Ujian Kapasitas Negara, Bukan Sekadar Kasus Korupsi
Rabu, 03 Juni 2026 - 13:52 WIB
Francis Fukuyama pernah mengingatkan keberhasilan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh demokrasi atau pergantian pemimpin melalui pemilu, tetapi juga oleh kemampuan birokrasi dan institusi negara dalam melaksanakan kebijakan secara profesional. Dengan kata lain, kebijakan yang baik tidak akan menghasilkan hasil yang baik apabila dijalankan oleh sistem yang lemah. Di sinilah letak persoalan utama Program MBG.
Program ini melibatkan anggaran yang sangat besar, menjangkau jutaan siswa di seluruh Indonesia, melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, penyedia makanan, perusahaan logistik, hingga berbagai kontraktor dan pemasok. Kompleksitasnya luar biasa besar. Semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula peluang penyimpangan yang muncul.
Indonesia memang telah melakukan berbagai reformasi sejak era Reformasi 1998. Namun harus diakui bahwa korupsi masih menjadi salah satu persoalan terbesar yang belum berhasil diselesaikan secara tuntas. Hampir setiap tahun masyarakat disuguhi kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah, anggota legislatif, birokrat, bahkan aparat penegak hukum.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi di Indonesia bukan lagi sekadar perilaku individu yang menyimpang. Korupsi telah berkembang menjadi masalah struktural yang melekat dalam sebagian praktik birokrasi dan politik.
Ketika korupsi telah menjadi bagian dari budaya politik dan birokrasi, maka setiap program besar yang melibatkan dana triliunan rupiah akan selalu menghadapi risiko yang sama: berubah dari instrumen pelayanan publik menjadi arena distribusi kepentingan.
Dalam kajian ekonomi politik, kondisi seperti ini dikenal sebagai praktik rent-seeking atau perburuan rente.
Berbagai kelompok kepentingan berusaha memperoleh keuntungan dari proyek-proyek negara melalui akses politik, kedekatan kekuasaan, atau celah dalam sistem pengawasan. Akibatnya, tujuan awal kebijakan perlahan bergeser.
Program yang dirancang untuk membantu masyarakat dapat berubah menjadi sumber keuntungan bagi segelintir pihak. Karena itu, ancaman terbesar terhadap Program MBG bukanlah kekurangan anggaran. Ancaman terbesarnya justru adalah lemahnya kapasitas negara.
Program ini melibatkan anggaran yang sangat besar, menjangkau jutaan siswa di seluruh Indonesia, melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, penyedia makanan, perusahaan logistik, hingga berbagai kontraktor dan pemasok. Kompleksitasnya luar biasa besar. Semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula peluang penyimpangan yang muncul.
Indonesia memang telah melakukan berbagai reformasi sejak era Reformasi 1998. Namun harus diakui bahwa korupsi masih menjadi salah satu persoalan terbesar yang belum berhasil diselesaikan secara tuntas. Hampir setiap tahun masyarakat disuguhi kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah, anggota legislatif, birokrat, bahkan aparat penegak hukum.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi di Indonesia bukan lagi sekadar perilaku individu yang menyimpang. Korupsi telah berkembang menjadi masalah struktural yang melekat dalam sebagian praktik birokrasi dan politik.
Ketika korupsi telah menjadi bagian dari budaya politik dan birokrasi, maka setiap program besar yang melibatkan dana triliunan rupiah akan selalu menghadapi risiko yang sama: berubah dari instrumen pelayanan publik menjadi arena distribusi kepentingan.
Dalam kajian ekonomi politik, kondisi seperti ini dikenal sebagai praktik rent-seeking atau perburuan rente.
Berbagai kelompok kepentingan berusaha memperoleh keuntungan dari proyek-proyek negara melalui akses politik, kedekatan kekuasaan, atau celah dalam sistem pengawasan. Akibatnya, tujuan awal kebijakan perlahan bergeser.
Program yang dirancang untuk membantu masyarakat dapat berubah menjadi sumber keuntungan bagi segelintir pihak. Karena itu, ancaman terbesar terhadap Program MBG bukanlah kekurangan anggaran. Ancaman terbesarnya justru adalah lemahnya kapasitas negara.
Lihat Juga :