Pemerintah Perketat Protokol Kesehatan, Kemendagri: Pilkada Tetap Berjalan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19.

Inpres ini berlaku untuk seluruh daerah. Lantas bagaimana dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar pada Desember mendatang dengan adanya inpres ini? (Baca juga: Ahli Epidemi: Luhut Bukan Superman, Covid-19 Harus Ditangani Bersama)

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, baik daerah yang melaksanakan pilkada maupun tidak, harus menegakkan aturan ini. Sebab, upaya pencegahan, penanganan, dan pengendalian pagebluk Covid-19 sudah memiliki aturan yang lengkap, mulai dari undang-undang (UU), inpres, instruksi menteri dalam negeri, hingga peraturan kepala daerah. (Baca juga: Antisipasi Covid-19 Klaster Pilkada)

Dia pun meminta semua elemen masyarakat menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Khusus 270 daerah yang menghelat Pilkada Serentak 2020, sanksi bagi yang melanggar akan berlipat. Pasalnya, ada dua peraturan yang menjadi payung hukum, yakni perkada dan aturan dari penyelenggara.



“Asalkan ada kerja sama untuk menyukseskan pilkada serentak, maka tahapan selanjutnya akan berjalan lebih baik,” ujar mantan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri itu melalui keterangan tertulis, Rabu (16/9/2020). (Baca juga: Ketua KPK: Pilkada Bersih Isyarat Demokrasi di Indonesia Sehat)

Bahtiar mengajak semua pihak menjadikan pilkada sebagai instrumen untuk menangani, melawan Covid-19, dan dampak sosial-ekonominya. “Harapan kita, output pilkada ini benar-benar menghasilkan kepala daerah yang memiliki pemahaman, wawasan, inovasi, dan gagasan bagaimana memajukan daerah,” ujarnya.

Meskipun tengah dilanda pagebluk, daerah harus tetap bisa membangun. Masyarakat pun harus tetap bekerja. Kemendagri mengingatkan para bakal pasangan calon (bapaslon) untuk membuat pakta integritas secara mandiri.

Tujuannya, mereka bisa bertanggung jawab terhadap diri dan tim suksesnya jika ada yang melanggar protokol kesehatan Covid-19. Ini untuk mengurangi potensi penularan virus Sars Cov-II karena kerumunan massa.

Bahtiar tidak setuju jika pilkada akan membuat penularan Covid-19 dan menjadi klaster baru. Kemendagri sudah memastikan pilkada tetap dilanjutkan. “Kami tidak sepakat narasi yang menyatakan seakan-akan pilkada ini kontributor utama penularan,” tandasnya.