Mendagri Antisipasi Kerumunan di Penetapan dan Pengundian Paslon Pilkada
Senin, 21 September 2020 - 21:48 WIB
Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder untuk disiplinkan protokol Covid-19 di Pilkada Serentak 2020. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder untuk menegakkan disiplin protokol Covid-19 (virus Corona) di Pilkada Serentak 2020 .
(Baca juga: Mendagri Sebut Pilkada Justru Penting Cari Pemimpin yang Kuat Tangani Covid-19)
Berkaca dari banyaknya pelanggaran pada pendaftaran tanggal 4-6 September lalu, pihaknya sudah mengantisipasi potensi serupa pada tahapan penetapan dan pengundian pasangan calon (paslon) pada 23 dan 24 September mendatang.
(Baca juga: Muhammadiyah Minta Presiden Jokowi Ambil Alih Penanganan Covid-19)
"Saya melihat ini yang belum maksimal karena koordinasi yang pendek hanya 2 hari (penetapan PKPU Pilkada tanggal 1 September), sehingga tanggal 4-6 September terjadi kerumunan. Bisa saja terjadi karena spontan masih menggunakan cara lama atau memang tidak tahu dan kurang koordinasi sehingga mengundang reaksi publik, skeptical kepada tahapan lanjutan yang menjadi media penularan Covid-19," kata Tito dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020).
Karena itu, Tito melanjutkan, pada September Menko Polhukam sudah mengundang stakeholder terkait pilkada ini di tingkat nasional yang diikuti semua unsur di daerah, KPU dan jajaran, Bawaslu dan jajaran, Polri, TNI, Ketua Satgas Covid-19, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kejaksaan, pemerintah daerah (pemda) dari jajaran Satpol PP dan Kesbang Linmas.
Dalam rakor tersebut, sambung dia, arahan Menko Polhukam agar daerah melakukan rakor dengan 3 agenda yakni, mensosialisasikan tahapan-tahapan dan kerawanannya, gangguan konvensional, aksi kekerasan, konflik dan mencegah tahapan dari penyebaran Covid-19; mensosialisasikan PKPU tentang tahapan lanjutan yang banyak belum dipahami; dan mengundang parpol lokal dan kontestan untuk menjelaskan dan memahami PKPU dan aturan perundang-undangan lainnya untuk melakukan deklarasi mendukung pilkada yang aman, damai, lepas dari konflik, kekerasan dan tidak menjadi media penularan Covid-19.
"18 September kita monitor, 270 daerah itu, karena ada 9 gubernur otomatis kabupaten/kota di provisni akan melaksanakam kegiatan pilkada, total 319 kabupaten-kota, kami sama-sama mendorong KPU-Bawaslu juga unsur lain Polri, TNI, Kejaksaan untuk melaksanakan rakor daerah untuk undnag parpol daerah dan kontesan," papar Tito.
Menurut mantan Kapolri ini, sudah 319 daerah yang melakukan rakor per 18 September kemarin, sekaligus mempersiapkan dua tahapan lanjutan yakni tahapan penetapan paslon pada 23 September dan tahapan pengundian nomor urut paslon tanggal 24 September yang rawan kerumunan massa, rawan euforia calon dan mungkin rawan yang kecewa. Dan itu pendekatan yang dilakukan untuk mengantisipasi 2 tahapan lanjutan.
"Kita harapkan mudah-mudahan di tahapan cukup rawan hari Rabu, 23 September penetapan paslon dan 24 September undian nomor paslon ini mudah-mudahan tidak terjadi kerumunan," ucap Tito.
(Baca juga: Mendagri Sebut Pilkada Justru Penting Cari Pemimpin yang Kuat Tangani Covid-19)
Berkaca dari banyaknya pelanggaran pada pendaftaran tanggal 4-6 September lalu, pihaknya sudah mengantisipasi potensi serupa pada tahapan penetapan dan pengundian pasangan calon (paslon) pada 23 dan 24 September mendatang.
(Baca juga: Muhammadiyah Minta Presiden Jokowi Ambil Alih Penanganan Covid-19)
"Saya melihat ini yang belum maksimal karena koordinasi yang pendek hanya 2 hari (penetapan PKPU Pilkada tanggal 1 September), sehingga tanggal 4-6 September terjadi kerumunan. Bisa saja terjadi karena spontan masih menggunakan cara lama atau memang tidak tahu dan kurang koordinasi sehingga mengundang reaksi publik, skeptical kepada tahapan lanjutan yang menjadi media penularan Covid-19," kata Tito dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020).
Karena itu, Tito melanjutkan, pada September Menko Polhukam sudah mengundang stakeholder terkait pilkada ini di tingkat nasional yang diikuti semua unsur di daerah, KPU dan jajaran, Bawaslu dan jajaran, Polri, TNI, Ketua Satgas Covid-19, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kejaksaan, pemerintah daerah (pemda) dari jajaran Satpol PP dan Kesbang Linmas.
Dalam rakor tersebut, sambung dia, arahan Menko Polhukam agar daerah melakukan rakor dengan 3 agenda yakni, mensosialisasikan tahapan-tahapan dan kerawanannya, gangguan konvensional, aksi kekerasan, konflik dan mencegah tahapan dari penyebaran Covid-19; mensosialisasikan PKPU tentang tahapan lanjutan yang banyak belum dipahami; dan mengundang parpol lokal dan kontestan untuk menjelaskan dan memahami PKPU dan aturan perundang-undangan lainnya untuk melakukan deklarasi mendukung pilkada yang aman, damai, lepas dari konflik, kekerasan dan tidak menjadi media penularan Covid-19.
"18 September kita monitor, 270 daerah itu, karena ada 9 gubernur otomatis kabupaten/kota di provisni akan melaksanakam kegiatan pilkada, total 319 kabupaten-kota, kami sama-sama mendorong KPU-Bawaslu juga unsur lain Polri, TNI, Kejaksaan untuk melaksanakan rakor daerah untuk undnag parpol daerah dan kontesan," papar Tito.
Menurut mantan Kapolri ini, sudah 319 daerah yang melakukan rakor per 18 September kemarin, sekaligus mempersiapkan dua tahapan lanjutan yakni tahapan penetapan paslon pada 23 September dan tahapan pengundian nomor urut paslon tanggal 24 September yang rawan kerumunan massa, rawan euforia calon dan mungkin rawan yang kecewa. Dan itu pendekatan yang dilakukan untuk mengantisipasi 2 tahapan lanjutan.
"Kita harapkan mudah-mudahan di tahapan cukup rawan hari Rabu, 23 September penetapan paslon dan 24 September undian nomor paslon ini mudah-mudahan tidak terjadi kerumunan," ucap Tito.
(maf)
tulis komentar anda