Pidato Puan Singgung Politik Tanpa Nilai yang Buat Kebohongan Terdengar Jujur
loading...
Ketua DPR Puan Maharani menyinggung mengenai politik tanpa nilai di dalam Sidang Bersama DPR dan DPD 2024. Foto/TV Parlemen
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menyinggung mengenai politik tanpa nilai di dalam Sidang Bersama DPR dan DPD 2024. Puan menekankan, perjuangan politik seharusnya diikuti dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara agar tidak membuat kebohongan terdengar jujur di mata rakyat.
Dia menekankan tentang hakikat demokrasi untuk memberi jalan agar kekuasaan mendapatkan legitimasinya sehingga kekuasaan dapat digunakan untuk mengatur bangsa dan negara dalam memberikan rakyatnya kepastian untuk hidup sejahtera sesuai harkat dan martabatnya.
“Akan tetapi, demokrasi dapat juga berjalan pada arah yang salah, yaitu demokrasi menjadi jalan untuk menciptakan diktator mayoritas maupun tirani minoritas, demokrasi yang membajak kekuasaan negara,” kata Puan dalam sambutannya di Sidang Bersama DPR-DPD, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan bahwa konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat, bahwa Indonesia adalah negara hukum dan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. “Konstitusi kita telah mengatur bagaimana kedaulatan rakyat harus dijalankan secara kolektif dengan prinsip checks and balances pada cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif dan yudikatif,” katanya.
Puan mengatakan, keseimbangan kekuasaan antar cabang-cabang kekuasaan negara yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif dapat berjalan dengan baik apabila politik berbangsa dan bernegara berlangsung secara demokratis. “Yaitu demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Hikmat kebijaksanaan adalah suatu kesadaraan akan pentingnya nilai-nilai dalam berbangsa dan bernegara,” terang Puan.
Maka itu, politik berbangsa dan bernegara disebut harus dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang beradab, bermartabat, dan beretika. Dengan begitu, kata Puan, perjuangan politik memiliki makna membangun peradaban. "Apabila politik dijalankan tanpa nilai-nilai, maka perjuangan politik hanya berisikan kepentingan diri sendiri, kelompok, atau golongan,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
“Bahkan politik tanpa nilai akan menggunakan bahasa politik untuk membuat kebohongan terdengar jujur, bahkan hukum pun dapat kehilangan otoritas keadilan," sambung Puan.
Puan kemudian menyinggung soal prinsip demokrasi yang disampaikan pendiri negara Indonesia sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno yang disampaikan pada 1 Juni 1945 bahwa demokrasi Indonesia adalah permusyawaratan yang memberi hidup, dan mampu mendatangkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.
Puan mengutip Soekarno bahwa Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan. “Tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. All for one, One for All,” ucapnya.
Puan lalu mengatakan, seorang Negarawan, akan memikirkan masa depan negara yang harus lebih baik, sedangkan Politisi akan memikirkan masa depan hasil pemilu yang harus lebih baik. Visi tanpa kekuasaan disebut akan menjadi sia-sia dan kekuasaan tanpa visi menjadi sewenang-wenang.
“Oleh karena itu, untuk menjalankan praktik politik kekuasaan, dalam sistem pemerintahan presidensial, dengan keseimbangan cabang-cabang kekuasaan, maka kita membutuhkan Negarawan yang politisi dan Politisi yang negarawan,” jelas Puan.
“Sehingga kekuasaan negara dijalankan untuk kebaikan yang lebih besar, bukannya untuk membesarkan diri sendiri, kelompok, maupun kepentingan tertentu,” kata mantan Menko PMK tersebut.
Di sisi lain, Puan menyatakan demokrasi juga memberikan ruang kepada rakyat ikut melakukan fungsi kontrol sosial, baik melalui media massa, media elektronik, media sosial, kerja-kerja LSM, pemikiran-pemikiran akademisi, kerja-kerja ormas, dan lain sebagainya. Tujuannya agar kekuasaan digunakan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat.
Puan memahami untuk mewujudkan demokrasi yang sejati bukanlah jalan yang mudah, namun bukan berati tidak dapat dilaksanakan. Ia meminta seluruh pihak untuk tetap berjalan ke arah yang benar dan tidak boleh mundur hanya karena melalui jalan yang sulit.
"Mungkin saja kita terhenti sejenak, kalah dalam memperjuangkannya. Tetapi kita tidak boleh mundur, karena tujuan kita mulia sejak negara ini didirikan yaitu Indonesia untuk semua, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur," tegas Puan.
Adapun Sidang Bersama DPR-DPD yang masih dalam satu rangkaian dengan Sidang Tahunan MPR ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin, beserta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga/instansi negara, di antaranya seperti Menhan Prabowo Subianto yang juga Presiden terpilih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Sejumlah mantan presiden dan mantan wakil presiden pun turut menjadi tamu undangan. Mereka yang hadir adalah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres ke-6 RI Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, dan Wapres ke-11 RI Boediono.
Dia menekankan tentang hakikat demokrasi untuk memberi jalan agar kekuasaan mendapatkan legitimasinya sehingga kekuasaan dapat digunakan untuk mengatur bangsa dan negara dalam memberikan rakyatnya kepastian untuk hidup sejahtera sesuai harkat dan martabatnya.
“Akan tetapi, demokrasi dapat juga berjalan pada arah yang salah, yaitu demokrasi menjadi jalan untuk menciptakan diktator mayoritas maupun tirani minoritas, demokrasi yang membajak kekuasaan negara,” kata Puan dalam sambutannya di Sidang Bersama DPR-DPD, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan bahwa konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat, bahwa Indonesia adalah negara hukum dan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. “Konstitusi kita telah mengatur bagaimana kedaulatan rakyat harus dijalankan secara kolektif dengan prinsip checks and balances pada cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif dan yudikatif,” katanya.
Puan mengatakan, keseimbangan kekuasaan antar cabang-cabang kekuasaan negara yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif dapat berjalan dengan baik apabila politik berbangsa dan bernegara berlangsung secara demokratis. “Yaitu demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Hikmat kebijaksanaan adalah suatu kesadaraan akan pentingnya nilai-nilai dalam berbangsa dan bernegara,” terang Puan.
Maka itu, politik berbangsa dan bernegara disebut harus dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang beradab, bermartabat, dan beretika. Dengan begitu, kata Puan, perjuangan politik memiliki makna membangun peradaban. "Apabila politik dijalankan tanpa nilai-nilai, maka perjuangan politik hanya berisikan kepentingan diri sendiri, kelompok, atau golongan,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
“Bahkan politik tanpa nilai akan menggunakan bahasa politik untuk membuat kebohongan terdengar jujur, bahkan hukum pun dapat kehilangan otoritas keadilan," sambung Puan.
Puan kemudian menyinggung soal prinsip demokrasi yang disampaikan pendiri negara Indonesia sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno yang disampaikan pada 1 Juni 1945 bahwa demokrasi Indonesia adalah permusyawaratan yang memberi hidup, dan mampu mendatangkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.
Puan mengutip Soekarno bahwa Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan. “Tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. All for one, One for All,” ucapnya.
Puan lalu mengatakan, seorang Negarawan, akan memikirkan masa depan negara yang harus lebih baik, sedangkan Politisi akan memikirkan masa depan hasil pemilu yang harus lebih baik. Visi tanpa kekuasaan disebut akan menjadi sia-sia dan kekuasaan tanpa visi menjadi sewenang-wenang.
“Oleh karena itu, untuk menjalankan praktik politik kekuasaan, dalam sistem pemerintahan presidensial, dengan keseimbangan cabang-cabang kekuasaan, maka kita membutuhkan Negarawan yang politisi dan Politisi yang negarawan,” jelas Puan.
“Sehingga kekuasaan negara dijalankan untuk kebaikan yang lebih besar, bukannya untuk membesarkan diri sendiri, kelompok, maupun kepentingan tertentu,” kata mantan Menko PMK tersebut.
Di sisi lain, Puan menyatakan demokrasi juga memberikan ruang kepada rakyat ikut melakukan fungsi kontrol sosial, baik melalui media massa, media elektronik, media sosial, kerja-kerja LSM, pemikiran-pemikiran akademisi, kerja-kerja ormas, dan lain sebagainya. Tujuannya agar kekuasaan digunakan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat.
Puan memahami untuk mewujudkan demokrasi yang sejati bukanlah jalan yang mudah, namun bukan berati tidak dapat dilaksanakan. Ia meminta seluruh pihak untuk tetap berjalan ke arah yang benar dan tidak boleh mundur hanya karena melalui jalan yang sulit.
"Mungkin saja kita terhenti sejenak, kalah dalam memperjuangkannya. Tetapi kita tidak boleh mundur, karena tujuan kita mulia sejak negara ini didirikan yaitu Indonesia untuk semua, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur," tegas Puan.
Adapun Sidang Bersama DPR-DPD yang masih dalam satu rangkaian dengan Sidang Tahunan MPR ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin, beserta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga/instansi negara, di antaranya seperti Menhan Prabowo Subianto yang juga Presiden terpilih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Sejumlah mantan presiden dan mantan wakil presiden pun turut menjadi tamu undangan. Mereka yang hadir adalah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres ke-6 RI Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, dan Wapres ke-11 RI Boediono.
(rca)
Explore More