Sukseskan Pilkada, PDIP Ajak Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Corona
Minggu, 11 Oktober 2020 - 17:42 WIB
loading...
DPP PDI Perjuangan memandang pelaksanaan pilkada serentak 2020 momentum melahirkan pemimpin-pemimpin negarawan yang menghasilkan solusi di tengah pandemi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - DPP PDI Perjuangan memandang pelaksanaan pilkada serentak 2020 adalah momentum melahirkan pemimpin-pemimpin negarawan yang menghasilkan solusi substansial di tengah pandemi Covid-19 (virus Corona) ini.
(Baca juga: DPR Luruskan 12 Fakta tentang Omnibus Law Cipta Kerja)
Dan demi memastikan pilkada sukses di tengah pandemi Covid-19, DPP PDIP mewajibkan calon kepalala daerah patuh serta disiplin terhadap protokol kesehatan Covid-19.
(Baca juga: KSP Sesalkan Aksi Demo Tolak UU Ciptaker Rusak Fasilitas Umum)
Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam diskusi virtual yang digelar Pemuda Muhammadiyah dengan tema 'Corona dan Benang Kusut Pilkada 2020' pada Sabtu (10/10/2020) malam.
Hadir dalam acara itu, Ketum Pemuda Muhammadiyah Sunanto, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Plh Ketua KPU Ilham Saputra, Komisioner Bawasli Afifuddin, dan Direktur Politik Bainteklam Polri Brigjen Anthony MT Siahaan.
Hasto menjelaskan, untuk mendorong para paslon di Pilkada Serentak 2020 agar taat protokol kesehatan Covid-19, PDIP membentuk Tim Penegak Disiplin Protokol Kesehatan pada September lalu. "Di mana kader partai yang melanggar ketentuan Covid itu kami berikan sanksi," jelas Hasto.
Hasto juga menekankan pihaknya akan mengedepankan kampanye daring selama Pilkada Serentak 2020 dan menemui rakyat dari pintu ke pintu. Di samping itu, Hasto juga mengharapkan pemilu menjadi bagian dari konsolidasi demokrasi untuk melahirkan pemimpin yang visioner, kokoh pada ideologi Pancasila, memiliki kemampuan teknokratik dan bertanggung jawab terhadap masa depan.
"Termasuk kemampuan untuk memberikan harapan kepada rakyat yang tengah dihadapkan dengan berbagai masalah akibat pandemi," kata politikus asal Yogyakarta ini.
Selain itu, lanjut Hasto, konsolidasi demokrasi Indonesia harus mendorong sistem pemilu yang semurah-murahnya serta membangun sistem pemilu yang didasarkan pemilu asimetris. Sebab, Hasto melihat saat ini demokrasi Indonesia diancam dengan praktek hoaks dan fitnah.
"Kemudian resolusi konflik juga diperlukan mengingat kita bangsa yang mengedepankan suatu musyawarah. Maka itu, kami berharap bersama dengan Pemuda Muhammadiyah ini bersama-sama dapat meningkatkan kualitas demokrasi kita," kata Hasto.
Mengenai disiplin protokol kesehatan Covid-19, Hasto menyatakan, PDIP secara organisasi telah menunjukkan sikap yang jelas. Pada 4 Februari 2020 yang lalu, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu telah menyosialisasikan pencegahan Covid-19. Pada Maret selanjutnya, PDIP mengeluarkan instruksi kepada kadernya untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan rempah-rempah yang dimiliki Indonesia.
PDIP juga menginstruksikan kepala daerah dari partai itu untuk mengambil kebijakan realokasi anggaran dengan membuat program-program yang melindungi rakyat. Selain itu, kata Hasto, PDI Perjuangan juga mencanangkan gerakan Menanam Tanaman Yang Bisa Dimakan.
Hasto juga menekankan, seluruh kegiatan partai, mulai dari rapat, Sekolah Partai, hingga konsolidasi partai, menggunakan telekonferensi. "Kami canangkan bagaimana pandemi Covid-19 ini justru akrab dengan teknologi untuk menjadikan handphone sebagai alat perjuangan. Ini dulu cangkul sebagai alat perjuangan kaum Marhaen, sekarang handphone ini kita bisa belajar, kita bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan teknologi IT," kata Hasto.
Dikatakan Hasto, Indonesia diapit dua benua dan dua samudera serta memiliki sejarah bangsa yang sangat panjang. Selain itu, pandemi Covid-19 telah membawa arah bangsa ke dalam kondisi yang sulit, baik dari sosial, ekonomi, dan kesehatan. Karena itu, menurut Hasto, Pilkada harus ditempatkan sebagai sebuah konsolidasi untuk mengamankan seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
"Jangan sampai di tengah krisis kemudian tidak ada suatu kepemimpinan yang memiliki legitimasi, legalitas yang sangat kuat untuk mengambil suatu tindakan, tindakan yang diperlukan untuk menyelamatkan rakyat. Kita semua memahami enggak ada pemimpin yang mau mengorbankan rakyatnya," kata Hasto.
Hasto menilai sosok Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin berasal dari rakyat sehingga legitimasinya sangat kuat dalam mengambil kebijakan. Karena itu pula, kebijakan pemerintah saat ini dasarnya untuk melindungi dan memberikan kepastian.
"Marilah justru di tengah pandemi Covid ini, kita berikan kepercayaan kepada Presiden-Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, kota untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya tanpa diganggu oleh berbagai hal yang bisa memecah belah persatuan kita," jelas Hasto.
(Baca juga: DPR Luruskan 12 Fakta tentang Omnibus Law Cipta Kerja)
Dan demi memastikan pilkada sukses di tengah pandemi Covid-19, DPP PDIP mewajibkan calon kepalala daerah patuh serta disiplin terhadap protokol kesehatan Covid-19.
(Baca juga: KSP Sesalkan Aksi Demo Tolak UU Ciptaker Rusak Fasilitas Umum)
Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam diskusi virtual yang digelar Pemuda Muhammadiyah dengan tema 'Corona dan Benang Kusut Pilkada 2020' pada Sabtu (10/10/2020) malam.
Hadir dalam acara itu, Ketum Pemuda Muhammadiyah Sunanto, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Plh Ketua KPU Ilham Saputra, Komisioner Bawasli Afifuddin, dan Direktur Politik Bainteklam Polri Brigjen Anthony MT Siahaan.
Hasto menjelaskan, untuk mendorong para paslon di Pilkada Serentak 2020 agar taat protokol kesehatan Covid-19, PDIP membentuk Tim Penegak Disiplin Protokol Kesehatan pada September lalu. "Di mana kader partai yang melanggar ketentuan Covid itu kami berikan sanksi," jelas Hasto.
Hasto juga menekankan pihaknya akan mengedepankan kampanye daring selama Pilkada Serentak 2020 dan menemui rakyat dari pintu ke pintu. Di samping itu, Hasto juga mengharapkan pemilu menjadi bagian dari konsolidasi demokrasi untuk melahirkan pemimpin yang visioner, kokoh pada ideologi Pancasila, memiliki kemampuan teknokratik dan bertanggung jawab terhadap masa depan.
"Termasuk kemampuan untuk memberikan harapan kepada rakyat yang tengah dihadapkan dengan berbagai masalah akibat pandemi," kata politikus asal Yogyakarta ini.
Selain itu, lanjut Hasto, konsolidasi demokrasi Indonesia harus mendorong sistem pemilu yang semurah-murahnya serta membangun sistem pemilu yang didasarkan pemilu asimetris. Sebab, Hasto melihat saat ini demokrasi Indonesia diancam dengan praktek hoaks dan fitnah.
"Kemudian resolusi konflik juga diperlukan mengingat kita bangsa yang mengedepankan suatu musyawarah. Maka itu, kami berharap bersama dengan Pemuda Muhammadiyah ini bersama-sama dapat meningkatkan kualitas demokrasi kita," kata Hasto.
Mengenai disiplin protokol kesehatan Covid-19, Hasto menyatakan, PDIP secara organisasi telah menunjukkan sikap yang jelas. Pada 4 Februari 2020 yang lalu, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu telah menyosialisasikan pencegahan Covid-19. Pada Maret selanjutnya, PDIP mengeluarkan instruksi kepada kadernya untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan rempah-rempah yang dimiliki Indonesia.
PDIP juga menginstruksikan kepala daerah dari partai itu untuk mengambil kebijakan realokasi anggaran dengan membuat program-program yang melindungi rakyat. Selain itu, kata Hasto, PDI Perjuangan juga mencanangkan gerakan Menanam Tanaman Yang Bisa Dimakan.
Hasto juga menekankan, seluruh kegiatan partai, mulai dari rapat, Sekolah Partai, hingga konsolidasi partai, menggunakan telekonferensi. "Kami canangkan bagaimana pandemi Covid-19 ini justru akrab dengan teknologi untuk menjadikan handphone sebagai alat perjuangan. Ini dulu cangkul sebagai alat perjuangan kaum Marhaen, sekarang handphone ini kita bisa belajar, kita bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan teknologi IT," kata Hasto.
Dikatakan Hasto, Indonesia diapit dua benua dan dua samudera serta memiliki sejarah bangsa yang sangat panjang. Selain itu, pandemi Covid-19 telah membawa arah bangsa ke dalam kondisi yang sulit, baik dari sosial, ekonomi, dan kesehatan. Karena itu, menurut Hasto, Pilkada harus ditempatkan sebagai sebuah konsolidasi untuk mengamankan seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
"Jangan sampai di tengah krisis kemudian tidak ada suatu kepemimpinan yang memiliki legitimasi, legalitas yang sangat kuat untuk mengambil suatu tindakan, tindakan yang diperlukan untuk menyelamatkan rakyat. Kita semua memahami enggak ada pemimpin yang mau mengorbankan rakyatnya," kata Hasto.
Hasto menilai sosok Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin berasal dari rakyat sehingga legitimasinya sangat kuat dalam mengambil kebijakan. Karena itu pula, kebijakan pemerintah saat ini dasarnya untuk melindungi dan memberikan kepastian.
"Marilah justru di tengah pandemi Covid ini, kita berikan kepercayaan kepada Presiden-Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, kota untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya tanpa diganggu oleh berbagai hal yang bisa memecah belah persatuan kita," jelas Hasto.
(maf)
Lihat Juga :
