DPR Dukung Deklarasi Bapaslon Patuh Protokol Kesehatan Corona
Selasa, 15 September 2020 - 11:01 WIB
DPR mendorong seluruh pihak khususnya bakal pasangan calon kepala daerah (Bapaslon) Pilkada Serentak 2020 menjadi paling vokal menyuarakan protokol kesehatan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - DPR mendorong seluruh pihak khususnya bakal pasangan calon kepala daerah (Bapaslon) Pilkada Serentak 2020 menjadi pihak paling vokal menyuarakan protokol kesehatan. Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tidak boleh menambah banyak jumlah penduduk terpapar Covid 19 (virus Corona).
(Baca juga: Solusi Pilkada di Masa Pandemi, Revisi UU atau Terbitkan Perppu)
"Komisi II mengapresiasi deklarasi protokol kesehatan yang dilakukan bapaslon di daerah manapun. Pasalnya kesadaran terhadap protokol ini harus dimiliki seluruh pihak terutama peserta pilkada," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa kepada media , Selasa (15/9/2020)
(Baca juga: Penundaan Pilkada, Rem Darurat Cegah Kluster Baru Covid-19)
Menurut dia, pilkada 2020 mesti menghasilkan mutu yang lebih baik dari sisi partisipasi publik, jaminan terhadap hak-hak pemilih dan standar demokrasi lainnya. Karena dilangsungkan di tengah pandemi, pilkada juga tidak boleh mengorbankan kesehatan masyarakat.
(Baca juga: PDIP Dukung Pemerintah Tetap Melaksanakan Pilkada 9 Desember)
"Pilkada di tengah pandemi harus tetap aman bagi peserta dan terkhusus masyarakat. Maka tahapan pilkada yang sudah dan akan dijalankan harus mengusung protokol kesehatan supaya pilkada tidak menjadi klaster baru virus korona," paparnya.
Wakil rakyat asal Fraksi NasDem ini menegaskan Komisi II akan terus mengawal penerapan protokol kesehatan pada seluruh tahapan pilkada. "Bahkan Komisi II rencananya akan menggelar blusukan ke sejumlah daerah untuk memantau langsung pelaksanaan pilkada," pungkasnya.
Sementara itu, PDIP mendukung kelanjutan pilkada serentak 2020 sesuai jadwal dengan pemungutan suara pada 9 Desember. Meski demikian seluruh pihak mesti menjalankan agenda konstitusional ini dengan protokol kesehatan.
(Baca juga: Solusi Pilkada di Masa Pandemi, Revisi UU atau Terbitkan Perppu)
"Komisi II mengapresiasi deklarasi protokol kesehatan yang dilakukan bapaslon di daerah manapun. Pasalnya kesadaran terhadap protokol ini harus dimiliki seluruh pihak terutama peserta pilkada," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa kepada media , Selasa (15/9/2020)
(Baca juga: Penundaan Pilkada, Rem Darurat Cegah Kluster Baru Covid-19)
Menurut dia, pilkada 2020 mesti menghasilkan mutu yang lebih baik dari sisi partisipasi publik, jaminan terhadap hak-hak pemilih dan standar demokrasi lainnya. Karena dilangsungkan di tengah pandemi, pilkada juga tidak boleh mengorbankan kesehatan masyarakat.
(Baca juga: PDIP Dukung Pemerintah Tetap Melaksanakan Pilkada 9 Desember)
"Pilkada di tengah pandemi harus tetap aman bagi peserta dan terkhusus masyarakat. Maka tahapan pilkada yang sudah dan akan dijalankan harus mengusung protokol kesehatan supaya pilkada tidak menjadi klaster baru virus korona," paparnya.
Wakil rakyat asal Fraksi NasDem ini menegaskan Komisi II akan terus mengawal penerapan protokol kesehatan pada seluruh tahapan pilkada. "Bahkan Komisi II rencananya akan menggelar blusukan ke sejumlah daerah untuk memantau langsung pelaksanaan pilkada," pungkasnya.
Sementara itu, PDIP mendukung kelanjutan pilkada serentak 2020 sesuai jadwal dengan pemungutan suara pada 9 Desember. Meski demikian seluruh pihak mesti menjalankan agenda konstitusional ini dengan protokol kesehatan.
tulis komentar anda