Setujui Herindra Jadi Kepala BIN, DPR Beri Pesan Ini
loading...
A
A
A
JAKARTA - DPR telah menyetujui M Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Budi Gunawan. DPR meminta Herindra menjaga stabilitas negara.
"Salah satu hal yang dimintakan oleh DPR kepada calon Kepala BIN yang baru adalah untuk tetap menjaga stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Ketua DPR Puan Maharani usai uji kelayakan dan kepatutan M Herindra sebagai Kepala BIN di ruang rapat Komisi I DPR RI, Rabu (16/10/2024).
Selain itu, kata Puan, DPR meminta agar BIN di bawah kepemimpinan Herindra menjaga NKRI sebagai negara yang utuh. Ia juga meminta BIN bisa bekerja dengan netral dan tak memihak.
"Kemudian bagaimana kemudian tetep menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa berjalan sebagaimana satu negara yang memang utuh dan menjaga konsistensi bagaimana sebagai tupoksinya. BIN bisa bekerja secara netral," kata Puan.
"Kemudian tentu saja bekerja untuk bukan ke dalam saja, tetapi juga menjaga tugas tupoksinya itu ke luar negeri," imbuh Puan.
Merespons itu, calon tunggal Kepala BIN Herindra menilai, BIN harus kolaborasi dengan stakeholder. Ia pun bertekad akan menjaga keutuhan NKRI.
"Intinya kita harus berkolaborasi dengan semua stakeholder. Intinya kita harus tetap menjaga keutuhan negara Indonesia," ucap Herindra.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Budi Gunawan dari jabatan Kepala BIN. Jokowi kemudian mengusulkan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) sebagai pengganti Budi Gunawan.
Presiden Jokowi menjelaskan alasannya mencopot Budi Gunawan dari jabatan sebagai Kepala BIN. "Oh itu administrasi saja. Administrasi artinya karena kepala BIN yang baru ini akan dilantik bersama-sama dengan menteri pada tanggal 21 Oktober," kata Jokowi usai resmikan Jalan Tol Indrapura-Kisaran, Sumatera Utara, Rabu (16/10/2024).
Jokowi juga menyebut pemberhentian BG sebagai Kepala BIN juga telah dibicarakan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. "Sehingga itu dilakukan dan kita juga telah berbicara dengan Pak Prabowo. Itu atas pernyataan dari Pak Prabowo," kata Jokowi.
"Salah satu hal yang dimintakan oleh DPR kepada calon Kepala BIN yang baru adalah untuk tetap menjaga stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Ketua DPR Puan Maharani usai uji kelayakan dan kepatutan M Herindra sebagai Kepala BIN di ruang rapat Komisi I DPR RI, Rabu (16/10/2024).
Selain itu, kata Puan, DPR meminta agar BIN di bawah kepemimpinan Herindra menjaga NKRI sebagai negara yang utuh. Ia juga meminta BIN bisa bekerja dengan netral dan tak memihak.
"Kemudian bagaimana kemudian tetep menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa berjalan sebagaimana satu negara yang memang utuh dan menjaga konsistensi bagaimana sebagai tupoksinya. BIN bisa bekerja secara netral," kata Puan.
"Kemudian tentu saja bekerja untuk bukan ke dalam saja, tetapi juga menjaga tugas tupoksinya itu ke luar negeri," imbuh Puan.
Merespons itu, calon tunggal Kepala BIN Herindra menilai, BIN harus kolaborasi dengan stakeholder. Ia pun bertekad akan menjaga keutuhan NKRI.
"Intinya kita harus berkolaborasi dengan semua stakeholder. Intinya kita harus tetap menjaga keutuhan negara Indonesia," ucap Herindra.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Budi Gunawan dari jabatan Kepala BIN. Jokowi kemudian mengusulkan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) sebagai pengganti Budi Gunawan.
Presiden Jokowi menjelaskan alasannya mencopot Budi Gunawan dari jabatan sebagai Kepala BIN. "Oh itu administrasi saja. Administrasi artinya karena kepala BIN yang baru ini akan dilantik bersama-sama dengan menteri pada tanggal 21 Oktober," kata Jokowi usai resmikan Jalan Tol Indrapura-Kisaran, Sumatera Utara, Rabu (16/10/2024).
Jokowi juga menyebut pemberhentian BG sebagai Kepala BIN juga telah dibicarakan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. "Sehingga itu dilakukan dan kita juga telah berbicara dengan Pak Prabowo. Itu atas pernyataan dari Pak Prabowo," kata Jokowi.
(abd)