Harian Rakyat Edisi 2 Oktober 1965, Fadli Zon Ungkap Pemberontakan G30S/PKI

"Diumumkan oleh untung tentang keputusan pertama atau dekrit pertama tentang Revolusi Indonesia. Mereka juga membentuk Dewan Revolusi Daerah sampai tingkat bawah, kemudian penurunan dan penaikan pangkat. Semua jenderal diturunkan pangkatnya hanya menjadi letnan kolonel," ucap Fadli Zon.

"Kemudian yang ikut serta dalam penculikan dan pembunuhan para jenderal, pangkatnya dinaikkan. Jadi ini jelas sekali, Harian Rakyat koran resmi PKI menyatakan mendukung gerakan G30S, bahwa merekalah sebetulnya di belakangnya," sambungnya.

Sebelumnya, menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, bukan hanya ideologi komunis atau PKI yang mencoba untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain. "PKI jelas haram tak boleh lagi ada di Indonesia," kata Adi kepada SINDOnews, Kamis 1 Oktober 2020.

Adi mengatakan, bangsa ini harus mulai belajar "move on" terhadap peristiwa masa lalu yang masih memiliki banyak "tafsir sejarah". Karena itu, usaha bersama untuk keluar dari masa lalu harus dilakukan secara rekonsiliatif.

Analis politik asal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengatakan, jika pun ada ajakan rekonsiliasi, itu sebatas untuk melupakan peristiwa mengerikan 1965 dan fokus merawat Pancasila ke depan.

"PKI tak bisa dimaafkan tapi bangsa ini harus 'move on' menghadapi tantangan ke depan seperti menghadapi wabah virus ini," tutur Adi.