Majelis Pertimbangan Partai Beri Sinyal Non Kader Bisa Pimpin PPP
Sabtu, 14 Desember 2024 - 08:35 WIB
Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy menyatakan terbuka kesempatan bagi non kader menjadi calon ketua umum partai berlambang Kabah. Foto/Jonathan Simanjuntak
JAKARTA - Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan terbuka kesempatan bagi non kader menjadi calon ketua umum partai berlambang Ka'bah. Hal itu terungkap dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Ancol, Jakarta.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy menjelaskan, kebijakan itu merupakan evaluasi dari gagalnya PPP melanggengkan kadernya ke Senayan (DPR RI) untuk pertama kalinya.
Baca juga: Momen Ribuan Kader PPP Ikut Meriahkan Pelantikan Prabowo-Gibran
"Sehingga memang apa yang dikatakan sebagai peremajaan itu adalah kesedian PPP untuk menerima, bahkan calon-calon Ketua Umum yang berasal dari luar Partai Persatuan Pembangunan," kata Rommy di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam.
"Kita tidak bisa hanya berkutat berbicara PPP sebagai partai kader, namun kenyataannya PPP terus mengalami penurunan," sambungnya.
Rommy menyebut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) juga harus bisa menyesuaikan kebutuhan partai demi mendapatkan pemimpin yang dibutuhkan. Rommy lantas menyebut di dalam perspektif islam hanya Al-Qur'an yang tak bisa diubah.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy menjelaskan, kebijakan itu merupakan evaluasi dari gagalnya PPP melanggengkan kadernya ke Senayan (DPR RI) untuk pertama kalinya.
Baca juga: Momen Ribuan Kader PPP Ikut Meriahkan Pelantikan Prabowo-Gibran
"Sehingga memang apa yang dikatakan sebagai peremajaan itu adalah kesedian PPP untuk menerima, bahkan calon-calon Ketua Umum yang berasal dari luar Partai Persatuan Pembangunan," kata Rommy di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam.
"Kita tidak bisa hanya berkutat berbicara PPP sebagai partai kader, namun kenyataannya PPP terus mengalami penurunan," sambungnya.
Rommy menyebut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) juga harus bisa menyesuaikan kebutuhan partai demi mendapatkan pemimpin yang dibutuhkan. Rommy lantas menyebut di dalam perspektif islam hanya Al-Qur'an yang tak bisa diubah.
Lihat Juga :