Pemerintah Diminta Permudah Regulasi dan Perizinan Bagi Pelaku Usaha

Sebab selama ini, kata Adhi, dirinya mengalami kesulitan dalam proses perizinan pameran. Di antaranya, pengunjung yang memiliki golden visa tidak dapat menggunakannya dengan lancar, sehingga mengalami kesulitan untuk akses langsung. "Hal ini menunjukkan bahwa implementasi golden visa di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dan belum berjalan dengan optimal," ungkap Adhi.

Padahal, di banyak negara golden visa menjadi solusi untuk menarik investor dan pelaku usaha asing yang ingin berkontribusi bagi perekonomian lokal. "Keterbatasan akses ini berpotensi menghambat masuknya peluang investasi dan kolaborasi internasional, yang seharusnya menjadi salah satu tujuan utama diberlakukannya kebijakan golden visa," jelas Adhi.

Untuk itu, Adhi berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem golden visa sehingga benar-benar memudahkan pelaku usaha dan investor untuk masuk dan berkontribusi bagi perekonomian Indonesia.

Selain itu, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung pameran, GAPMMI berharap kepada aparat keamanan untuk menjaga ketat di area pameran. Adhi menyebutkan ketatnya peraturan daerah (perda) terkait dengan proses perizinan pameran mengakibatkan beberapa event mengalami kendala. "Oleh karenanya kami meminta kepala pemerintahan pusat memberikan perhatian, agar pemda tak lagi menghambatnya," ucapnya.

Direktur Ekonomi Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Brigjen Pol Ratno Kuncoro mengambil langkah proaktif dengan menyerap aspirasi dari para pelaku usaha industri GAPPMI di Indonesia.

Langkah ini dilakukan untuk mendengarkan secara langsung tantangan dan kebutuhan yang dihadapi industri dalam meningkatkan daya saing dan keamanan ekonomi nasional.

Dalam pertemuan yang digelar baru-baru ini, para pelaku usaha berbagi pandangan mengenai berbagai isu, mulai dari masalah keamanan usaha, dukungan regulasi, hingga permasalahan dalam mengakses pasar yang lebih luas.

Kuncoro menyampaikan hasil dari dialog ini akan ditindaklanjuti secara serius sebagai upaya memperkuat iklim usaha yang kondusif, aman serta tercapainya pertumbuhan ekonomi sesuai dengan arah dan tujuan Presiden Prabowo.

"Penyerapan aspirasi ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk mendukung pertumbuhan industri nasional, sekaligus memastikan stabilitas keamanan yang menjadi landasan utama dalam pembangunan ekonomi,” ujarnya.

Kuncoro menyebut langkah tindak lanjut ini juga akan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya menciptakan sinergi antara sektor keamanan dan ekonomi untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global serta berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian nasional.