Demokrat Kritik Mahfud MD yang Pertimbangkan Pelonggaran PSBB
Senin, 04 Mei 2020 - 11:07 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah tengah mempertimbangkan pelonggaran PSBB, lantaran banyak masyarakat mengeluh tertekan selama PSBB. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah tengah mempertimbangkan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) lantaran banyak masyarakat mengeluh tertekan selama PSBB.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Irwan mengkritik keras rencana tersebut. Dia menilai bahwa pemerintah sejak awal tidak serius dalam menangani pandemi Covid-19 atau virus Corona ini. Hal itu terlihat jelas lewat pandangan pemerintah terkait pandemi ini dan kebijakan-kebijakannya yang tidak seirama hingga hari ini.
"Pemerintah memang dari awal tidak pernah serius tangani Covid-19. Amburadul dari awal. Parameter melihatnya sangat mudah, di awal meremehkan Covid-19 malah menggenjot kunjungan wisata bahkan dengan subsidi APBN 2020," kata Irwan, Senin (4/5/2020).
"Kemudian saat di awal Maret ada yang positif kemudian ada yang meninggal, opsi yang dipilih justru pembatasan sosial berskala besar bukan karantina wilayah alias lockdown," tambahnya.
Kata Irwan, lihat saja aturan PSBB dan turunannya oleh pemerintah semuanya tidak jelas dan multi tafsir. Pemerintah sangat terlihat lebih mementingkan ekonomi dan penyelamatan kekuasaan dibanding menyelamatkan rakyat Indonesia.
(Baca juga: Pemberian Kartu Prakerja Bisa Dilakukan Sistem Kuota)
Menurut Anggota Komisi V DPR itu, pikiran Mahfud yang menyebut bahwa masyarakat tertekan karena PSBB itu keliru. Fakta di lapangan, PSBB ini sangat longgar dan tidak tegas, sehingga masih banyak kasus baru ditemukan secara nasional dan masih banyak juga pasien positif yang meninggal dunia. Itu semua karena masyarakat masih bebas beraktivitas dan berkumpul di kerumunan.
"Seharusnya pemerintah malah memperketat PSBB dengan aturan dibawahnya karena regulasi PSBB tidak ada sanksi tegas, bersifat himbauan sehingga tidak efektif. Jikapun ada masyarakat yang stres bukan karena PSBB tetapi karena biaya hidupnya selama dibatasi tidak dijamin oleh negara," tukas Irwan.
Legislator asal Kalimantan Timur ini menegaskan, tidak ada masyarakat yang ingin terjangkit Covid-19 apalagi, ingin meninggal karena penyakit ini. Semua masyarakat pasti ingin ikut anjuran pemerintah tetapi masalahnya ada di pemerintah pusat yang hanya peduli pada penyelamatan ekonomi.
Mulai dari tenaga kerja asing (TKA) asal China terus masuk, moda transportasi terus beroperasi, penghematan APBN dan pinjaman utang lebih fokus ke stimulus ekonomi sehingga, penyelamatan nyawa rakyat menjadi lemah dan tidak fokus. Itu semua membuat masyarakat semakin tertekan.
"Pola yang dilakukan pemerintah ini lebih mirip Herd Immunity. Pembiaran tanpa test kesehatan yang jelas dan massif. Data pemakaman dengan protap Covid-19 tidak ada. APD dan alat kesehatan di daerah-daerah masih kurang. Bantuan sosial baik langgsung tunai atau sembako masih kurang dan terpusat di Jakarta saja belum merata dan adil," bebernya.
"Harusnya pekerjaan sebanyak ini yang dibereskan pemerintah dalam hal ini presiden dan pembantunya. Bukan juatru merelaksasi PSBB yang sejatinya memang lemah dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air," pungkas Irwan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Irwan mengkritik keras rencana tersebut. Dia menilai bahwa pemerintah sejak awal tidak serius dalam menangani pandemi Covid-19 atau virus Corona ini. Hal itu terlihat jelas lewat pandangan pemerintah terkait pandemi ini dan kebijakan-kebijakannya yang tidak seirama hingga hari ini.
"Pemerintah memang dari awal tidak pernah serius tangani Covid-19. Amburadul dari awal. Parameter melihatnya sangat mudah, di awal meremehkan Covid-19 malah menggenjot kunjungan wisata bahkan dengan subsidi APBN 2020," kata Irwan, Senin (4/5/2020).
"Kemudian saat di awal Maret ada yang positif kemudian ada yang meninggal, opsi yang dipilih justru pembatasan sosial berskala besar bukan karantina wilayah alias lockdown," tambahnya.
Kata Irwan, lihat saja aturan PSBB dan turunannya oleh pemerintah semuanya tidak jelas dan multi tafsir. Pemerintah sangat terlihat lebih mementingkan ekonomi dan penyelamatan kekuasaan dibanding menyelamatkan rakyat Indonesia.
(Baca juga: Pemberian Kartu Prakerja Bisa Dilakukan Sistem Kuota)
Menurut Anggota Komisi V DPR itu, pikiran Mahfud yang menyebut bahwa masyarakat tertekan karena PSBB itu keliru. Fakta di lapangan, PSBB ini sangat longgar dan tidak tegas, sehingga masih banyak kasus baru ditemukan secara nasional dan masih banyak juga pasien positif yang meninggal dunia. Itu semua karena masyarakat masih bebas beraktivitas dan berkumpul di kerumunan.
"Seharusnya pemerintah malah memperketat PSBB dengan aturan dibawahnya karena regulasi PSBB tidak ada sanksi tegas, bersifat himbauan sehingga tidak efektif. Jikapun ada masyarakat yang stres bukan karena PSBB tetapi karena biaya hidupnya selama dibatasi tidak dijamin oleh negara," tukas Irwan.
Legislator asal Kalimantan Timur ini menegaskan, tidak ada masyarakat yang ingin terjangkit Covid-19 apalagi, ingin meninggal karena penyakit ini. Semua masyarakat pasti ingin ikut anjuran pemerintah tetapi masalahnya ada di pemerintah pusat yang hanya peduli pada penyelamatan ekonomi.
Mulai dari tenaga kerja asing (TKA) asal China terus masuk, moda transportasi terus beroperasi, penghematan APBN dan pinjaman utang lebih fokus ke stimulus ekonomi sehingga, penyelamatan nyawa rakyat menjadi lemah dan tidak fokus. Itu semua membuat masyarakat semakin tertekan.
"Pola yang dilakukan pemerintah ini lebih mirip Herd Immunity. Pembiaran tanpa test kesehatan yang jelas dan massif. Data pemakaman dengan protap Covid-19 tidak ada. APD dan alat kesehatan di daerah-daerah masih kurang. Bantuan sosial baik langgsung tunai atau sembako masih kurang dan terpusat di Jakarta saja belum merata dan adil," bebernya.
"Harusnya pekerjaan sebanyak ini yang dibereskan pemerintah dalam hal ini presiden dan pembantunya. Bukan juatru merelaksasi PSBB yang sejatinya memang lemah dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air," pungkas Irwan.
(maf)
tulis komentar anda