Influencer yang Dilibatkan Pemerintah Tak Paham Materi

Ia menilai komunikasi influencer cenderung satu arah. Bahkan, dari apa yang terjadi baru-baru ini, tampaknya influencer yang dilibatkan juga tidak selalu paham tentang isi materi yang dikampanyekan. Hal ini menurutnya perlu menjadi perhatian bersama.

“Jika yang disampaikan influencer terkait kebijakan publik, seharusnya terdapat proses konsultasi publik atau komunikasi dua arah yang intens antara pemerintah dengan publik. Misalnya, terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), penggunaan jasa influencer menjadi kurang efektif,” ujarnya.

(Baca: Idealnya Para Menteri Merangkap sebagai 'Buzzer Resmi')

Dalam situasi sulit akibat pandemi sekarang ini, lanjut Vunny, salah satu yang dibutuhkan masyarakat adalah adanya ruang untuk menyampaikan pendapat. Misalnya, forum diskusi baik secara luring maupun daring atau bisa juga dibuatkan platform komunikasi daring dalam situs kementerian terkait.

“Pada intinya, pemerintah harus tetap mengedepankan komunikasi dua arah untuk menjangkau partisipasi publik secara lebih luas,” tukas dia.