Kerusakan Ekologis, Imunitas Anak-Cucu dan Kewajiban Negara
Kamis, 03 September 2020 - 13:01 WIB
Bambang Soesatyo
Bambang Soesatyo
Ketua MPR RI, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia
VAKSINASI seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai kekebalan terhadap virus korona harus menjadi bagian tak terpisah dari kewajiban dan investasi negara melindungi serta merawat kesehatan warga negara. Kerusakan ekologis yang menghadirkan ragam virus menuntut negara untuk terus meningkatkan daya tahan atau imunitas generasi anak-cucu.
Karena itu, pemerintah perlu didorong untuk bekerja all out agar target minimal vaksinasi 70% penduduk – atau 170 juta warga-- pada 2021 bisa direalisasikan demi terwujudnya kekebalan kelompok (herd immunity) dari virus korona. Bahkan, akan lebih ideal jika lebih dari 260 juta jiwa total penduduk Indonesia saat ini bisa menerima vaksin korona. Apalagi jumlah kasus Covid-19 di dalam negeri terus bertambah dengan skala yang terus membesar. Per Rabu (2/9), kasus positif sudah mencapai jumlah 180.646. Pada tingkat gobal, kecenderungannya juga sama, karena total kasus Covid-19 pekan ini sudah melampaui jumlah 25,8 juta penderita dengan total kematian 858.000 pasien.
Beberapa hari lalu, PT Bio Farma menjelaskan bahwa Sinovac dari Tiongkok hanya akan memasok 260 juta bulk atau bahan baku vaksin ke Indonesia hingga akhir 2021. Artinya, untuk mencapai target vaksinasi minimal 70%, total pasokan bahan baku itu jelas masih kurang. Oleh karena per orang harus menerima dua kali vaksinasi sesuai standar WHO, jumlah itu hanya bisa menjangkau 130 juta penduduk. Sedangkan kekebalan kelompok yang ideal adalah 70% dari total penduduk. Artinya, minimal jumlah penduduk Indonesia yang harus menerima dua kali vaksinasi mencapai jumlah minimal 170 juta jiwa.
Kekurangan bahan baku vaksin itu tentu saja harus segera diatasi. Bahkan pemerintah didorong untuk bergerak cepat mengamankan dan memastikan ketersediaan bahan baku vaksin korona. Setelah bekerjasama dengan Sinovac, pemerintah hendaknya segera melakukan pendekatan dengan produsen lain guna mengamankan dan memastikan ketersediaan bahan baku vaksin korona. Gerak cepat sangat diperlukan karena produsen vaksin korona di negara lain pun diperkirakan terus berbelanja bahan baku vaksin korona, sejalan dengan peningkatan signifikan jumlah kasus Covid-19 di seluruh dunia. Pekan ini, jumlah kasus Covid-19 di Amerika Serikat (AS) sudah 6,17 juta, Brazil 3,96 juta, India, 3,77 juta dan Rusia satu juta.
Kecenderungan yang diperlihatkan oleh data sementara ini sudah cukup menggambarkan tingginya permintaan akan bahan baku vaksin. Lagi pula, tak dapat dipungkiri bahwa durasi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan menyebabkan permintaan dan penawaran akan vaksin korona menjadi tidak berimbang. Dengan asumsi bahwa 7,8 miliar warga bumi harus divaksinasi, volume kebutuhannya jelas sangat besar. Namun, saat ini, kapasitas produksi pada tingkat global pun masih sangat terbatas. Dengan begitu, sangat jelas bahwa tingginya permintaan dunia akan bahan baku vaksin korona bersifat sangat mendesak, sehingga pemerintah Indonesia memang perlu bergerak cepat.
Untuk vaksinasi kepada 160 hingga 190 juta penduduk, pemerintah harus mengalokasikan pembiayaan sekitar Rp66 triliun. Perhitungan sementara mengindikasikan bahwa untuk dua kali vaksinasi per orang, biayanya sekitar Rp440.448. Maka, kebijakan sementara yang dirancang pemerintah adalah tidak semua penduduk mendapatkan vaksin gratis. Menurut Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Erick Thohir, hanya 93 juta penduduk Indonesia yang akan mendapatkan vaksinasi virus korona tanpa bayar. Puluhan juta warga itu dinilai sangat membutuhkan vaksin, dan kriterianya mengacu pada data keanggotaan di BPJS Kesehatan.
Diasumsikan saja bahwa rancangan kebijakan itu belum difinalkan, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan masukan dari pihak lain. Telah disebutkan sebelumnya bahwa virus korona akan berdampingan dengan kehidupan manusia, termasuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk waktu yang lama, bahkan durasinya belum bisa dihitung. Karena itu, vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai kekebalan terhadap virus korona mestinya menjadi bagian tak terpisah dari kewajiban negara melindungi dan merawat kesehatan warga negara. Kesehatan seluruh elemen masyarakat harus terjamin, termasuk bebas dari ancaman virus korona. Maka, vaksinasi bagi seluruh rakyat idealnya dipahami sebagai investasi untuk menghadirkan semua elemen masyarakat yang sehat dan punya imunitas.
Ketua MPR RI, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia
VAKSINASI seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai kekebalan terhadap virus korona harus menjadi bagian tak terpisah dari kewajiban dan investasi negara melindungi serta merawat kesehatan warga negara. Kerusakan ekologis yang menghadirkan ragam virus menuntut negara untuk terus meningkatkan daya tahan atau imunitas generasi anak-cucu.
Karena itu, pemerintah perlu didorong untuk bekerja all out agar target minimal vaksinasi 70% penduduk – atau 170 juta warga-- pada 2021 bisa direalisasikan demi terwujudnya kekebalan kelompok (herd immunity) dari virus korona. Bahkan, akan lebih ideal jika lebih dari 260 juta jiwa total penduduk Indonesia saat ini bisa menerima vaksin korona. Apalagi jumlah kasus Covid-19 di dalam negeri terus bertambah dengan skala yang terus membesar. Per Rabu (2/9), kasus positif sudah mencapai jumlah 180.646. Pada tingkat gobal, kecenderungannya juga sama, karena total kasus Covid-19 pekan ini sudah melampaui jumlah 25,8 juta penderita dengan total kematian 858.000 pasien.
Beberapa hari lalu, PT Bio Farma menjelaskan bahwa Sinovac dari Tiongkok hanya akan memasok 260 juta bulk atau bahan baku vaksin ke Indonesia hingga akhir 2021. Artinya, untuk mencapai target vaksinasi minimal 70%, total pasokan bahan baku itu jelas masih kurang. Oleh karena per orang harus menerima dua kali vaksinasi sesuai standar WHO, jumlah itu hanya bisa menjangkau 130 juta penduduk. Sedangkan kekebalan kelompok yang ideal adalah 70% dari total penduduk. Artinya, minimal jumlah penduduk Indonesia yang harus menerima dua kali vaksinasi mencapai jumlah minimal 170 juta jiwa.
Kekurangan bahan baku vaksin itu tentu saja harus segera diatasi. Bahkan pemerintah didorong untuk bergerak cepat mengamankan dan memastikan ketersediaan bahan baku vaksin korona. Setelah bekerjasama dengan Sinovac, pemerintah hendaknya segera melakukan pendekatan dengan produsen lain guna mengamankan dan memastikan ketersediaan bahan baku vaksin korona. Gerak cepat sangat diperlukan karena produsen vaksin korona di negara lain pun diperkirakan terus berbelanja bahan baku vaksin korona, sejalan dengan peningkatan signifikan jumlah kasus Covid-19 di seluruh dunia. Pekan ini, jumlah kasus Covid-19 di Amerika Serikat (AS) sudah 6,17 juta, Brazil 3,96 juta, India, 3,77 juta dan Rusia satu juta.
Kecenderungan yang diperlihatkan oleh data sementara ini sudah cukup menggambarkan tingginya permintaan akan bahan baku vaksin. Lagi pula, tak dapat dipungkiri bahwa durasi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan menyebabkan permintaan dan penawaran akan vaksin korona menjadi tidak berimbang. Dengan asumsi bahwa 7,8 miliar warga bumi harus divaksinasi, volume kebutuhannya jelas sangat besar. Namun, saat ini, kapasitas produksi pada tingkat global pun masih sangat terbatas. Dengan begitu, sangat jelas bahwa tingginya permintaan dunia akan bahan baku vaksin korona bersifat sangat mendesak, sehingga pemerintah Indonesia memang perlu bergerak cepat.
Untuk vaksinasi kepada 160 hingga 190 juta penduduk, pemerintah harus mengalokasikan pembiayaan sekitar Rp66 triliun. Perhitungan sementara mengindikasikan bahwa untuk dua kali vaksinasi per orang, biayanya sekitar Rp440.448. Maka, kebijakan sementara yang dirancang pemerintah adalah tidak semua penduduk mendapatkan vaksin gratis. Menurut Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Erick Thohir, hanya 93 juta penduduk Indonesia yang akan mendapatkan vaksinasi virus korona tanpa bayar. Puluhan juta warga itu dinilai sangat membutuhkan vaksin, dan kriterianya mengacu pada data keanggotaan di BPJS Kesehatan.
Diasumsikan saja bahwa rancangan kebijakan itu belum difinalkan, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan masukan dari pihak lain. Telah disebutkan sebelumnya bahwa virus korona akan berdampingan dengan kehidupan manusia, termasuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk waktu yang lama, bahkan durasinya belum bisa dihitung. Karena itu, vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai kekebalan terhadap virus korona mestinya menjadi bagian tak terpisah dari kewajiban negara melindungi dan merawat kesehatan warga negara. Kesehatan seluruh elemen masyarakat harus terjamin, termasuk bebas dari ancaman virus korona. Maka, vaksinasi bagi seluruh rakyat idealnya dipahami sebagai investasi untuk menghadirkan semua elemen masyarakat yang sehat dan punya imunitas.
tulis komentar anda