Merampungkan Proyeksi Indonesia

Adapun pemerintah daerah setempat bisa mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Satgas. Setelah wilayah tersebut berhasil melewati masa-masa darurat, satgas bisa menyerahkan kembali "pengelolaan daerah" kepada pemerintah daerah (pemda) dengan semangat pemulihan ekonomi. Sebagaimana pemda sebelumnya mendukung penuh kerja-kerja satgas pada masa darurat, satgas juga perlu membantu penuh pemda dalam upaya menghadapi persoalan ekonomi yang ditimbulkan oleh Covid-19. Hingga penanganan ekonomi bisa berjalan dan penanganan Covid-19 bisa tetap terkontrol dalam satu manajemen kepemimpinan.

Dalam hemat penulis, kondisi ini akan jauh lebih baik daripada penanganan Covid-19 diserahkan kepada para kepala daerah dengan pembagian tugas yang tidak efektif dengan pemerintah pusat atau satgas. Hingga menimbulkan kesan pemerintah daerah selama ini berjalan sendiri-sendiri, tak jarang saling bertentangan satu sama lain, bahkan tak jarang seakan berseberangan dengan pemerintah pusat.

Pasca-Covid-19

Bila nanti badai Covid-19 sudah berlalu, semua pihak harus segera mengambil peran untuk merampungkan Indonesia yang masih pada tahap proyeksi maupun pembangunan ini.

Hingga Indonesia yang diharapkan menjadi rumah bersama bisa segera terwujud menaungi seluruh penghuninya dengan optimalisasi "kamar-kamar" yang ada.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan ke depan untuk merampungkan proyeksi Indonesia. Salah satunya adalah pemerataan pembangunan, baik fisik maupun nonfisik. Pada masa pandemi, sangat terlihat dan terasa dampak dari pembangunan yang tidak merata. Sebagian daerah memiliki fasilitas layak untuk kebutuhan penanganan Covid-19 (seperti isolasi), sementara sebagian wilayah lain tak memiliki fasilitas yang dibutuhkan.

Pun demikian dengan pembangunan nonfisik seperti data kependudukan dengan segala kriteria dan klasifikasi yang ada; siapa saja yang membutuhkan bantuan? Ada berapa jumlahnya? Bantuan apa untuk kelompok yang mana? Semua pertanyaan di atas acap menjadi gelap gulita karena lemahnya data. Hingga akhirnya banyak bantuan yang tidak terdistribusikan secara tepat sasaran. Sangat miris karena perdebatan soal data kerap kali terjadi, seperti pada momen pemilihan umum. Bahkan, tidak jarang yang berkembang menjadi sengketa dan gugatan ke pengadilan. Kondisi ini terasa sangat menyedihkan mengingat usia Republik yang sudah hampir satu abad. Tapi, sistem data kependudukan belum baik dan efektif hingga hari ini.

Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan adalah pekerjaan besar berikutnya yang harus segera diselesaikan setelah pandemi berlalu. Ketidakmerataan pendidikan bisa dilihat dari infrastruktur sekolah yang banyak tidak memenuhi kategori sekolah sehat sesuai dengan protokol kesehatan. Alih-alih sistem pendidikan untuk kebutuhan pembelajaran jarak jauh dengan para siswa yang berada di rumah masing-masing, di sebagian kota besar, sistem pembelajaran jarak jauh masih bisa berjalan (walau banyak kekurangan). Sementara di sebagian tempat yang lain (seperti di perdesaan dan pedalaman) pelajaran jarak jauh sama sekali tidak bisa berjalan karena kurangnya infrastruktur penunjang, seperti terkait jaringan internet, komputer atau laptop dan yang lainnya.

Problem yang tak kalah berat justru terkait dengan mutu pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari rasionalitas publik, khususnya dalam merespons pandemi seperti Covid-19. Tingginya jumlah masyarakat yang tidak terlalu memerhatikan bahaya Covid-19 menunjukkan lemahnya rasionalitas publik. Sementara lemahnya rasionalitas publik salah satunya disebabkan oleh rendahnya mutu pendidikan.

Pekerjaan besar yang tak kalah mendesak setelah Covid-19 berlalu adalah penataan sistem kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagian kepala daerah bersikap tak ubahnya presiden kecil. Bahkan, kadang-kadang nyaris menihilkan keberadaan pemerintahan pusat. Mirisnya adalah semua ini terjadi salah satunya karena lemahnya manajemen dari pemerintah pusat yang kadang-kadang terasa tidak menguasai persoalan bahkan cenderung disorientasi.