Kasus Covid-19 Melonjak, Layanan Kesehatan dan Pencegahan Harus Seirama
Rabu, 09 September 2020 - 15:13 WIB
Anggota Komisi IX DPR Intan Fauzi prihatin atas lonjakan kasus positif Covid-19 di Indonesia setiap harinya. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Intan Fauzi prihatin atas lonjakan kasus positif Covid-19 setiap harinya. Namun, ketersediaan pelayanan kesehatan baik bed maupun alat kesehatan (alkes) di rumah sakit (RS) maupun tenaga kesehatan (Nakes) secara nasional masih minim.
Lonjakan 3.000 kasus positif per hari memang diakibatkan pemeriksaan yang terus ditingkatkan baik PCR maupun PCM. Tetapi, jumlah itu masih belum mencerminkan kondisi faktual di lapangan dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 273 juta. (Baca juga: Angka Kesembuhan COVID-19 di Jawa-Bali Capai 74,85%)
“Kemudian disiapkan pemerintah antara lain Nakes (tenaga kesehatan) dan bed ini sehingga, kita berharap penanganan ini bisa terus ditekan. Presiden lebih menitikberatkan pada penanganan Covid-nya, jangan dulu membuka kegiatan ekonomi kalau Covid-nya belum beres,” kata Intan kepada SINDO Media, Rabu (9/9/2020). (Baca juga: 59 Negara Tutup Pintu, Citra Indonesia di Internasional Akan Negatif)
Kemudian, Intan melanjutkan, Indonesia sejak Maret sudah membangun berbagai rumah sakit (RS) khusus infeksi, yang awalnya hanya RSPI Sulianti Suroso sekarang sudah ada beberapa RS yang meskipun secara lokasi tidak memadai, begitu juga dengan 132 RS yang menjadi rujukan Covid. Sehingga, peningkatan kapasitas, penambahan ruang isolasi di RS rujukan dan nonrujukan karena trennya terus meningkat untuk di pusat atau perkotaan.
“Kalau secara kecukupan ruang isolasi terkait bed juga memang beragam, karena bicara Bali, Jakarta atau beberapa daerah, Sulawesi, Sumatera memadai, tapi kesiapan di RS provinsi di Indonesia rata-rata sekitar 49%, artinya masih jauh,” ucapnya. (Baca juga: 59 Negara Tutup Indonesia, Pemerintah Disarankan Perkuat Diplomasi Lindungi WNI)
Bendahara DPP PAN ini menjelaskan, angka positif yang terkonfirmasi banyak disumbang dari tiga provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Barat (Jabar). Sehingga, transmisi lokal harus dicegah dan itu sangat mungkin dilakukan seperti negara-negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura. “Seharusnya tracing memang harus ditingkatkan tapi protokol kesehatan harus ditegakkan lebih disiplin terutama ketetuan peraturan semua sudah tersedia hanya penegakkan dan perilaku masyarakat yang perlu lebih ditingkatkan,” tegas Intan.
Legislator Depok dan Bekasi itu menjelaskan, penanganan pandemi ini ada tiga jenis yakni pencegahan, penanganan dan respons. Pencegahan dilakukan dari berbagai perangkat aturan yang ada termasuk gerakan hidup bersih sehat dan protokol kesehatan yang harus dilakukan msyarakat. Tindakan pencegahannya dilakukan tenaga kesehatan yang mana, faskes dan nakes mulai berkurang, terlebih ada faskes yang ditutup. “Ini responsnya pelayanan kesehatan, mulai dari RS rujukan maupun nonrujukan, jangan sampai nantinya angkanya tidak bisa ditekan, gelombang satu saja belum lewat,” imbuhnya.
Kemudian, sambung Intan, penanganan penyakit lain harus tertangani dan fokus-fokus lainnya. Sementara, obat dan vaksin masih panjang perjalanan, maka penyediaan faskes di tingkat provinsi harus dipenuhi meskipun, di beberapa daerah jarak dari kabupaten/kota ke provinsi jadi tantangan sendiri. “Harus ada ketegasan perilaku masyarakat. Kembali ketiga tadi, pencegahan di masyarakat, kalau masyarakat menjalankan protokol kesehatan, wajib masker dan hidup sehat bisa menekan. Tetapi masih ada penularan tingkat prefentif ada di nakes, dan terakhir respons terkait faskes dan nakes,” beber Intan.
Selain itu, dia menambahkan, jumlah pemeriksaan laboratorium walaupun terus bertambah dan laboratorium sudah ada 158, jumlah ini masih jauh dibandingkan negara lain. Dan bicara angka grafiknya, Indonesia masih rawan baik dari kecukupan bed maupun SDM kesehatan. Selain itu, nakes ditambah relawan jumlahnya ada 16.000 yang masih belum sebanding dengan pasien yang dirawat “Semua tidak mau harus dihitung dan pemerintah harus memikirkan ke depan. Anggaran sudah dinyatakan pemerintah, bansosnya diperpanjang tahun depan, tapi bukan itu tiga tindakan itu, dan terkait kesehatannya sendiri,” katanya. kiswondari
Lonjakan 3.000 kasus positif per hari memang diakibatkan pemeriksaan yang terus ditingkatkan baik PCR maupun PCM. Tetapi, jumlah itu masih belum mencerminkan kondisi faktual di lapangan dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 273 juta. (Baca juga: Angka Kesembuhan COVID-19 di Jawa-Bali Capai 74,85%)
“Kemudian disiapkan pemerintah antara lain Nakes (tenaga kesehatan) dan bed ini sehingga, kita berharap penanganan ini bisa terus ditekan. Presiden lebih menitikberatkan pada penanganan Covid-nya, jangan dulu membuka kegiatan ekonomi kalau Covid-nya belum beres,” kata Intan kepada SINDO Media, Rabu (9/9/2020). (Baca juga: 59 Negara Tutup Pintu, Citra Indonesia di Internasional Akan Negatif)
Kemudian, Intan melanjutkan, Indonesia sejak Maret sudah membangun berbagai rumah sakit (RS) khusus infeksi, yang awalnya hanya RSPI Sulianti Suroso sekarang sudah ada beberapa RS yang meskipun secara lokasi tidak memadai, begitu juga dengan 132 RS yang menjadi rujukan Covid. Sehingga, peningkatan kapasitas, penambahan ruang isolasi di RS rujukan dan nonrujukan karena trennya terus meningkat untuk di pusat atau perkotaan.
“Kalau secara kecukupan ruang isolasi terkait bed juga memang beragam, karena bicara Bali, Jakarta atau beberapa daerah, Sulawesi, Sumatera memadai, tapi kesiapan di RS provinsi di Indonesia rata-rata sekitar 49%, artinya masih jauh,” ucapnya. (Baca juga: 59 Negara Tutup Indonesia, Pemerintah Disarankan Perkuat Diplomasi Lindungi WNI)
Bendahara DPP PAN ini menjelaskan, angka positif yang terkonfirmasi banyak disumbang dari tiga provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Barat (Jabar). Sehingga, transmisi lokal harus dicegah dan itu sangat mungkin dilakukan seperti negara-negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura. “Seharusnya tracing memang harus ditingkatkan tapi protokol kesehatan harus ditegakkan lebih disiplin terutama ketetuan peraturan semua sudah tersedia hanya penegakkan dan perilaku masyarakat yang perlu lebih ditingkatkan,” tegas Intan.
Legislator Depok dan Bekasi itu menjelaskan, penanganan pandemi ini ada tiga jenis yakni pencegahan, penanganan dan respons. Pencegahan dilakukan dari berbagai perangkat aturan yang ada termasuk gerakan hidup bersih sehat dan protokol kesehatan yang harus dilakukan msyarakat. Tindakan pencegahannya dilakukan tenaga kesehatan yang mana, faskes dan nakes mulai berkurang, terlebih ada faskes yang ditutup. “Ini responsnya pelayanan kesehatan, mulai dari RS rujukan maupun nonrujukan, jangan sampai nantinya angkanya tidak bisa ditekan, gelombang satu saja belum lewat,” imbuhnya.
Kemudian, sambung Intan, penanganan penyakit lain harus tertangani dan fokus-fokus lainnya. Sementara, obat dan vaksin masih panjang perjalanan, maka penyediaan faskes di tingkat provinsi harus dipenuhi meskipun, di beberapa daerah jarak dari kabupaten/kota ke provinsi jadi tantangan sendiri. “Harus ada ketegasan perilaku masyarakat. Kembali ketiga tadi, pencegahan di masyarakat, kalau masyarakat menjalankan protokol kesehatan, wajib masker dan hidup sehat bisa menekan. Tetapi masih ada penularan tingkat prefentif ada di nakes, dan terakhir respons terkait faskes dan nakes,” beber Intan.
Selain itu, dia menambahkan, jumlah pemeriksaan laboratorium walaupun terus bertambah dan laboratorium sudah ada 158, jumlah ini masih jauh dibandingkan negara lain. Dan bicara angka grafiknya, Indonesia masih rawan baik dari kecukupan bed maupun SDM kesehatan. Selain itu, nakes ditambah relawan jumlahnya ada 16.000 yang masih belum sebanding dengan pasien yang dirawat “Semua tidak mau harus dihitung dan pemerintah harus memikirkan ke depan. Anggaran sudah dinyatakan pemerintah, bansosnya diperpanjang tahun depan, tapi bukan itu tiga tindakan itu, dan terkait kesehatannya sendiri,” katanya. kiswondari
(cip)
tulis komentar anda