BRF Tawarkan Solusi Politis dan Teknis Kelola Dilema Desentralisasi dan Sustainability

Jum'at, 09 Agustus 2024 - 21:46 WIB
"Kebijakan ini diambil untuk mengatasi kontestasi kewenangan antar-lembaga pemerintahan. Otoritas ini perlu diterapkan dengan catatan: akuntabilitas, inklusif, green, resilience, sustainable,” paparnya.

Sementara, County Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi menekankan dalam konteks keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, transformasi adalah sesuatu yang esensial. Teknologi berkembang cepat sekali, oleh karena itu sangat penting bagi pemerintah dan industri untuk belajar bersama-sama agar kita tetap relevan dengan segala perubahan.

"Dengan perubahan yang sangat dinamis, maka pendekatan normatif menjadi lebih baik daripada preskriptif. Karena peraturan yang terlalu preskriptif dapat menghambat inovasi industri," jelasnya.

Bulaksumur Roundtable Forum kali ini menawarkan solusi praktis dan solusi teknis. Solusi politis, perlu didorong green leadership dan kolaborasi untuk mendorong kerja sama pusat-daerah serta pemerintah, bisnis, dan masyarakat dengan dasar saling-percaya. Solusi teknis dengan pembagian tipologi daerah untuk mengkombinasikan kebijakan simetris dan asimetris.

“CoPPS memfasilitasi komunikasi multipihak untuk mengelola dilema, dan mengintegrasikan inisiatif keberlanjutan ke dalam lanskap politik dan kebijakan di Indonesia, terutama dalam sektor ekonomi hijau dan biru,” kata Ian Agisti, Program Lead CoPPS.

“Dengan strategi Green Leadership, Bulaksumur Roundtable Forum (BRF) akan menjadi program pembuka,” sambungnya.



Bulaksumur Roundtable Forum akan menjadi program reguler yang berfokus pada keberlanjutan dan akan menghadirkan high level discussion forum dari berbagai sektor.

(kri)
Halaman :
Lihat Juga :
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More