Sengkarut Menaklukkan Wabah Virus Korona
Selasa, 15 September 2020 - 06:54 WIB
Tulus Abadi
Tulus Abadi
Ketua Pengurus Harian YLKI
ANTI klimaks, itulah kira-kira gambaran konkrit upaya pemerintah Indonesia untuk menaklukkan wabah virus korona atau Covid-19. Mulanya, pemerintah tampak begitu pede menjalankan lini kebijakan di bidang ekonomi, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tetap positif. Dan disisi lain, wabah Covid-19 bisa dikendalikan, alias melandai. Bahkan banyak pejabat pemerintah yang memprediksi wabah Covid-19 akan melandai pada Juni 2020. Namun faktanya prediksi dan skenario itu berbalik arah, pertumbuhan ekonomi meroket ke bawah (nyungsep) hingga minus 5,32% dan wabah Covid-19 makin eskalatif, kini melewati angka 200 ribu kasus positif. Korban meninggal dunia lebih dari 8.000 nyawa melayang karenanya. Tentu hal ini sangat menyedihkan, paradoks, dan absurd. Tidak sulit untuk menjawab mengapa fenomena ini terjadi. Berikut ini beberapa alasannya.
Pertama, pemerintah kurang mengakomodir pendapat/masukan dari para ahli kesehatan masyarakat. Padahal pada masa pandemi seperti ini, profesi yang seharusnya dijadikan rujukan adalah ahli kesehatan masyarakat, bukan ahli lainnya. Sekalipun ahli ekonomi, tetap harus menjadi follower. Oleh karena itu, kebijakan yang ditempuh dimensi kebijakan yang berbasis kesehatan masyarakat adalah menjadi panglima, dan sebaliknya kebijakan di bidang ekonomi menjadi follower terhadap kebijakan kesehatan masyarakat. Sehingga di lapangan pemerintah tidak konsisten dengan kebijakan pengendalian wabah dan lebih menonjolkan adanya aktivitas ekonomi. Sebagai contoh, saat mudik Lebaran. Awalnya pemerintah getol mengampanyekan agar masyarakat tidak mudik. Namun belakangan hari, beberapa menjelang hari raya Idul Fitri, aturan larangan mudik pun dikendurkan, direlaksasi. Contoh lain yang teraktual, pemerintah menambah hari libur panjang saat Tahun Baru Islam, sehingga terjadi long weekend. Hasilnya, menyeruaknya kembali wabah Covid-19 di Jakarta adalah hasil dari libur panjang, adalah dampak long weekend HUT RI ke-75 dan perayaan Tahun Baru Islam tersebut.
Ketua Pengurus Harian YLKI
ANTI klimaks, itulah kira-kira gambaran konkrit upaya pemerintah Indonesia untuk menaklukkan wabah virus korona atau Covid-19. Mulanya, pemerintah tampak begitu pede menjalankan lini kebijakan di bidang ekonomi, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tetap positif. Dan disisi lain, wabah Covid-19 bisa dikendalikan, alias melandai. Bahkan banyak pejabat pemerintah yang memprediksi wabah Covid-19 akan melandai pada Juni 2020. Namun faktanya prediksi dan skenario itu berbalik arah, pertumbuhan ekonomi meroket ke bawah (nyungsep) hingga minus 5,32% dan wabah Covid-19 makin eskalatif, kini melewati angka 200 ribu kasus positif. Korban meninggal dunia lebih dari 8.000 nyawa melayang karenanya. Tentu hal ini sangat menyedihkan, paradoks, dan absurd. Tidak sulit untuk menjawab mengapa fenomena ini terjadi. Berikut ini beberapa alasannya.
Pertama, pemerintah kurang mengakomodir pendapat/masukan dari para ahli kesehatan masyarakat. Padahal pada masa pandemi seperti ini, profesi yang seharusnya dijadikan rujukan adalah ahli kesehatan masyarakat, bukan ahli lainnya. Sekalipun ahli ekonomi, tetap harus menjadi follower. Oleh karena itu, kebijakan yang ditempuh dimensi kebijakan yang berbasis kesehatan masyarakat adalah menjadi panglima, dan sebaliknya kebijakan di bidang ekonomi menjadi follower terhadap kebijakan kesehatan masyarakat. Sehingga di lapangan pemerintah tidak konsisten dengan kebijakan pengendalian wabah dan lebih menonjolkan adanya aktivitas ekonomi. Sebagai contoh, saat mudik Lebaran. Awalnya pemerintah getol mengampanyekan agar masyarakat tidak mudik. Namun belakangan hari, beberapa menjelang hari raya Idul Fitri, aturan larangan mudik pun dikendurkan, direlaksasi. Contoh lain yang teraktual, pemerintah menambah hari libur panjang saat Tahun Baru Islam, sehingga terjadi long weekend. Hasilnya, menyeruaknya kembali wabah Covid-19 di Jakarta adalah hasil dari libur panjang, adalah dampak long weekend HUT RI ke-75 dan perayaan Tahun Baru Islam tersebut.
Lihat Juga :