaci maki satu sama yang lain, tetapi menghormati dan berpikir positif.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda