Rehab Gedung dan Balai, Mensos Pangkas 300.000 Penerima Kartu Sembako
Jum'at, 04 September 2020 - 00:08 WIB
Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara memangkas 300.000 penerima manfaat Kartu Sembako atau program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dari 18,8 juta penerima manfaat di rencana anggaran Kemensos 2021. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara memangkas 300.000 penerima manfaat Kartu Sembako atau program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dari 18,8 juta penerima manfaat di rencana anggaran Kemensos 2021.
Salah satu alasannya untuk merehabilitasi Gedung Kemensos dan juga sejumlah balai rehabilitasi dan loka di daerah. “Seperti yang kita tahu, di awal tahun (2020) kita sudah lakukan optimalisasi namun tidak ada yang bisa terlaksana karena seluruh anggaran direalokasi dan refocusing ke Covid-19,” kata Juliari dalam dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR, Kamis (3/9/2020). (Baca juga: Mensos Yakini Bansos Mampu Atasi Dampak Sosial dan Gerakkan Perekonomian)
Juliari menguraikan, ada tujuh program yang belum teralokasi dalam pagu indikatif Kemensos di antaranya, revitalisasi balai rehabilitasi sosial sesuai standar internasional; penguatan kesiapsiagaan antara lain bantuan darurat, peralatan evakuasi, kendaraan siaga bencana, kampung siaga bencana dan pembangunan gudang logistik sesuai rencana pembahasan RUU Penangulangan Bencana.
Kemudian, lanjut Juliari, penambahan target kewirausahaan sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat kelas bawah; pemulihan puskessos sebagai ujung tombak pelayanan sosial dan pelaporan PPKS; peningkatan target rumah sederhana atau tidak layak huni; peningkatan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan rehabilitasi gedung dan beberapa keperluan lainnya. (Baca juga: Respons Positif Masyarakat Terkait BST Jokowi dan Kemensos)
“Yang terakhir, tentunya kita sama-sama melihat kemarin ada kejadian di gedung Jaksa Agung, kebetulan Kemensos umur gedungnya hampir sama bahkan ada yang lebih tua, sehingga kami memberanikan diri meminta dukungan Komisi VIII DPR untuk menganggarkan rehab gedung dan sarana prasarana perkantoran,” ujarnya.
Termasuk penyiapan area-area open space, dukungan humas dan publikasi, pengeluaran SDM, penyusunan undang-undang dan bantuan hukum. ”Saya dapat info tidak pernah ada renovasi yang memadai di sarana prasarana perkantoran gedung-gedung milik Kemensos selama bertahun-tahun,” imbuh Juliari. (Baca juga: Penyaluran Bansos Kemensos Tepat Sasaran, Berdampak Positif ke Masyarakat)
Karena itu, politikus PDIP ini mengsulkan untuk melakukan optimalisasi program kartu sembako atau BPNT, dengan memangkas 300.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 18,8 juta menjadi 18,5 juta KPM. “Seperti yang tadi saya sampaikan kami mengusulkan dan memohon persetujuan dari pimpinan dan anggota Komisi VIII adalah merevisi target KPM untuk dicantumkan di pagu anggaran 18,8 juta menjadi 18,5 juta,” usulnya.
Menurut Juliari, pihaknya juga sudah menyampaikan surat terkait usulan optimalisasi itu ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk usulan tambahan anggaran tahun 2021. Adapun rencana pemanfaatkan dari optimalisasi tersebut dari revisi pengurangan target KPM yakni, Rp276 miliar untuk tambahan revitalisasi fasilitas gedung dan peralatan balai dan loka di Dirjen Rehabilitasi sosial yang mana, sudah ada alokasi Rp214 miliar untuk rehabilitasi. “Jadi, ini pagu anggaran sudah ada Rp214 miliar, ini adalah tambahannya yang kami usulkan,” jelasnya.
Untuk Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, sambung dia, Rp230 miliar untuk kesiapsiagaan bencana alam dan sosial; Dirjen Penanganan Fakir Miskin Rp50 miliar untuk penambahan program rumah sederhana/rutilahu untuk 3.000 KK atau 3.000 unit; Rp114 miliar di Sekretariat Jenderal yang sebagian besar untuk rehab gedung bangunan Kemensos dan sarpras serta kegiatan pendukung lainnya; Rp 10 miliar di Inspektorat Jenderal dalam rangka penguatan, pengawasan dan akuntabilitas program-kesejahteraan kesejahteraan sosial ; dan Rp 50 miliar untuk Dirjen Pemberdayaan Sosial dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat maupun puskesos di desa. “Sehingga optimalisasi yang kami usulkan adalah optimalisasi Rp712 miliar, dari 18,8 juta KPM menjadi 18,5 juta KPM, ada pengurangan sebesar 300.000 KPM,” paparnya.
Mantan anggota DPR ini pun memberikan sejumlah contoh gambar balai rehabilitasi dan loka di sejumlah daerah yang perlu direhabilitasi, berikut dengan desainnya. “Ini contoh-contoh balai dan loka kami yang kondisinya aktual. Di Bandung, Balai Handayani kondisinya mengkhawtairkan, tidak pernah dialokasikan anggaran memadai hanya sekedar perawatan dan tambahan-tambahan sedikit, loka di Aceh, Darusaadah di Aceh, kami usulkan alokasi diperbaiki,” tutupnya.
Salah satu alasannya untuk merehabilitasi Gedung Kemensos dan juga sejumlah balai rehabilitasi dan loka di daerah. “Seperti yang kita tahu, di awal tahun (2020) kita sudah lakukan optimalisasi namun tidak ada yang bisa terlaksana karena seluruh anggaran direalokasi dan refocusing ke Covid-19,” kata Juliari dalam dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR, Kamis (3/9/2020). (Baca juga: Mensos Yakini Bansos Mampu Atasi Dampak Sosial dan Gerakkan Perekonomian)
Juliari menguraikan, ada tujuh program yang belum teralokasi dalam pagu indikatif Kemensos di antaranya, revitalisasi balai rehabilitasi sosial sesuai standar internasional; penguatan kesiapsiagaan antara lain bantuan darurat, peralatan evakuasi, kendaraan siaga bencana, kampung siaga bencana dan pembangunan gudang logistik sesuai rencana pembahasan RUU Penangulangan Bencana.
Kemudian, lanjut Juliari, penambahan target kewirausahaan sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat kelas bawah; pemulihan puskessos sebagai ujung tombak pelayanan sosial dan pelaporan PPKS; peningkatan target rumah sederhana atau tidak layak huni; peningkatan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan rehabilitasi gedung dan beberapa keperluan lainnya. (Baca juga: Respons Positif Masyarakat Terkait BST Jokowi dan Kemensos)
“Yang terakhir, tentunya kita sama-sama melihat kemarin ada kejadian di gedung Jaksa Agung, kebetulan Kemensos umur gedungnya hampir sama bahkan ada yang lebih tua, sehingga kami memberanikan diri meminta dukungan Komisi VIII DPR untuk menganggarkan rehab gedung dan sarana prasarana perkantoran,” ujarnya.
Termasuk penyiapan area-area open space, dukungan humas dan publikasi, pengeluaran SDM, penyusunan undang-undang dan bantuan hukum. ”Saya dapat info tidak pernah ada renovasi yang memadai di sarana prasarana perkantoran gedung-gedung milik Kemensos selama bertahun-tahun,” imbuh Juliari. (Baca juga: Penyaluran Bansos Kemensos Tepat Sasaran, Berdampak Positif ke Masyarakat)
Karena itu, politikus PDIP ini mengsulkan untuk melakukan optimalisasi program kartu sembako atau BPNT, dengan memangkas 300.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 18,8 juta menjadi 18,5 juta KPM. “Seperti yang tadi saya sampaikan kami mengusulkan dan memohon persetujuan dari pimpinan dan anggota Komisi VIII adalah merevisi target KPM untuk dicantumkan di pagu anggaran 18,8 juta menjadi 18,5 juta,” usulnya.
Menurut Juliari, pihaknya juga sudah menyampaikan surat terkait usulan optimalisasi itu ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk usulan tambahan anggaran tahun 2021. Adapun rencana pemanfaatkan dari optimalisasi tersebut dari revisi pengurangan target KPM yakni, Rp276 miliar untuk tambahan revitalisasi fasilitas gedung dan peralatan balai dan loka di Dirjen Rehabilitasi sosial yang mana, sudah ada alokasi Rp214 miliar untuk rehabilitasi. “Jadi, ini pagu anggaran sudah ada Rp214 miliar, ini adalah tambahannya yang kami usulkan,” jelasnya.
Untuk Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, sambung dia, Rp230 miliar untuk kesiapsiagaan bencana alam dan sosial; Dirjen Penanganan Fakir Miskin Rp50 miliar untuk penambahan program rumah sederhana/rutilahu untuk 3.000 KK atau 3.000 unit; Rp114 miliar di Sekretariat Jenderal yang sebagian besar untuk rehab gedung bangunan Kemensos dan sarpras serta kegiatan pendukung lainnya; Rp 10 miliar di Inspektorat Jenderal dalam rangka penguatan, pengawasan dan akuntabilitas program-kesejahteraan kesejahteraan sosial ; dan Rp 50 miliar untuk Dirjen Pemberdayaan Sosial dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat maupun puskesos di desa. “Sehingga optimalisasi yang kami usulkan adalah optimalisasi Rp712 miliar, dari 18,8 juta KPM menjadi 18,5 juta KPM, ada pengurangan sebesar 300.000 KPM,” paparnya.
Mantan anggota DPR ini pun memberikan sejumlah contoh gambar balai rehabilitasi dan loka di sejumlah daerah yang perlu direhabilitasi, berikut dengan desainnya. “Ini contoh-contoh balai dan loka kami yang kondisinya aktual. Di Bandung, Balai Handayani kondisinya mengkhawtairkan, tidak pernah dialokasikan anggaran memadai hanya sekedar perawatan dan tambahan-tambahan sedikit, loka di Aceh, Darusaadah di Aceh, kami usulkan alokasi diperbaiki,” tutupnya.
(cip)
tulis komentar anda