DPR Kritik KPU Rahasiakan Dokumen Syarat Capres-Cawapres

Berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, mestinya bukan sebagai informasi yang dikecualikan kalau tidak bersifat sebagai kerahasiaan negara dan tidak juga mengganggu privasi seseorang.

"Sudah sewajarnya sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pemilu, seluruh tahapan kepemiluan itu bisa diakses oleh publik," ujarnya.

Karena itu, kata Rifqi, tahapan pendaftaran yang di dalamnya berisi dokumen pendaftaran, sedapat mungkin juga diakses oleh publik. "Untuk mengetahui sejauh mana persyaratan itu dilengkapi oleh para peserta pemilu termasuk capres dan cawapres."

Diketahui, mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan KPU.

Baca Juga: Gibran Tunjuk 3 Pengacara Hadapi Sidang Gugatan Ijazah

KPU telah menepis kabar keputusan untuk merahasiakan data calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) akibat isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka . Ketua KPU Mochammad Afifuddin menegaskan, Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 itu berlaku umum.