Polri Sebut Irjen Pol Napoleon Bantu Menghapus Status DPO Djoko Tjandra

JAKARTA - Mabes Polri menyebut Irjen Pol Napoleon Bonaparte mengetahui soal penghapusan red notice Djoko Tjandra dalam status buron hak tagih atau cassie Bank Bali sejak tahun 2019. Berdasarkan kronologi, Napoleon secara konsisten membantu Djoko Tjandra dalam proses penghapusan namanya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Tim kuasa hukum Bareskrim Polri Fidian menyebut, Napoleon sebagai Kadiv Hubinter Polri telah membantu Djoko Tjandra menghapus status DPO. Dia memerintahkan Kombes Pol Tommy Arya untuk membuat beberapa produk surat sehingga Djoko Tjandra terhapus dari status DPO. (Baca juga: Hari Ini, PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Irjen Napoleon Bonaparte)



Penghapusan tersebut dilakukan setelah Tommy Sumardi memberikan uang sebesar Rp7 miliar kepada Napoleon. Uang tersebut diberikan dalam pecahan dollar Amerika dan Singapura secara bertahap. "Dalam tenggang waktu April 2020 sampai Mei 2020, Irjen Pol Napoleon Bonaparte telah memerintahkan KBP Tommy Arya untuk membuat beberapa produk surat yang berkaitan dengan red notice yang ditandatangani oleh ses NCB Brigjen Pol Nugroho Slamet Wibowo sampai dengan terhapusnya DPO," kata Fidian dalam jawaban atas permohonan dalih pemohon dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (29/9/2020).

Pada 13 April 2020, Tommy Sumardi menyambangi ruang kerja Napoleon untuk membicarakan kepengurusan penghapusan red notice. Selanjutnya, Napoleon memerintahkan Kombes Pol Tommy Arya mengadakan rapat yang dilakukan tanpa undangan dan notulen rapat. (Baca juga: Djoko Tjandra Merasa Ditipu Jaksa Pinangki Soal Action Plan Pengurusan Fatwa MA)