Empati Perempuan dan Anak: Teropong Pembangunan Maluku Utara

Masnia Ahmad

Dosen Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

MASYARAKAT Provinsi Maluku Utara sedang memantapkan hati untuk memilih gubernur dan wakil gubernur mereka pada 27 November 2024. Dalam rangka meyakinkan masyarakat untuk menentukan pilihan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara memberikan kesempatan kepada setiap pasangan calon untuk beradu gagasan tentang pembangunan daerah lima tahun ke depan, melalui skema Debat Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara.



Debat kandidat ini dilakukan secara bertahap, dengan tema tertentu yang telah ditentukan oleh penyelenggara pilkada. Kampanye dalam bentuk debat kandidat ini sudah melewati tahap pertama pada 12 November 2024, kemudian tahap kedua akan dilaksanakan pada 19 November 2024. Pada perhelatan debat pertama, topik yang diangkat yaitu “Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Sosial Budaya”.

Sub tema dalam debat tersebut terdiri dari: 1. Pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan teknologi informasi; 2. Peningkatan daya saing UMKM dan produk unggulan lokal serta pemberdayaan ekonomi kecil; 3. Stabilitas harga pangan, tata niaga komoditas perikanan dan perkebunan serta penyerapan tenaga kerja lokal kawasan industri pertambangan; 4. Pemberdayaan komunitas adat dan perlindungan hak masyarakat lokal; 5. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kaum disabilitas; 6. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing melalui pendidikan dan layanan kesehatan.

Ketika kita menelisik mendalam terhadap pandangan yang disampaikan para kandidat pada debat-debat sebelumnya, di sana bahkan bisa dikatakan nihil pembahasan tentang isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kalaupun ada yang menyinggung hanya sebatas menyebutkan saja, alias tidak ada pendalaman komprehensif tentang perlindungan anak dan perempuan di Provinsi Maluku Utara pada waktu mendatang. Hal ini cukup mengkhawatirkan, mengingat berbicara tentang keadilan demografi termasuk gender, hal mendasarnya saja tidak begitu disoroti.

Merujuk pada data Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dihimpun dari berbagai sumber, menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak meningkat dari 167 kasus pada 2021 menjadi 237 kasus pada 2023. Secara keseluruhan, tercatat 640 kasus kekerasan terhadap anak dalam periode tersebut, dengan anak perempuan sebagai korban terbanyak, yakni 604 kasus.

Sedangkan rentang waktu dari Januari sampai pada November 2023, menurut data Simfoni, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat signifikan, di mana tercatat 370 kasus dengan korban perempuan 183 orang dan korban anak 285 orang. Artinya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Maluku Utara masih cukup tinggi. Angka tersebut perlu ditekan, diminimalisir, yang tentu menjadi tanggung jawab besar di tangan gubernur dan wakil gubernur lima tahun mendatang.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan satu langkah nyata dalam penegakan hukum dan HAM di Maluku Utara. Oleh karena itu, dipandang perlu agar setiap kandidat merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi adanya pelanggaran terhadap kedua golongan rentan tersebut, serta upaya-upaya penyelesaian berkeadilan yang didasarkan pada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia.