Menelisik Ragam Persoalan Komunikasi Politik Indonesia
Kamis, 19 Desember 2024 - 14:47 WIB
Buku Ragam Persoalan Komunikasi Politik Indonesia karya Gun Gun Heryanto. Foto/Istimewa
Shulhan Rumaru
Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta dan Peneliti The Political Literacy Institute
DALAM konteks demokrasi yang semakin kompleks, komunikasi memainkan peran yang tidak terpisahkan dalam memperkuat fondasi kestabilan dan kemajuan suatu negara. Komunikasi yang efektif dan transparan antara pemerintah dan masyarakatnya menjadi kunci utama dalam menjamin ketahanan demokrasi dan konsolidasi politik . Tanpa adanya dialog yang konstruktif dan penyampaian informasi yang jujur, maka proses pembangunan politik dan sosial akan menghadapi berbagai hambatan yang bisa mengarah pada kegaduhan publik bahkan ketidakstabilan.
Mari menilik lebih dalam sejumlah persoalan berikut ini, dimana banyak pejabat publik tak pandai melakukan komunikasi lintas instansi, tak piawai berkomunikasi di ruang publik, gagal berdialektika dalam diskursus publik, buruk dalam manajemen reputasi politik, tak memahami komunikasi simbolik politik, bahkan kerap kali mengalami “slip of the tongue” akibat minimnya kecakapan komunikasi.
Ketidakmampuan komunikasi ini terlihat dari beragam ucapan pejabat politik yang beredar di ruang publik, baik terkait penanganan isu Covid-19 hingga polemik Undang-Undang Cipta Kerja, yang berujung pada kegaduhan publik. Sebagai contoh, Menteri Perhubungan di Era Jokowi, Budi Karya Sumadi pernah berujar “Virus corona tidak ditemukan di Indonesia karena masyarakatnya memiliki kekebalan tubuh yang didapat dari kegemaran memakan nasi kucing”. Pernyataan tersebut menunjukkan kedangkalan empati terhadap situasi bahaya yang dihadapi publik akibat Covid-19 sekaligus membuktikan ketidakpahaman psikologi komunikasi pada masa kritis.
Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta dan Peneliti The Political Literacy Institute
DALAM konteks demokrasi yang semakin kompleks, komunikasi memainkan peran yang tidak terpisahkan dalam memperkuat fondasi kestabilan dan kemajuan suatu negara. Komunikasi yang efektif dan transparan antara pemerintah dan masyarakatnya menjadi kunci utama dalam menjamin ketahanan demokrasi dan konsolidasi politik . Tanpa adanya dialog yang konstruktif dan penyampaian informasi yang jujur, maka proses pembangunan politik dan sosial akan menghadapi berbagai hambatan yang bisa mengarah pada kegaduhan publik bahkan ketidakstabilan.
Konteks Persoalan
Mari menilik lebih dalam sejumlah persoalan berikut ini, dimana banyak pejabat publik tak pandai melakukan komunikasi lintas instansi, tak piawai berkomunikasi di ruang publik, gagal berdialektika dalam diskursus publik, buruk dalam manajemen reputasi politik, tak memahami komunikasi simbolik politik, bahkan kerap kali mengalami “slip of the tongue” akibat minimnya kecakapan komunikasi.
Ketidakmampuan komunikasi ini terlihat dari beragam ucapan pejabat politik yang beredar di ruang publik, baik terkait penanganan isu Covid-19 hingga polemik Undang-Undang Cipta Kerja, yang berujung pada kegaduhan publik. Sebagai contoh, Menteri Perhubungan di Era Jokowi, Budi Karya Sumadi pernah berujar “Virus corona tidak ditemukan di Indonesia karena masyarakatnya memiliki kekebalan tubuh yang didapat dari kegemaran memakan nasi kucing”. Pernyataan tersebut menunjukkan kedangkalan empati terhadap situasi bahaya yang dihadapi publik akibat Covid-19 sekaligus membuktikan ketidakpahaman psikologi komunikasi pada masa kritis.
Lihat Juga :