Program Bantuan Covid-19, Pemerintah Perlu Sistem Pengawasan dan Pusat Aduan
Rabu, 16 September 2020 - 12:00 WIB
"Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki otoritas untuk menerapkan kembali kebIjakan PSBB. Apalagi alasannya adalah adanya data angka kenaikan dan lonjakan kamar perawatan pasien Covid. Data ini harus dikoordinasikan dengan berbagai institusi terkait. Sebagai pemimpin yang baik, Gubernur juga harus memikirkan dampak yang terjadi akibat penerapan kebijakan tersebut dan siap mengantisipasi konsekuensi yang terjadi pada masyarakat," ungkapnya.
"Konsekuensinya khususnya adalah aspek sosial ekonomi, kalangan masyarakt bawah, pedagang kaki lima dan UMKM. Pak Anies dengan kapasitas APBD-nya yang masih cukup besar dapat ikut meng-handle dampak ekonomi yang terjadi pada warga Jakarta. Tanpa menunggu atau mengandalkan program bantuan pemerintah pusat terkait Covid dan PEN yang memang sudah berjalan," tambah inisiator dari Gerakan Anak Muda Punya Usaha (AMPUH) ini.
Anies diharapkan, mampu memperhatikan dan menunjukkan kinerja terbaik melayani seluruh masyarakat Jakarta. Tak hanya pada aspek kesehatan tapi juga aspek sosial ekonomi khususnya masyarakat kecil. Jangan muncul kesan adanya pencitraan dan motif politik dibalik kebijakan PSBB jilid II.
"Terpenting adalah memastikan bahwa pemerintah DKI Jakarta dan aparatanya dapat benar-benar mampu menegakkan kedisiplinan, protokol kesehatan dan 3M, yakni menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak di seluruh warga masyarakat secara konsisten. Seluruh warga Jakarta harus bisa berkolaborasi bersama-sama, kita kawal penanganan covid dan penyaluran bantuan," tegas Dimas.
Senada dengan Dimas, mantan Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono yang menjadi penanggap diskusi online ini mengatakan, Pemprov DKI harus dapat meningkatkan bantuan sosial kepada masyarakat Jakarta yang terdampak akibat diberlakukannya kembali PSBB.
"Saya rasa Pemprov DKI punya kapasistas untuk memberikan tambahan bantuan. Penting di sini untuk memiliki rasa empati, respon yang tanggap dan sense of crisis dari seluruh warga masyarakat, juga para penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik menghadapi situasi pandemi ini," ucap mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini.
"Kesehatan adalah penting, tapi pemerintah juga harus memperhatikan dan memastikan keselamatan ekonomi warga kotanya juga. Kondisi ekonomi berat, pemerintah harus mampu memastikan kondisi di bawah, serta memastikan agar bantuan pemerintah tersalurkan bahkan sampai tingkat RT. Masyarakat warga, apalagi anak muda, dapat terlibat dan berpartisipasi," tambahnya.
Sementara Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino menyesalkan kebijakan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan yang terlihat terburu-buru menerapkan PSBB. Kebijakan tersebut menurutnya kental muatan politis.
"Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sayangnya tidak terlalu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi warganya, khususnya masyarakat kecil dan UMKM. Saya mendukung penanganan dan penguatan pada aspek kesehatan, tapi sejauh ini Anies tidak banyak kita dengar memberikan solusi penanganan dampak ekonomi akibat PSBB Jilid II ini," ujarnya.
"Konsekuensinya khususnya adalah aspek sosial ekonomi, kalangan masyarakt bawah, pedagang kaki lima dan UMKM. Pak Anies dengan kapasitas APBD-nya yang masih cukup besar dapat ikut meng-handle dampak ekonomi yang terjadi pada warga Jakarta. Tanpa menunggu atau mengandalkan program bantuan pemerintah pusat terkait Covid dan PEN yang memang sudah berjalan," tambah inisiator dari Gerakan Anak Muda Punya Usaha (AMPUH) ini.
Anies diharapkan, mampu memperhatikan dan menunjukkan kinerja terbaik melayani seluruh masyarakat Jakarta. Tak hanya pada aspek kesehatan tapi juga aspek sosial ekonomi khususnya masyarakat kecil. Jangan muncul kesan adanya pencitraan dan motif politik dibalik kebijakan PSBB jilid II.
"Terpenting adalah memastikan bahwa pemerintah DKI Jakarta dan aparatanya dapat benar-benar mampu menegakkan kedisiplinan, protokol kesehatan dan 3M, yakni menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak di seluruh warga masyarakat secara konsisten. Seluruh warga Jakarta harus bisa berkolaborasi bersama-sama, kita kawal penanganan covid dan penyaluran bantuan," tegas Dimas.
Senada dengan Dimas, mantan Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono yang menjadi penanggap diskusi online ini mengatakan, Pemprov DKI harus dapat meningkatkan bantuan sosial kepada masyarakat Jakarta yang terdampak akibat diberlakukannya kembali PSBB.
"Saya rasa Pemprov DKI punya kapasistas untuk memberikan tambahan bantuan. Penting di sini untuk memiliki rasa empati, respon yang tanggap dan sense of crisis dari seluruh warga masyarakat, juga para penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik menghadapi situasi pandemi ini," ucap mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini.
"Kesehatan adalah penting, tapi pemerintah juga harus memperhatikan dan memastikan keselamatan ekonomi warga kotanya juga. Kondisi ekonomi berat, pemerintah harus mampu memastikan kondisi di bawah, serta memastikan agar bantuan pemerintah tersalurkan bahkan sampai tingkat RT. Masyarakat warga, apalagi anak muda, dapat terlibat dan berpartisipasi," tambahnya.
Sementara Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino menyesalkan kebijakan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan yang terlihat terburu-buru menerapkan PSBB. Kebijakan tersebut menurutnya kental muatan politis.
"Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sayangnya tidak terlalu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi warganya, khususnya masyarakat kecil dan UMKM. Saya mendukung penanganan dan penguatan pada aspek kesehatan, tapi sejauh ini Anies tidak banyak kita dengar memberikan solusi penanganan dampak ekonomi akibat PSBB Jilid II ini," ujarnya.
(maf)
tulis komentar anda