Nadiem Tersangka Korupsi Laptop, Mantan Hakim: Pidana Korupsi juga Bisa karena Kelalaian

JAKARTA - Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan pengadaan laptop chromebook. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun menilai keterlibatan seseorang dalam tindak pidana korupsi tidak harus dengan melihat adanya aliran dana ke diri sendiri.

Menurut dia, jika ada pihak lain yang diuntungkan secara melawan hukum, maka orang tersebut tetap bisa diproses hukum. Hal tersebut dikatakannya saat ditanya apakah seseorang bisa lepas dari jerat hukum jika tidak menerima uang dari sebuah proyek yang diduga ada unsur korupsinya.

Diketahui sebelumnya, pengacara Nadiem Makarim, Hotman Paris mengatakan bahwa tidak ada satu sen pun baik dari segi bukti rekening bank maupun dari segi saksi yang menyatakan Nadiem pernah terima uang terkait pengadaan laptop chromebook. Termasuk tidak ada bukti ada unsur Nadiem memperkaya diri.

Baca juga: Kejagung Disarankan Minta Keterangan Google soal Kasus Nadiem Makarim



Menurut Gayus, merujuk Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, ketentuannya adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kalaupun benar Nadiem tidak punya niat jahat maupun tidak menerima uang dari proyek tersebut, tapi ada pihak yang menikmati keuntungan, sambung Gayus, maka Nadiem tetaplah terkait.

“Mens rea (niat jahat) itu tidak berdiri sendiri, tetapi bentuk actus reus (tindakan bersalah), yaitu tindakan-tindakan walaupun dia lalai, tidak sengaja tetapi jelas merugikan negara. Walaupun Nadiem tidak menikmati atau tidak punya niat tetapi membuat kerugian negara,” ujar Gayus, Selasa (16/9/2025).

Penyidik Kejagung pun diminta harus membuktikan orang-orang atau pihak yang diuntungkan dari proyek pengadaan laptop chromebook ini. “Penyidik harus mampu mengungkapkan,” tuturnya.

Sedangkan mengenai adanya masukan dari sejumlah pakar pidana yang meminta Kejagung mendalami investasi Google di Gojek yang notabene didirikan Nadiem, Gayus mengatakan bahwa siapa pun yang dicuatkan oleh Nadiem harus disidik. “Tugas pembuktian ada di penyidik. Ranah pembuktian ada di penyidik, bisa saja di Kejagung, KPK,” katanya.

Sedangkan ketika disinggung mengenai kemungkinan adanya kekhawatiran kebijakan bisa berefek pidana, akan membuat pejabat takut membuat kebijakan strategis, Gayus menilai kebijakan harus terkait dengan latar belakang sehingga kebijakan tersebut perlu diambil. Dia memberikan contoh ketika negara perlu impor pangan.

“Adanya motif sebuah kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan. (Kebijakan) itu tidak untuk dirinya sendiri maupun orang lain yang menyebabkan kerugian negara,” pungkasnya.