Nadiem Tersangka Korupsi Laptop, Mantan Hakim: Pidana Korupsi juga Bisa karena Kelalaian
Selasa, 16 September 2025 - 22:35 WIB
Penyidik Kejagung pun diminta harus membuktikan orang-orang atau pihak yang diuntungkan dari proyek pengadaan laptop chromebook ini. “Penyidik harus mampu mengungkapkan,” tuturnya.
Sedangkan mengenai adanya masukan dari sejumlah pakar pidana yang meminta Kejagung mendalami investasi Google di Gojek yang notabene didirikan Nadiem, Gayus mengatakan bahwa siapa pun yang dicuatkan oleh Nadiem harus disidik. “Tugas pembuktian ada di penyidik. Ranah pembuktian ada di penyidik, bisa saja di Kejagung, KPK,” katanya.
Sedangkan ketika disinggung mengenai kemungkinan adanya kekhawatiran kebijakan bisa berefek pidana, akan membuat pejabat takut membuat kebijakan strategis, Gayus menilai kebijakan harus terkait dengan latar belakang sehingga kebijakan tersebut perlu diambil. Dia memberikan contoh ketika negara perlu impor pangan.
“Adanya motif sebuah kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan. (Kebijakan) itu tidak untuk dirinya sendiri maupun orang lain yang menyebabkan kerugian negara,” pungkasnya.
Sedangkan mengenai adanya masukan dari sejumlah pakar pidana yang meminta Kejagung mendalami investasi Google di Gojek yang notabene didirikan Nadiem, Gayus mengatakan bahwa siapa pun yang dicuatkan oleh Nadiem harus disidik. “Tugas pembuktian ada di penyidik. Ranah pembuktian ada di penyidik, bisa saja di Kejagung, KPK,” katanya.
Sedangkan ketika disinggung mengenai kemungkinan adanya kekhawatiran kebijakan bisa berefek pidana, akan membuat pejabat takut membuat kebijakan strategis, Gayus menilai kebijakan harus terkait dengan latar belakang sehingga kebijakan tersebut perlu diambil. Dia memberikan contoh ketika negara perlu impor pangan.
“Adanya motif sebuah kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan. (Kebijakan) itu tidak untuk dirinya sendiri maupun orang lain yang menyebabkan kerugian negara,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :