Tak Kunjung Rampung, Komisi VII Rapat Bahas Tarif Sertifikasi Halal

(Baca: Perlu Dibangun Ekosistem Industri Halal untuk Penuhi Kebutuhan Umat)

Terkait tarif halal, Wakil Ketua Umum PAN ini mengungkap bahwa sampai sekarang laporan dari Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag belum ada penetapan tarif layanan sertifikasi halal, sehingga menyulitkan di lapangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenag pun menjadi rendah dan sebagainya. Karena itu, pihaknya akan meminta penjelasan Wamenag, perwakilan Kemenkeu dan perwakilan Kemenpanrb.

“Bagaimana progress penetapan tarif sertifikasi halal yang telah dan sedang di lakukan Kemenag, Kemenkeu. Apa persoalan, kendala yang dihadapi sampai hari ini belum diumumkan kepada publik?” tanya Yandri saat membuka Raker.