Sekolah Tanpa Kekerasan, Syarat Pendidikan Bermutu untuk Semua
Senin, 29 September 2025 - 13:33 WIB
Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan sekitar 35 persen kasus kekerasan terhadap anak terjadi di sekolah. Dalam laporan tahunan terbarunya, KPAI mencatat ada 241 kasus sepanjang 2024.
Sementara itu, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) melaporkan 1.244 kasus kekerasan di sekolah pada Januari–September 2025. Angka-angka ini jelas hanyalah puncak gunung es, sebab banyak korban memilih diam karena takut atau menganggap kekerasan sebagai hal biasa.
Fenomena yang kerap luput adalah siklus kekerasan. Anak yang dulu menjadi korban bisa berubah menjadi pelaku. Murid yang pernah dirundung, kini merundung adik kelasnya. Lingkungan disfungsional, budaya senioritas, dan lemahnya kontrol emosi ikut memperkuat lingkaran ini. Ditambah lagi, pengawasan sekolah yang lemah serta paparan konten digital penuh kekerasan memperburuk keadaan.
Penelitian di beberapa daerah menunjukkan bentuk kekerasan yang dominan adalah perundungan, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Pelaku tidak selalu murid; guru dan tenaga kependidikan pun bisa terlibat. Studi di Surabaya misalnya, menemukan guru melakukan kekerasan verbal, psikologis, bahkan fisik terhadap murid dalam interaksi kelas. Bila sekolah tak lagi aman, pendidikan kehilangan ruhnya.
Regulasi dan Implementasi
Pemerintah sejatinya telah mengambil langkah penting dengan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Regulasi ini mewajibkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), menyediakan mekanisme pelaporan, serta memberikan layanan pemulihan bagi korban.
Namun, aturan yang bagus sering berhenti di atas kertas. Banyak guru mengaku belum pernah mendapat pelatihan memadai untuk menangani kekerasan. Sosialisasi kebijakan pun masih minim. Akibatnya, alih-alih melindungi korban, sekolah kerap menutupi kasus demi menjaga nama baik institusi. Ironis, karena sikap ini justru merusak nama baik dalam jangka panjang.
Masalah kekerasan di sekolah tidak bisa diatasi dengan regulasi semata. Diperlukan aksi nyata yang menyentuh akar persoalan. Ada lima langkah mendesak untuk dilakukan.
Sementara itu, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) melaporkan 1.244 kasus kekerasan di sekolah pada Januari–September 2025. Angka-angka ini jelas hanyalah puncak gunung es, sebab banyak korban memilih diam karena takut atau menganggap kekerasan sebagai hal biasa.
Fenomena yang kerap luput adalah siklus kekerasan. Anak yang dulu menjadi korban bisa berubah menjadi pelaku. Murid yang pernah dirundung, kini merundung adik kelasnya. Lingkungan disfungsional, budaya senioritas, dan lemahnya kontrol emosi ikut memperkuat lingkaran ini. Ditambah lagi, pengawasan sekolah yang lemah serta paparan konten digital penuh kekerasan memperburuk keadaan.
Penelitian di beberapa daerah menunjukkan bentuk kekerasan yang dominan adalah perundungan, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Pelaku tidak selalu murid; guru dan tenaga kependidikan pun bisa terlibat. Studi di Surabaya misalnya, menemukan guru melakukan kekerasan verbal, psikologis, bahkan fisik terhadap murid dalam interaksi kelas. Bila sekolah tak lagi aman, pendidikan kehilangan ruhnya.
Regulasi dan Implementasi
Pemerintah sejatinya telah mengambil langkah penting dengan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Regulasi ini mewajibkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), menyediakan mekanisme pelaporan, serta memberikan layanan pemulihan bagi korban.
Namun, aturan yang bagus sering berhenti di atas kertas. Banyak guru mengaku belum pernah mendapat pelatihan memadai untuk menangani kekerasan. Sosialisasi kebijakan pun masih minim. Akibatnya, alih-alih melindungi korban, sekolah kerap menutupi kasus demi menjaga nama baik institusi. Ironis, karena sikap ini justru merusak nama baik dalam jangka panjang.
Masalah kekerasan di sekolah tidak bisa diatasi dengan regulasi semata. Diperlukan aksi nyata yang menyentuh akar persoalan. Ada lima langkah mendesak untuk dilakukan.
Lihat Juga :