Candu Tax Amnesty
Jum'at, 24 Januari 2025 - 18:12 WIB
Hardy R. Hermawan, Peneliti SigmaPhi Indonesia dan Mahasiswa Doktoral Perbanas Institute. Foto/Dok SINDOnews
Hardy R. Hermawan
Peneliti SigmaPhi Indonesia,
Mahasiswa Doktoral Perbanas Institute
SETELAH tax amnesty jilid I digelar, pada 2016-2017, pemerintah Indonesia merilis lagi tax amnesty jilid II, pada 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Lantas, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemerintah tidak akan lagi menawarkan amnesti pajak. Namun lidah tak bertulang. Mengadakan tax amnesty sudah seperti candu. Kini pemerintah bersiap mengadakan tax amnesty jilid III.
Para pengusaha yang tergabung di Apindo pun melontarkan reaksi menggelitik. Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama, dalam acara Economic & Taxation Outlook 2025 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Kamis (23/1/2025), mengatakan, sepertinya tak akan bermasalah jika wajib pajak abai pada kewajibannya. Toh setiap beberapa tahun sekali akan diampuni.
Itu juga, mungkin, yang membuat anggota Dewan Ekonomi Nasional, Chatib Basri, malas-malasan menanggapi isu tax amnesty. “It's too early," katanya, pada pekan kedua Januari 2025 silam. Tapi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan sudah menegaskan bahwa pemerintah serius mempersiapkan program tax amnesty lanjutan sebagai salah satu strategi pemulihan kekayaan negara.
Tax amnesty diartikan sebagai tawaran bagi wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak yang tertunggak (termasuk bunga dan denda) pada masa pajak sebelumnya, dalam nilai tertentu, waktu tertentu, tanpa dikenakan hukuman, terutama pidana. Villalba (2017) menyatakan, amnesti pajak bermanfaat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek, mendorong kepatuhan pajak, dan memperkuat sistem keuangan publik.
Manfaat yang jelas menggiurkan. Tak heran jika banyak pemerintahan tergoda melakukan amnesti pajak, bahkan kian sering menggelarnya (Abdurrahmani dan Dogan, 2019). Mereka berkali-kali merilis tax amnesty dalam kurun tidak terlalu lama, seperti Indonesia.
Peneliti SigmaPhi Indonesia,
Mahasiswa Doktoral Perbanas Institute
SETELAH tax amnesty jilid I digelar, pada 2016-2017, pemerintah Indonesia merilis lagi tax amnesty jilid II, pada 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Lantas, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemerintah tidak akan lagi menawarkan amnesti pajak. Namun lidah tak bertulang. Mengadakan tax amnesty sudah seperti candu. Kini pemerintah bersiap mengadakan tax amnesty jilid III.
Para pengusaha yang tergabung di Apindo pun melontarkan reaksi menggelitik. Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama, dalam acara Economic & Taxation Outlook 2025 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Kamis (23/1/2025), mengatakan, sepertinya tak akan bermasalah jika wajib pajak abai pada kewajibannya. Toh setiap beberapa tahun sekali akan diampuni.
Itu juga, mungkin, yang membuat anggota Dewan Ekonomi Nasional, Chatib Basri, malas-malasan menanggapi isu tax amnesty. “It's too early," katanya, pada pekan kedua Januari 2025 silam. Tapi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan sudah menegaskan bahwa pemerintah serius mempersiapkan program tax amnesty lanjutan sebagai salah satu strategi pemulihan kekayaan negara.
Tax amnesty diartikan sebagai tawaran bagi wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak yang tertunggak (termasuk bunga dan denda) pada masa pajak sebelumnya, dalam nilai tertentu, waktu tertentu, tanpa dikenakan hukuman, terutama pidana. Villalba (2017) menyatakan, amnesti pajak bermanfaat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek, mendorong kepatuhan pajak, dan memperkuat sistem keuangan publik.
Manfaat yang jelas menggiurkan. Tak heran jika banyak pemerintahan tergoda melakukan amnesti pajak, bahkan kian sering menggelarnya (Abdurrahmani dan Dogan, 2019). Mereka berkali-kali merilis tax amnesty dalam kurun tidak terlalu lama, seperti Indonesia.
Lihat Juga :