Sukseskan Pilkada, PDIP Ajak Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Corona

Selain itu, lanjut Hasto, konsolidasi demokrasi Indonesia harus mendorong sistem pemilu yang semurah-murahnya serta membangun sistem pemilu yang didasarkan pemilu asimetris. Sebab, Hasto melihat saat ini demokrasi Indonesia diancam dengan praktek hoaks dan fitnah.

"Kemudian resolusi konflik juga diperlukan mengingat kita bangsa yang mengedepankan suatu musyawarah. Maka itu, kami berharap bersama dengan Pemuda Muhammadiyah ini bersama-sama dapat meningkatkan kualitas demokrasi kita," kata Hasto.

Mengenai disiplin protokol kesehatan Covid-19, Hasto menyatakan, PDIP secara organisasi telah menunjukkan sikap yang jelas. Pada 4 Februari 2020 yang lalu, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu telah menyosialisasikan pencegahan Covid-19. Pada Maret selanjutnya, PDIP mengeluarkan instruksi kepada kadernya untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan rempah-rempah yang dimiliki Indonesia.

PDIP juga menginstruksikan kepala daerah dari partai itu untuk mengambil kebijakan realokasi anggaran dengan membuat program-program yang melindungi rakyat. Selain itu, kata Hasto, PDI Perjuangan juga mencanangkan gerakan Menanam Tanaman Yang Bisa Dimakan.

Hasto juga menekankan, seluruh kegiatan partai, mulai dari rapat, Sekolah Partai, hingga konsolidasi partai, menggunakan telekonferensi. "Kami canangkan bagaimana pandemi Covid-19 ini justru akrab dengan teknologi untuk menjadikan handphone sebagai alat perjuangan. Ini dulu cangkul sebagai alat perjuangan kaum Marhaen, sekarang handphone ini kita bisa belajar, kita bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan teknologi IT," kata Hasto.

Dikatakan Hasto, Indonesia diapit dua benua dan dua samudera serta memiliki sejarah bangsa yang sangat panjang. Selain itu, pandemi Covid-19 telah membawa arah bangsa ke dalam kondisi yang sulit, baik dari sosial, ekonomi, dan kesehatan. Karena itu, menurut Hasto, Pilkada harus ditempatkan sebagai sebuah konsolidasi untuk mengamankan seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

"Jangan sampai di tengah krisis kemudian tidak ada suatu kepemimpinan yang memiliki legitimasi, legalitas yang sangat kuat untuk mengambil suatu tindakan, tindakan yang diperlukan untuk menyelamatkan rakyat. Kita semua memahami enggak ada pemimpin yang mau mengorbankan rakyatnya," kata Hasto.

Hasto menilai sosok Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin berasal dari rakyat sehingga legitimasinya sangat kuat dalam mengambil kebijakan. Karena itu pula, kebijakan pemerintah saat ini dasarnya untuk melindungi dan memberikan kepastian.

"Marilah justru di tengah pandemi Covid ini, kita berikan kepercayaan kepada Presiden-Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, kota untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya tanpa diganggu oleh berbagai hal yang bisa memecah belah persatuan kita," jelas Hasto.