Politikus PKS Desak Cabut Pembahasan Klaster Pendidikan dari RUU Ciptaker
Rabu, 02 September 2020 - 17:50 WIB
Omnibus Law Cipta Kerja. Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Fikri Faqih mendesak klaster pendidikan dicabut seluruhnya dari substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
"Semua substansi terkait pendidikan, termasuk yang mengubah UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Kedokteran harus dicabut, karena sudah melenceng dari hakikat pendidikan dalam konstitusi kita," ujarnya dalam keterangan tertulisnya,, Rabu (2/9/2020).
Wakil Ketua Komisi X DPR R I ini menduga adanya unsur pemaksaan pendidikan menjadi lebih liberal di dalam RUU Ciptaker dengan mengubah pasal-pasal di dalam UU yang mengurusi pendidikan tersebut. "Pendidikan adalah hak dasar yang dijamin konstitusi kita, masa depan bangsa ini jangan dipertaruhkan hanya segelintir pasal dalam RUU Cipta Kerja," tuturnya.
( ).
Dirinya menolak segala bentuk justifikasi atas liberalisasi pendidikan, apalagi dikuatkan dengan perundangan seperti di dalam RUU Ciptaker. "Bahkan Preambul konstitusi UUD 1945 kita langsung menyebut soal kewajiban pemerintah, salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, bukan melepasnya secara komersil," ujarnya.
Selanjutnya, kewajiban pemerintah juga tertulis dalam Pasal 31 UUD 1945 . Adapun Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
(
).
Sementara, UUD 1945 Pasal 31 ayat (5) menyebutkan bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Fikri mengatakan bahwa draf RUU Ciptaker buatan pemerintah, telah melanggar kodrat kontitusi dengan mewajibkan institusi pendidikan mengurus izin berusaha sebagaimana tertuang dalam pasal 68 draf RUU tersebut. "Ketentuan ini memaksa institusi pendidikan berbasis masyarakat untuk punya izin usaha, alih-allh pemerintah seharusnya membantu mereka sebagai amanat konsitusi," ucapnya.
"Semua substansi terkait pendidikan, termasuk yang mengubah UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Kedokteran harus dicabut, karena sudah melenceng dari hakikat pendidikan dalam konstitusi kita," ujarnya dalam keterangan tertulisnya,, Rabu (2/9/2020).
Wakil Ketua Komisi X DPR R I ini menduga adanya unsur pemaksaan pendidikan menjadi lebih liberal di dalam RUU Ciptaker dengan mengubah pasal-pasal di dalam UU yang mengurusi pendidikan tersebut. "Pendidikan adalah hak dasar yang dijamin konstitusi kita, masa depan bangsa ini jangan dipertaruhkan hanya segelintir pasal dalam RUU Cipta Kerja," tuturnya.
( ).
Dirinya menolak segala bentuk justifikasi atas liberalisasi pendidikan, apalagi dikuatkan dengan perundangan seperti di dalam RUU Ciptaker. "Bahkan Preambul konstitusi UUD 1945 kita langsung menyebut soal kewajiban pemerintah, salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, bukan melepasnya secara komersil," ujarnya.
Selanjutnya, kewajiban pemerintah juga tertulis dalam Pasal 31 UUD 1945 . Adapun Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
(
Baca Juga
Sementara, UUD 1945 Pasal 31 ayat (5) menyebutkan bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Fikri mengatakan bahwa draf RUU Ciptaker buatan pemerintah, telah melanggar kodrat kontitusi dengan mewajibkan institusi pendidikan mengurus izin berusaha sebagaimana tertuang dalam pasal 68 draf RUU tersebut. "Ketentuan ini memaksa institusi pendidikan berbasis masyarakat untuk punya izin usaha, alih-allh pemerintah seharusnya membantu mereka sebagai amanat konsitusi," ucapnya.
tulis komentar anda