Pasang Surut Partai Politik Islam di Dunia Muslim
Senin, 25 November 2024 - 13:56 WIB
Dari inspirasi the Brotherhood, pelbagai gerakan Islam, khususnya partai politik Islam berdiri di sejumlah negara. Di Turki Adalet ve Kalkinma (Justice and Development) Party dimapankan pada 2001 oleh koalisi politisi yang cenderung Islamis.
Sejak awal, partai tersebut menolak label 'Islamis' dan memproklamirkan dirinya sebagai partai neo-liberal yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang cepat dan keanggotaan Uni Eropa. Ia juga Menekankan dukungan untuk demokrasi, hak asasi manusia, inklusivitas dan keadilan sosial.
Partai politik ini tumbuh dengan cepat, membangun basis dukungan di semua provinsi dan beragam komunitas agama (termasuk non-Muslim). Tokoh kunci adalah walikota Istanbul yang karismatik, Recep Tayyip Erdogan, yang memiliki reputasi sebagai pemimpin politik yang efektif dan visioner.
Partai ini mendulang sukses besar dalam pemilihan pertamanya dengan memenangkan 34% suara dan 365 dari 550 kursi di parlemen. Pemilu 2007 melihat suara AKP melonjak lagi menjadi 47%.
Survei menunjukkan bahwa kinerja ekonomi adalah faktor utama dalam kebangkitan AKP, meskipun pengejarannya yang hati-hati terhadap nilai-nilai Islam konservatif juga memenangkan sebagian pemilih. AKP mendapat 41% pada pemilu 2015, mengembalikannya sebagai partai terbesar di parlemen dan 43% pada pemilu 2018.
Erdogan memenangkan 51% suara pada pemilihan presiden 2014 dan kemudian 53% pada pemilihan presiden 2018. AKP adalah satu-satunya partai dalam sejarah Turki yang menang.
Erdogan, selama beberapa dekade dekade terakhir, berada pada lintasan yang semakin otoriter dan terpolarisasi. Percobaan kudeta terhadap Erdogan pada tahun 2016 menyebabkan pembersihan besar-besaran militer, peradilan dan layanan sipil.
Target utama adalah organisasi Hizmet gerakan Gulen, yang dinyatakan sebagai organisasi teroris dan dilarang. Tuduhan korupsi dan nepotisme dialamatkan pada kepemimpinan Erdogan. Masalah ekonomi yang meningkat, oleh karena intervensi Erdogan ke dalam kebijakan keuangan. Juga, terbit perdebatan tentang pentingnya Islam bagi posisi Erdogan dalam mempertahankan kekuasaannya.
Contoh lain adalah negara Maroko. Raja Maroko, Muhammad IV, telah mendeklarasikan peralihan ke demokrasi konstitusional menyusul meningkatnya protes pada 2011 selama Musim Semi Arab. Namun, eksekutif yang efektif tetap berada di tangan raja dan angkatan bersenjatanya.
Aturan pemilu mencegah partai mana pun menjadi mayoritas parlemen dan mewajibkan pembentukan pemerintahan koalisi. Partai Islam utama adalah Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD) yang terinspirasi Ikhwanul Muslimin.
Sejak awal, partai tersebut menolak label 'Islamis' dan memproklamirkan dirinya sebagai partai neo-liberal yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang cepat dan keanggotaan Uni Eropa. Ia juga Menekankan dukungan untuk demokrasi, hak asasi manusia, inklusivitas dan keadilan sosial.
Partai politik ini tumbuh dengan cepat, membangun basis dukungan di semua provinsi dan beragam komunitas agama (termasuk non-Muslim). Tokoh kunci adalah walikota Istanbul yang karismatik, Recep Tayyip Erdogan, yang memiliki reputasi sebagai pemimpin politik yang efektif dan visioner.
Partai ini mendulang sukses besar dalam pemilihan pertamanya dengan memenangkan 34% suara dan 365 dari 550 kursi di parlemen. Pemilu 2007 melihat suara AKP melonjak lagi menjadi 47%.
Survei menunjukkan bahwa kinerja ekonomi adalah faktor utama dalam kebangkitan AKP, meskipun pengejarannya yang hati-hati terhadap nilai-nilai Islam konservatif juga memenangkan sebagian pemilih. AKP mendapat 41% pada pemilu 2015, mengembalikannya sebagai partai terbesar di parlemen dan 43% pada pemilu 2018.
Erdogan memenangkan 51% suara pada pemilihan presiden 2014 dan kemudian 53% pada pemilihan presiden 2018. AKP adalah satu-satunya partai dalam sejarah Turki yang menang.
Erdogan, selama beberapa dekade dekade terakhir, berada pada lintasan yang semakin otoriter dan terpolarisasi. Percobaan kudeta terhadap Erdogan pada tahun 2016 menyebabkan pembersihan besar-besaran militer, peradilan dan layanan sipil.
Target utama adalah organisasi Hizmet gerakan Gulen, yang dinyatakan sebagai organisasi teroris dan dilarang. Tuduhan korupsi dan nepotisme dialamatkan pada kepemimpinan Erdogan. Masalah ekonomi yang meningkat, oleh karena intervensi Erdogan ke dalam kebijakan keuangan. Juga, terbit perdebatan tentang pentingnya Islam bagi posisi Erdogan dalam mempertahankan kekuasaannya.
Contoh lain adalah negara Maroko. Raja Maroko, Muhammad IV, telah mendeklarasikan peralihan ke demokrasi konstitusional menyusul meningkatnya protes pada 2011 selama Musim Semi Arab. Namun, eksekutif yang efektif tetap berada di tangan raja dan angkatan bersenjatanya.
Aturan pemilu mencegah partai mana pun menjadi mayoritas parlemen dan mewajibkan pembentukan pemerintahan koalisi. Partai Islam utama adalah Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD) yang terinspirasi Ikhwanul Muslimin.
Lihat Juga :
tulis komentar anda