Empati Perempuan dan Anak: Teropong Pembangunan Maluku Utara

Langkah strategis yang dirumuskan diharapkan diperjelas secara taktis lewat program kerja tertentu, bahkan harus dijadikan juga sebagai program kerja unggulan. Sebagai pembanding misalnya, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian penuh terhadap pembangunan SDM Indonesia, dan golongan yang beliau fokuskan dalam masa kepemimpinanya yaitu anak-anak.

Dalam hemat saya, pemerintah Maluku Utara lima tahun mendatang juga bisa mengadopsi hal yang sama, dalam ranah menciptakan keamanan dan kenyamanan terhadap perempuan dan anak. Apabila perempuan sudah aman dan nyaman, mereka akan berkontribusi baik sebagai pekerja, ibu rumah tangga, wirausaha, dan bidang mata pencaharian lainya. Apabila anak sudah aman dan nyaman, masa depan Maluku Utara akan baik-baik saja, karena ia akan belajar, bermain, bermimpi dengan sebegitu aman dan nyaman tanpa gangguan psikis dan traumatik.

Di lain sisi, setiap pembangunan multidiensional pada sub tema debat tentu memiliki irisan yang erat dengan perempuan dan anak. Sebagai contoh, pelaku UMKM tentunya terdiri dari perempuan, produk unggulan lokal tentu digerakan oleh perempuan, peningkatan SDM tentu harus memperhatikan kondisi anak dari berbagai arah. Kemudian persoalan digitalisasi dalam menopang perekonomian, ini memerlukan pelatihan khusus yang ditujukan kepada masyarakat, termasuk perempuan.

Digitalisasi ini pun memiliki aspek lain yang merugikan, dan umumnya korbanya adalah perempuan dan anak. Sehingga sebelum kita berbicara jauh tentang semua upaya yang ingin dilakukan, hal paling sederhana bahwa perempuan dan anak harus mendapatkan rasa aman dan rasa nyaman terlebih dahulu. Beralih pada debat kandidat edisi kedua yang akan dilaksanakan, tema yang diusung KPU Maluku Utara yaitu “Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana”.

Tajuk dalam debat tersebut tentu jauh dari wacana perempuan dan anak yang diharapkan dikupas tuntas pada debat kandidat edisi pertama. Namun bagaimanapun itu, hak perempuan dan anak ini adalah tanggung jawab bersama, perlu digaungkan secara terus-menerus hingga memperoleh kedudukan strategis dalam pembangunan Provinsi Maluku Utara lima tahun yang akan datang.