Negara Wajib Ungkap Dalang Teror Penyiraman Air Keras
Senin, 06 April 2026 - 17:03 WIB
Tak hanya itu, dia menuturkan fakta bahwa terduga pelaku berasal dari unsur aparat negara membuat perkara ini jauh lebih serius. Dia menambahkan, demokrasi modern bertumpu pada prinsip bahwa kekuasaan dibatasi oleh hukum dan diawasi oleh masyarakat sipil.
Namun, lanjut dia, ketika sebagian aparat justru diduga menjadi pelaku kekerasan terhadap warga, relasi tersebut berbalik arah di mana kekuasaan tidak lagi melindungi, melainkan mengancam. Dia menambahkan, dalam titik ini demokrasi mulai tersumbat, kritik dipandang sebagai ancaman bukan sebagai mekanisme koreksi.
Menurutnya, pola seperti ini bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Dia mengungkapkan bahwa ingatan publik masih menyimpan luka atas kematian Munir Said Thalib dan serangan terhadap Novel Baswedan.
Dalam kedua kasus tersebut, ujar dia, pelaku lapangan memang diadili, tetapi aktor intelektual di balik layar tetap menjadi bayangan yang tak tersentuh. Sejarah yang berulang ini menimbulkan kecurigaan kolektif.
"Apakah hukum benar-benar bekerja, atau hanya berhenti pada level yang paling aman secara politik? Karena itu, pengungkapan dalang menjadi kunci. Tanpa menyentuh aktor intelektual, keadilan akan selalu timpang," katanya.
"Seperti dikatakan oleh Martin Luther King Jr., 'Injustice anywhere is a threat to justice everywhere', ketidakadilan yang dibiarkan, apalagi yang melibatkan struktur kekuasaan, akan merusak fondasi keadilan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kegagalan mengungkap dalang bukan hanya kegagalan hukum, tetapi juga kegagalan moral negara," timpalnya.
Pieter Zulkifli kemudian menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut serangan ini sebagai 'tindakan biadab' sekaligus memerintahkan aparat untuk mengusut tuntas hingga mengungkap dalangnya. "Pernyataan itu tidak boleh berhenti sebagai retorika politik. Ia harus diterjemahkan menjadi kerja penegakan hukum yang berani, independen, dan transparan. Tanpa itu, kepercayaan publik akan kembali tergerus," kata dia.
Dia menegaskan demokrasi memang tidak pernah tumbuh dalam ruang yang steril dari konflik. Ia selalu lahir dari pergulatan, bahkan pengorbanan. Pieter Zulkifli mengutip pernyataan Nelson Mandela yang pernah mengingatkan bahwa 'freedom is not easily won, it is fought for and defended'.
Kebebasan tidak diberikan begitu saja, melainkan diperjuangkan dan dipertahankan sering kali dengan harga yang mahal. "Para pembela HAM, seperti Andrie Yunus, berada di garis depan perjuangan itu. Mereka adalah penjaga nurani publik yang kerap harus membayar mahal atas keberanian mereka," katanya.
Namun, lanjut dia, ketika sebagian aparat justru diduga menjadi pelaku kekerasan terhadap warga, relasi tersebut berbalik arah di mana kekuasaan tidak lagi melindungi, melainkan mengancam. Dia menambahkan, dalam titik ini demokrasi mulai tersumbat, kritik dipandang sebagai ancaman bukan sebagai mekanisme koreksi.
Menurutnya, pola seperti ini bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Dia mengungkapkan bahwa ingatan publik masih menyimpan luka atas kematian Munir Said Thalib dan serangan terhadap Novel Baswedan.
Dalam kedua kasus tersebut, ujar dia, pelaku lapangan memang diadili, tetapi aktor intelektual di balik layar tetap menjadi bayangan yang tak tersentuh. Sejarah yang berulang ini menimbulkan kecurigaan kolektif.
"Apakah hukum benar-benar bekerja, atau hanya berhenti pada level yang paling aman secara politik? Karena itu, pengungkapan dalang menjadi kunci. Tanpa menyentuh aktor intelektual, keadilan akan selalu timpang," katanya.
"Seperti dikatakan oleh Martin Luther King Jr., 'Injustice anywhere is a threat to justice everywhere', ketidakadilan yang dibiarkan, apalagi yang melibatkan struktur kekuasaan, akan merusak fondasi keadilan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kegagalan mengungkap dalang bukan hanya kegagalan hukum, tetapi juga kegagalan moral negara," timpalnya.
Pieter Zulkifli kemudian menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut serangan ini sebagai 'tindakan biadab' sekaligus memerintahkan aparat untuk mengusut tuntas hingga mengungkap dalangnya. "Pernyataan itu tidak boleh berhenti sebagai retorika politik. Ia harus diterjemahkan menjadi kerja penegakan hukum yang berani, independen, dan transparan. Tanpa itu, kepercayaan publik akan kembali tergerus," kata dia.
Dia menegaskan demokrasi memang tidak pernah tumbuh dalam ruang yang steril dari konflik. Ia selalu lahir dari pergulatan, bahkan pengorbanan. Pieter Zulkifli mengutip pernyataan Nelson Mandela yang pernah mengingatkan bahwa 'freedom is not easily won, it is fought for and defended'.
Kebebasan tidak diberikan begitu saja, melainkan diperjuangkan dan dipertahankan sering kali dengan harga yang mahal. "Para pembela HAM, seperti Andrie Yunus, berada di garis depan perjuangan itu. Mereka adalah penjaga nurani publik yang kerap harus membayar mahal atas keberanian mereka," katanya.
Lihat Juga :