Maneger Nasution Beberkan 15 Isu HAM yang Perlu Diperhatikan Pemerintahan Prabowo
Selasa, 31 Desember 2024 - 14:50 WIB
Kesebelas, Presiden Prabowo harus memperkuat dukungan kebijakan yang mengikat sektor bisnis dan dukungan penganggaran yang signifikan untuk pengarusutamaan bisnis dan HAM sebagai instrumen perwujudan kesetaraan akses terutama hak atas tanah untuk mencegah keberulangan kasus pelanggaran HAM pada sektor bisnis.
Keduabelas, Presiden Prabowo memastikan perencanaan pembangunan yang inklusif dan memastikan semua entitas warga negara memperoleh jaminan pemajuan kesejahteraan tanpa diskriminasi.
Ketigabelas, Presiden Prabowo perlu mengadopsi dan memastikan tata kelola yang inklusif (inclusive governance) dalam menangani intoleransi, radikalisme dan terorisme, guna mewujudkan inclusive society yang memiliki ketahanan atau resiliensi dari virus intoleransi dan radikalisme.
Isu keempatbelas, Presiden Prabowo perlu mengagendakan pembahasan sejumlah RUU yang kontributif pada pemajuan HAM seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Sistem Pendidikan Nasional, serta melakukan tinjauan ulang terhadap regulasi dan kebijakan yang kontra-produktif pada pemajuan HAM seperti UU Cipta Kerja dan UU Perubahan Kedua UU ITE.
"Kelimabelas, penyelesaian masalah Papua secara damai, komprehensif, dan bermartabat dengan mengepankan pendekatan dialog, kesejahteraan, dan keadilan dalam konteks NKRI," pungkas Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI 2019-2024 ini.
Keduabelas, Presiden Prabowo memastikan perencanaan pembangunan yang inklusif dan memastikan semua entitas warga negara memperoleh jaminan pemajuan kesejahteraan tanpa diskriminasi.
Ketigabelas, Presiden Prabowo perlu mengadopsi dan memastikan tata kelola yang inklusif (inclusive governance) dalam menangani intoleransi, radikalisme dan terorisme, guna mewujudkan inclusive society yang memiliki ketahanan atau resiliensi dari virus intoleransi dan radikalisme.
Isu keempatbelas, Presiden Prabowo perlu mengagendakan pembahasan sejumlah RUU yang kontributif pada pemajuan HAM seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Sistem Pendidikan Nasional, serta melakukan tinjauan ulang terhadap regulasi dan kebijakan yang kontra-produktif pada pemajuan HAM seperti UU Cipta Kerja dan UU Perubahan Kedua UU ITE.
"Kelimabelas, penyelesaian masalah Papua secara damai, komprehensif, dan bermartabat dengan mengepankan pendekatan dialog, kesejahteraan, dan keadilan dalam konteks NKRI," pungkas Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI 2019-2024 ini.
(zik)
Lihat Juga :
tulis komentar anda