Wacana Satu Orang Satu Akun Medsos, Farah DPR: Kunci Perangi Kejahatan Anonim
Rabu, 17 September 2025 - 08:29 WIB
"Jika terjadi penipuan, proses penelusuran oleh aparat menjadi sangat cepat. Kebijakan ini adalah langkah fundamental untuk menarik garis pertanggungjawaban yang jelas dari ruang maya ke dunia nyata," katanya.
Selain sebagai senjata utama melawan penipuan, legislator dari Fraksi PAN ini menyatakan kebijakan tersebut juga memiliki dampak positif yang signifikan dalam memerangi operasi disinformasi terstruktur yang dijalankan akun-akun anonim.
Taktik rekayasa opini yang merusak demokrasi juga bergantung pada kemampuan untuk membuat ribuan akun anonim. "Operasi disinformasi yang merusak tatanan sosial kita sangat bergantung pada akun-akun anonim. Dengan kebijakan ini, kita tidak hanya melumpuhkan kemampuan mereka menyebar kebohongan, tetapi juga mengembalikan marwah ruang diskusi publik yang sehat dan berbasis fakta," ujar Farah.
Dia berkomitmen penuh mengawal proses kajian kebijakan ini secara mendalam. Pihaknya bakal aktif mendorong pemerintah untuk merumuskan regulasi yang tidak hanya efektif melindungi warga, tetapi juga cermat, adil, serta menjunjung tinggi prinsip perlindungan data pribadi.
"Ke depan, kita perlu membangun fondasi ruang digital yang berlandaskan prinsip akuntabilitas, di mana penyalahgunaan anonimitas untuk merugikan publik tidak lagi ditoleransi. Ini adalah langkah esensial dalam perjalanan kita mewujudkan ekosistem digital yang aman, cerdas, dan berkeadaban untuk kemajuan Indonesia," ungkapnya.
Selain sebagai senjata utama melawan penipuan, legislator dari Fraksi PAN ini menyatakan kebijakan tersebut juga memiliki dampak positif yang signifikan dalam memerangi operasi disinformasi terstruktur yang dijalankan akun-akun anonim.
Taktik rekayasa opini yang merusak demokrasi juga bergantung pada kemampuan untuk membuat ribuan akun anonim. "Operasi disinformasi yang merusak tatanan sosial kita sangat bergantung pada akun-akun anonim. Dengan kebijakan ini, kita tidak hanya melumpuhkan kemampuan mereka menyebar kebohongan, tetapi juga mengembalikan marwah ruang diskusi publik yang sehat dan berbasis fakta," ujar Farah.
Dia berkomitmen penuh mengawal proses kajian kebijakan ini secara mendalam. Pihaknya bakal aktif mendorong pemerintah untuk merumuskan regulasi yang tidak hanya efektif melindungi warga, tetapi juga cermat, adil, serta menjunjung tinggi prinsip perlindungan data pribadi.
"Ke depan, kita perlu membangun fondasi ruang digital yang berlandaskan prinsip akuntabilitas, di mana penyalahgunaan anonimitas untuk merugikan publik tidak lagi ditoleransi. Ini adalah langkah esensial dalam perjalanan kita mewujudkan ekosistem digital yang aman, cerdas, dan berkeadaban untuk kemajuan Indonesia," ungkapnya.
(jon)
Lihat Juga :