Pidato Puan Singgung Politik Tanpa Nilai yang Buat Kebohongan Terdengar Jujur
Jum'at, 16 Agustus 2024 - 11:10 WIB
Puan mengutip Soekarno bahwa Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan. “Tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. All for one, One for All,” ucapnya.
Puan lalu mengatakan, seorang Negarawan, akan memikirkan masa depan negara yang harus lebih baik, sedangkan Politisi akan memikirkan masa depan hasil pemilu yang harus lebih baik. Visi tanpa kekuasaan disebut akan menjadi sia-sia dan kekuasaan tanpa visi menjadi sewenang-wenang.
“Oleh karena itu, untuk menjalankan praktik politik kekuasaan, dalam sistem pemerintahan presidensial, dengan keseimbangan cabang-cabang kekuasaan, maka kita membutuhkan Negarawan yang politisi dan Politisi yang negarawan,” jelas Puan.
“Sehingga kekuasaan negara dijalankan untuk kebaikan yang lebih besar, bukannya untuk membesarkan diri sendiri, kelompok, maupun kepentingan tertentu,” kata mantan Menko PMK tersebut.
Di sisi lain, Puan menyatakan demokrasi juga memberikan ruang kepada rakyat ikut melakukan fungsi kontrol sosial, baik melalui media massa, media elektronik, media sosial, kerja-kerja LSM, pemikiran-pemikiran akademisi, kerja-kerja ormas, dan lain sebagainya. Tujuannya agar kekuasaan digunakan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat.
Puan memahami untuk mewujudkan demokrasi yang sejati bukanlah jalan yang mudah, namun bukan berati tidak dapat dilaksanakan. Ia meminta seluruh pihak untuk tetap berjalan ke arah yang benar dan tidak boleh mundur hanya karena melalui jalan yang sulit.
"Mungkin saja kita terhenti sejenak, kalah dalam memperjuangkannya. Tetapi kita tidak boleh mundur, karena tujuan kita mulia sejak negara ini didirikan yaitu Indonesia untuk semua, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur," tegas Puan.
Adapun Sidang Bersama DPR-DPD yang masih dalam satu rangkaian dengan Sidang Tahunan MPR ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin, beserta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga/instansi negara, di antaranya seperti Menhan Prabowo Subianto yang juga Presiden terpilih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Sejumlah mantan presiden dan mantan wakil presiden pun turut menjadi tamu undangan. Mereka yang hadir adalah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres ke-6 RI Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, dan Wapres ke-11 RI Boediono.
Puan lalu mengatakan, seorang Negarawan, akan memikirkan masa depan negara yang harus lebih baik, sedangkan Politisi akan memikirkan masa depan hasil pemilu yang harus lebih baik. Visi tanpa kekuasaan disebut akan menjadi sia-sia dan kekuasaan tanpa visi menjadi sewenang-wenang.
“Oleh karena itu, untuk menjalankan praktik politik kekuasaan, dalam sistem pemerintahan presidensial, dengan keseimbangan cabang-cabang kekuasaan, maka kita membutuhkan Negarawan yang politisi dan Politisi yang negarawan,” jelas Puan.
“Sehingga kekuasaan negara dijalankan untuk kebaikan yang lebih besar, bukannya untuk membesarkan diri sendiri, kelompok, maupun kepentingan tertentu,” kata mantan Menko PMK tersebut.
Di sisi lain, Puan menyatakan demokrasi juga memberikan ruang kepada rakyat ikut melakukan fungsi kontrol sosial, baik melalui media massa, media elektronik, media sosial, kerja-kerja LSM, pemikiran-pemikiran akademisi, kerja-kerja ormas, dan lain sebagainya. Tujuannya agar kekuasaan digunakan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat.
Puan memahami untuk mewujudkan demokrasi yang sejati bukanlah jalan yang mudah, namun bukan berati tidak dapat dilaksanakan. Ia meminta seluruh pihak untuk tetap berjalan ke arah yang benar dan tidak boleh mundur hanya karena melalui jalan yang sulit.
"Mungkin saja kita terhenti sejenak, kalah dalam memperjuangkannya. Tetapi kita tidak boleh mundur, karena tujuan kita mulia sejak negara ini didirikan yaitu Indonesia untuk semua, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur," tegas Puan.
Adapun Sidang Bersama DPR-DPD yang masih dalam satu rangkaian dengan Sidang Tahunan MPR ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin, beserta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga/instansi negara, di antaranya seperti Menhan Prabowo Subianto yang juga Presiden terpilih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Sejumlah mantan presiden dan mantan wakil presiden pun turut menjadi tamu undangan. Mereka yang hadir adalah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres ke-6 RI Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, dan Wapres ke-11 RI Boediono.
(rca)
tulis komentar anda