Kritisi Relaksasi PSBB, Ketua Komisi VIII: Pemerintah Terlalu Banyak Coba-Coba Kebijakan
Senin, 04 Mei 2020 - 20:10 WIB
JAKARTA - Wacana relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilemparkan Menko Polhukam Mahfud MD mendapatkan kritik pedas dari sejumlah politikus Senayan. Bahkan, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyebut bahwa pemerintah terlalu sering mencoba beragam kebijakan kepada masyarakatnya di tengah pandemi ini.
"Pemerintah peragu dan terlalu banyak coba-coba kebijakan," kata Yandri saat dihubungi SINDOnews, Senin (4/5/2020).
Wakil Ketua Umum PAN ini juga menyindir apakah pemerintah bisa menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan relaksasi PSBB. Karena, di internal pemerintah sendiri seringkali beda pendapat dan tafsiran atas suatu kebijakan.
“Jelaskan dulu secara detail apa yang dimaksud dengan relaksasi PSBB, kalau nggak tafsirnya bisa beda-beda," ujarnya. ( ).
Menurut legislator Dapil Banten II itu, masyarakat tertekan bukan karena kebijakan PSBB, tapi karena dampak ekonomi dan kebutuhan pokok yang tetap harus dipenuhi. Sementara, bantuan sosial (bansos) masih belum diberikan secara merata.
"Masyarakat stres bukan karena PSBB, tapi kebutuhan pokok mereka yang sangat sulit dipenuhi. Jadi sebaiknya pemerintah segera distribusilan bansos itu dan juga harus tepat sasaran," pungkas Yandri.
"Pemerintah peragu dan terlalu banyak coba-coba kebijakan," kata Yandri saat dihubungi SINDOnews, Senin (4/5/2020).
Wakil Ketua Umum PAN ini juga menyindir apakah pemerintah bisa menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan relaksasi PSBB. Karena, di internal pemerintah sendiri seringkali beda pendapat dan tafsiran atas suatu kebijakan.
“Jelaskan dulu secara detail apa yang dimaksud dengan relaksasi PSBB, kalau nggak tafsirnya bisa beda-beda," ujarnya. ( ).
Menurut legislator Dapil Banten II itu, masyarakat tertekan bukan karena kebijakan PSBB, tapi karena dampak ekonomi dan kebutuhan pokok yang tetap harus dipenuhi. Sementara, bantuan sosial (bansos) masih belum diberikan secara merata.
"Masyarakat stres bukan karena PSBB, tapi kebutuhan pokok mereka yang sangat sulit dipenuhi. Jadi sebaiknya pemerintah segera distribusilan bansos itu dan juga harus tepat sasaran," pungkas Yandri.
(zik)
tulis komentar anda