Pertepedesia: Pelanggaran TPP Masih Debatable tapi Sudah Disanksi

"Ini adalah bentuk diskriminasi hukum yang merendahkan prinsip equality before the law,” tukas Bahsian.

Pemecatan TPP tanpa alasan jelas, kata Bahsian akan memberikan dampak sosial besar. Tidak hanya akan memunculkan ribuan pengangguran baru, tetapi pasti akan berpengaruh pada proses pembangunan desa.

“TPP Desa adalah ujung tombak pembangunan desa. Jika mereka dipecat tanpa alasan jelas, program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan percepatan SDGs desa akan terganggu. Pemerintah harus memprioritaskan keadilan, bukan kepentingan politik sesaat,” tegasnya.

Pertepedesia, tegas Bahsia mendesak pemerintah segera mencabut sanksi retroaktif terhadap TPP Desa yang menjadi caleg. Selain itu pemerintah harus segera menuntaskan proses hukum secara transparan terhadap pejabat Kementerian Desa yang diduga melanggar, serta merevisi regulasi guna memperjelas status dan hak politik TPP Desa.

“Keadilan harus ditegakkan tanpa tebang pilih. Jangan biarkan ketimpangan ini merusak partisipasi demokrasi warga desa dan menghambat kemajuan pembangunan,” tandasnya.