Jaga Stabilitas Nasional di Awal Pemerintahan, Prabowo Diharapkan Tak Ganti Kapolri
loading...
Presiden terpilih Prabowo Subianto disarankan tetap mempertahankan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto disarankan tetap mempertahankan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Sebab, stabilitas keamanan dinilai penting pada awal-awal masa pemerintahan baru.
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengatakan, pada 20 Oktober 2024 akan menjadi awal bagi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut Haidar, di awal pemerintahan, terutama satu tahun pertama, identik dengan masa-masa kritis. Di masa yang riskan itu, stabilitas nasional sangat dibutuhkan.
“Salah satu upaya yang bisa dilakukan Prabowo untuk menjaga stabilitas nasional di masa kritis pada satu tahun pertama adalah mempertahankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri,” katanya di Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Haidar menyebut ada tujuh alasan untuk mempertahankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Pertama, alasan Ekonomi. Menurut dia, beberapa indikator terkini menunjukkan adanya tantangan ekonomi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Di antara indikator tersebut adalah angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) per September 2024 mencapai 52.993 orang atau naik 25,3% dibanding periode yang sama tahun lalu di angka 42.277 orang atau naik 14,6% dibanding Agustus 2024 di angka 46.240 orang.
Lalu, jumlah penduduk kelas menengah yang menjadi penopang ekonomi nasional tercatat semakin berkurang sebesar 16,53% dalam lima tahun terakhir. Dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Berkurangnya jumlah kelas menengah bisa jadi karena naik kelas atau justru turun kelas.
Namun, Haidar melihat berkurangnya jumlah kelas menengah lebih ke arah turun kelas karena angka PHK menunjukkan adanya peningkatan. "Kalau PHK tinggi dan masyarakat turun kelas, kemungkinan besar daya belinya juga turun drastis meskipun harga barang tergolong terjangkau. Dengan kata lain, masyarakat sudah tidak punya uang untuk belanja sekalipun harganya murah," jelasnya.
Kedua, alasan sosial. Data menunjukkan tingginya angka kejahatan akan menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja akan mendorong timbulnya masalah sosial yang kompleks dan multidimensi. Selain pengangguran dan kemiskinan, yang tidak kalah penting ialah kriminalitas.
Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional, angka kriminalitas menunjukkan peningkatan sebesar 33,13%. Dari 326.804 kasus pada 2022 menjadi 435.086 kasus pada 2023. Global Organized Crime Index mencatat, Indonesia menempati peringkat ke-21 dalam daftar negara dengan tingkat kriminalitas tertinggi di dunia. “Peningkatan angka kriminalitas tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di kawasan ASEAN, Asia, bahkan global,” ucapnya.
Menurut Haidar, alasan ketiga yakni politik. Hanya beberapa pekan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, ada agenda besar Pilkada Serentak 2024. Pergantian pucuk pimpinan Polri dikhawatirkan berdampak pada efektivitas dan efisiensi Polri dalam mengamankan pesta demokrasi.
”Saat Pilpres dan Pileg pada Februari 2024, peran Polri dinilai sudah optimal. Terbukti, pemilu berjalan jauh lebih aman dan damai dibandingkan pemilu sebelumnya. Diharapkan, hal yang sama juga terjadi pada pilkada serentak,” ujarnya.
Keempat alasan geologis yakni, ancaman gempa megathrust yang dipastikan berdampak multisektoral sehingga menjadi alarm bagi stabilitas nasional. Kelima yakni, kinerja Polri yang sangat baik di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
“Hasil survei Puslitbang Polri menunjukkan adanya kenaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri sebesar 4,79%. Dari 80,98% pada 2020 menjadi 85,77% pada 2023,” paparnya.
Hasil riset lembaga internasional 2023 menunjukkan Polri melakukan lompatan kinerja signifikan dengan naik 21 peringkat dibanding sebelumnya. Dari peringkat ke-84 menjadi peringkat ke-63. Riset ini digelar oleh International Police Science Association (IPSA) berkolaborasi dengan Institute for Economics and Peace (IEP). IPSA dan IEP mengukur kemampuan kepolisian suatu negara dalam menjaga keselamatan anggotanya maupun keamanan dan ketertiban masyarakat.
Alasan keenam yakni, inovasi dan terobosan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tercipta legacy bagi kelompok rentan yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus bagi jajarannya. Di antara inovasi dan terobosan yang dilakukan adalah pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO).
Alasan terakhir yakni, usia Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang akan masuk pensiun pada 2027. Artinya, usia kerjanya masih cukup panjang. Haidar menyebut kerugian besar membiarkan sinar terangnya redup dengan pensiun dini atau mengangkatnya menjadi Menteri atau Kepala Lembaga.
"Posisi Kapolri untuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo adalah "the right place for the right person at the right time," ucapnya.
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengatakan, pada 20 Oktober 2024 akan menjadi awal bagi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut Haidar, di awal pemerintahan, terutama satu tahun pertama, identik dengan masa-masa kritis. Di masa yang riskan itu, stabilitas nasional sangat dibutuhkan.
“Salah satu upaya yang bisa dilakukan Prabowo untuk menjaga stabilitas nasional di masa kritis pada satu tahun pertama adalah mempertahankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri,” katanya di Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Haidar menyebut ada tujuh alasan untuk mempertahankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Pertama, alasan Ekonomi. Menurut dia, beberapa indikator terkini menunjukkan adanya tantangan ekonomi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Di antara indikator tersebut adalah angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) per September 2024 mencapai 52.993 orang atau naik 25,3% dibanding periode yang sama tahun lalu di angka 42.277 orang atau naik 14,6% dibanding Agustus 2024 di angka 46.240 orang.
Lalu, jumlah penduduk kelas menengah yang menjadi penopang ekonomi nasional tercatat semakin berkurang sebesar 16,53% dalam lima tahun terakhir. Dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Berkurangnya jumlah kelas menengah bisa jadi karena naik kelas atau justru turun kelas.
Namun, Haidar melihat berkurangnya jumlah kelas menengah lebih ke arah turun kelas karena angka PHK menunjukkan adanya peningkatan. "Kalau PHK tinggi dan masyarakat turun kelas, kemungkinan besar daya belinya juga turun drastis meskipun harga barang tergolong terjangkau. Dengan kata lain, masyarakat sudah tidak punya uang untuk belanja sekalipun harganya murah," jelasnya.
Kedua, alasan sosial. Data menunjukkan tingginya angka kejahatan akan menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja akan mendorong timbulnya masalah sosial yang kompleks dan multidimensi. Selain pengangguran dan kemiskinan, yang tidak kalah penting ialah kriminalitas.
Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional, angka kriminalitas menunjukkan peningkatan sebesar 33,13%. Dari 326.804 kasus pada 2022 menjadi 435.086 kasus pada 2023. Global Organized Crime Index mencatat, Indonesia menempati peringkat ke-21 dalam daftar negara dengan tingkat kriminalitas tertinggi di dunia. “Peningkatan angka kriminalitas tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di kawasan ASEAN, Asia, bahkan global,” ucapnya.
Menurut Haidar, alasan ketiga yakni politik. Hanya beberapa pekan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, ada agenda besar Pilkada Serentak 2024. Pergantian pucuk pimpinan Polri dikhawatirkan berdampak pada efektivitas dan efisiensi Polri dalam mengamankan pesta demokrasi.
”Saat Pilpres dan Pileg pada Februari 2024, peran Polri dinilai sudah optimal. Terbukti, pemilu berjalan jauh lebih aman dan damai dibandingkan pemilu sebelumnya. Diharapkan, hal yang sama juga terjadi pada pilkada serentak,” ujarnya.
Keempat alasan geologis yakni, ancaman gempa megathrust yang dipastikan berdampak multisektoral sehingga menjadi alarm bagi stabilitas nasional. Kelima yakni, kinerja Polri yang sangat baik di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
“Hasil survei Puslitbang Polri menunjukkan adanya kenaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri sebesar 4,79%. Dari 80,98% pada 2020 menjadi 85,77% pada 2023,” paparnya.
Hasil riset lembaga internasional 2023 menunjukkan Polri melakukan lompatan kinerja signifikan dengan naik 21 peringkat dibanding sebelumnya. Dari peringkat ke-84 menjadi peringkat ke-63. Riset ini digelar oleh International Police Science Association (IPSA) berkolaborasi dengan Institute for Economics and Peace (IEP). IPSA dan IEP mengukur kemampuan kepolisian suatu negara dalam menjaga keselamatan anggotanya maupun keamanan dan ketertiban masyarakat.
Alasan keenam yakni, inovasi dan terobosan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tercipta legacy bagi kelompok rentan yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus bagi jajarannya. Di antara inovasi dan terobosan yang dilakukan adalah pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO).
Alasan terakhir yakni, usia Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang akan masuk pensiun pada 2027. Artinya, usia kerjanya masih cukup panjang. Haidar menyebut kerugian besar membiarkan sinar terangnya redup dengan pensiun dini atau mengangkatnya menjadi Menteri atau Kepala Lembaga.
"Posisi Kapolri untuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo adalah "the right place for the right person at the right time," ucapnya.
(cip)
Explore More