Idealnya Para Menteri Merangkap sebagai 'Buzzer Resmi'

JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menganggap, secara etis isu mengenai adanya influencer atau buzzer yang dibayar dengan anggaran negara sangat mengkhawatirkan. Ia menilai, tak seharusnya ada 'pendengung' atau influencer dalam komunikasi pemerintahan.

"Pemerintah akan sulit membangun reputasi jika terkena candu pujian melalui pendengung," kata Dedi saat dihubungi SINDOnews, Senin (24/8/2020).

Sebaliknya, menurut Dedi, jika benar pemerintah telah bekerja dengan baik, anggaran sebesar itu tidak akan terpakai sepeser pun untuk membayar influencer. Dalam hal ini, Dedi mengatakan, idealnya para menteri dalam struktur pemerintah secara otomatis merangkap sebagai 'buzzer resmi', yang mendengungkan capaian kinerja yang baik

( ).

"Dari merekalah (para menteri) prestasi pemerintah mengemuka. Sehingga tidak diperlukan lagi manipulasi informasi dari pekerja propaganda," tutur dia.

Lebih lanjut Dedi mengatakan, citra yang dibangun oleh pendengung tidak akan bertahan lama dan berisiko hilangnya kepercayaan publik pada pemerintah saat aktivitas buzzering ini diketahui masyarakat luas.

( ).

Menurutnya, risiko ini sangat besar. Sebab, saat itu tiba kebenaran dan kepalsuan tidak akan bisa dibedakan. "Anggaran sebesar itu akan lebih baik jika diperuntukkan untuk program produktif, terlebih kondisi negara sedang sulit," pungkas dia.