Fokus Membangun Desa
Senin, 29 Juli 2024 - 23:03 WIB
Struktur ini jelas lebih banyak pada tupoksi pembangunan dan pengembangan desa. Begitu juga program andalan Kemendes PDTT sebetulnya bertumpu dan terkonsentrasi pada pembangunan desa. Sementara, program percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan transmigrasi terkesan hanya pelengkap.
Pagu anggaran Kemendes PDTT tahun 2024 sebesar Rp2,7 triliun, mayoritas terkonsentrasi pada pembangunan dan pemberdayaan desa. Alokasi anggaran Dtjen PDP Rp166 miliar, Ditjen PEID Rp225 miliar, BPSDM Rp1,6 triliun dan BPI Rp140 miliar. Sementara alokasi anggaran di Ditjen PPDT hanya Rp76 miliar dan Ditjen PPKT Rp194 miliar.
Postur dan alokasi APBN ini bisa disimpulkan, program yang berkaitan langsung dengan desa sebesar Rp2,1 triliun lebih dan alokasi untuk Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi “hanya” Rp270 miliar. Artinya 80% dari total pagu anggaran terkonsentrasi untuk program pembangunan dan pemberdayaan desa.
Anggaran besar BPSDM Rp1,6 triliun diperuntukkan untuk gaji dan pengembangan kapasitas pendamping desa. Jumlah pendamping desa tahun 2024 sebanyak 34.008 orang dengan komposisi: Tenaga Ahli Pendamping Masyarakat (TAPM) Pusat 37 orang, TAPM Provinsi 200 orang, TAPM Kabupaten/Kota 2.200 orang, Pendamping Desa (PD) 12.607 orang, dan Pendamping Lokal Desa (PLD) 18.964 orang.
Fokus ke Desa
Kementerian ini harus memfasilitasi 83.763 desa, jumlah yang sangat besar. Ditambah karakter dan ciri masing-masing desa yang sangat kompleks. Kementerian ini juga diharapkan mampu mendampingi desa dalam mengelola Dana Desa (DD) yang jumlahnya Rp70-80 triliun (fluktuatif) setiap tahun.
Dengan tanggung jawab ini, pemerintah baru perlu mengkaji nomenklatur dan tupoksi kementerian ini. Ke depan lebih fokus pada tupoksi pembangunan dan pemberdayaan desa. Agenda percepatan pembangunan daerah tertinggal lebih relevan menjadi bagian dari Kementerian PUPR. Karena selama ini program PPDT lebih pada revitalisasi infrastruktur. Pengembangan kawasan transmigrasi perlu dikelola oleh badan khusus atau menjadi bagian dari kementerian tertentu.
Pagu anggaran Kemendes PDTT tahun 2024 sebesar Rp2,7 triliun, mayoritas terkonsentrasi pada pembangunan dan pemberdayaan desa. Alokasi anggaran Dtjen PDP Rp166 miliar, Ditjen PEID Rp225 miliar, BPSDM Rp1,6 triliun dan BPI Rp140 miliar. Sementara alokasi anggaran di Ditjen PPDT hanya Rp76 miliar dan Ditjen PPKT Rp194 miliar.
Postur dan alokasi APBN ini bisa disimpulkan, program yang berkaitan langsung dengan desa sebesar Rp2,1 triliun lebih dan alokasi untuk Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi “hanya” Rp270 miliar. Artinya 80% dari total pagu anggaran terkonsentrasi untuk program pembangunan dan pemberdayaan desa.
Anggaran besar BPSDM Rp1,6 triliun diperuntukkan untuk gaji dan pengembangan kapasitas pendamping desa. Jumlah pendamping desa tahun 2024 sebanyak 34.008 orang dengan komposisi: Tenaga Ahli Pendamping Masyarakat (TAPM) Pusat 37 orang, TAPM Provinsi 200 orang, TAPM Kabupaten/Kota 2.200 orang, Pendamping Desa (PD) 12.607 orang, dan Pendamping Lokal Desa (PLD) 18.964 orang.
Fokus ke Desa
Kementerian ini harus memfasilitasi 83.763 desa, jumlah yang sangat besar. Ditambah karakter dan ciri masing-masing desa yang sangat kompleks. Kementerian ini juga diharapkan mampu mendampingi desa dalam mengelola Dana Desa (DD) yang jumlahnya Rp70-80 triliun (fluktuatif) setiap tahun.
Dengan tanggung jawab ini, pemerintah baru perlu mengkaji nomenklatur dan tupoksi kementerian ini. Ke depan lebih fokus pada tupoksi pembangunan dan pemberdayaan desa. Agenda percepatan pembangunan daerah tertinggal lebih relevan menjadi bagian dari Kementerian PUPR. Karena selama ini program PPDT lebih pada revitalisasi infrastruktur. Pengembangan kawasan transmigrasi perlu dikelola oleh badan khusus atau menjadi bagian dari kementerian tertentu.
Lihat Juga :