Jaga Stabilitas Nasional di Awal Pemerintahan, Prabowo Diharapkan Tak Ganti Kapolri
Selasa, 08 Oktober 2024 - 21:58 WIB
Presiden terpilih Prabowo Subianto disarankan tetap mempertahankan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto disarankan tetap mempertahankan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Sebab, stabilitas keamanan dinilai penting pada awal-awal masa pemerintahan baru.
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengatakan, pada 20 Oktober 2024 akan menjadi awal bagi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut Haidar, di awal pemerintahan, terutama satu tahun pertama, identik dengan masa-masa kritis. Di masa yang riskan itu, stabilitas nasional sangat dibutuhkan.
“Salah satu upaya yang bisa dilakukan Prabowo untuk menjaga stabilitas nasional di masa kritis pada satu tahun pertama adalah mempertahankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri,” katanya di Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Haidar menyebut ada tujuh alasan untuk mempertahankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Pertama, alasan Ekonomi. Menurut dia, beberapa indikator terkini menunjukkan adanya tantangan ekonomi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Di antara indikator tersebut adalah angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) per September 2024 mencapai 52.993 orang atau naik 25,3% dibanding periode yang sama tahun lalu di angka 42.277 orang atau naik 14,6% dibanding Agustus 2024 di angka 46.240 orang.
Lalu, jumlah penduduk kelas menengah yang menjadi penopang ekonomi nasional tercatat semakin berkurang sebesar 16,53% dalam lima tahun terakhir. Dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Berkurangnya jumlah kelas menengah bisa jadi karena naik kelas atau justru turun kelas.
Namun, Haidar melihat berkurangnya jumlah kelas menengah lebih ke arah turun kelas karena angka PHK menunjukkan adanya peningkatan. "Kalau PHK tinggi dan masyarakat turun kelas, kemungkinan besar daya belinya juga turun drastis meskipun harga barang tergolong terjangkau. Dengan kata lain, masyarakat sudah tidak punya uang untuk belanja sekalipun harganya murah," jelasnya.
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengatakan, pada 20 Oktober 2024 akan menjadi awal bagi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut Haidar, di awal pemerintahan, terutama satu tahun pertama, identik dengan masa-masa kritis. Di masa yang riskan itu, stabilitas nasional sangat dibutuhkan.
“Salah satu upaya yang bisa dilakukan Prabowo untuk menjaga stabilitas nasional di masa kritis pada satu tahun pertama adalah mempertahankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri,” katanya di Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Baca Juga
Haidar menyebut ada tujuh alasan untuk mempertahankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Pertama, alasan Ekonomi. Menurut dia, beberapa indikator terkini menunjukkan adanya tantangan ekonomi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Di antara indikator tersebut adalah angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) per September 2024 mencapai 52.993 orang atau naik 25,3% dibanding periode yang sama tahun lalu di angka 42.277 orang atau naik 14,6% dibanding Agustus 2024 di angka 46.240 orang.
Lalu, jumlah penduduk kelas menengah yang menjadi penopang ekonomi nasional tercatat semakin berkurang sebesar 16,53% dalam lima tahun terakhir. Dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Berkurangnya jumlah kelas menengah bisa jadi karena naik kelas atau justru turun kelas.
Namun, Haidar melihat berkurangnya jumlah kelas menengah lebih ke arah turun kelas karena angka PHK menunjukkan adanya peningkatan. "Kalau PHK tinggi dan masyarakat turun kelas, kemungkinan besar daya belinya juga turun drastis meskipun harga barang tergolong terjangkau. Dengan kata lain, masyarakat sudah tidak punya uang untuk belanja sekalipun harganya murah," jelasnya.
tulis komentar anda