Memerdekakan Petani Sawit
Sabtu, 22 Agustus 2020 - 15:19 WIB
Hifdzil Alim, Direktur HICON Law & Policy Strategies.
Hifdzil Alim
Direktur HICON Law & Policy Strategies
75 tahun merdeka, Indonesia masih mencari format yang tepat untuk menyelesaikan persoalan sawit dalam kawasan hutan. Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian mengklaim sedang menyiapkan informasi dan dokumen setiap kawasan hutan yang sudah ditanami sawit. Hanya saja, pemerintah perlu memperhatikan kemampuan instrumen penyelesaian masalah sawit dalam kawasan hutan, khususnya pada implementasi dan jangkauan kebijakannya.
Mimpi pemerintah terhadap sawit adalah membuatnya menjadi perkebunan sawit yang berkelanjutan. Hal ini diketahui melalui landasan filosofis Perpres 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Akan tetapi, masalah fundamental dari mimpi pemerintah tersebut adalah tentang legalitas lahan sawit.
Kelemahan Instrumen
Untuk menyelesaikan sengakarut legalitas lahan, pemerintah telah menerbitkan berbagai instrumen regulasi dan kebijakan. Semua regulasi dikelompokkan berdasarkan sifat dan karakter penyelesaiannya: koersif, afirmatif, dan moderat. Sayangnya, semua karakter itu memiliki kelemahan yang kontra-produktif dengan upaya penyelesaian sawit dalam kawasan hutan.
Misalnya, karakter koersif ditunjukkan oleh UU 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Karakter afirmatif disandang oleh Perpres 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Sedangkan untuk karakter moderat dimiliki oleh Permen LHK P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
Direktur HICON Law & Policy Strategies
75 tahun merdeka, Indonesia masih mencari format yang tepat untuk menyelesaikan persoalan sawit dalam kawasan hutan. Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian mengklaim sedang menyiapkan informasi dan dokumen setiap kawasan hutan yang sudah ditanami sawit. Hanya saja, pemerintah perlu memperhatikan kemampuan instrumen penyelesaian masalah sawit dalam kawasan hutan, khususnya pada implementasi dan jangkauan kebijakannya.
Mimpi pemerintah terhadap sawit adalah membuatnya menjadi perkebunan sawit yang berkelanjutan. Hal ini diketahui melalui landasan filosofis Perpres 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Akan tetapi, masalah fundamental dari mimpi pemerintah tersebut adalah tentang legalitas lahan sawit.
Kelemahan Instrumen
Untuk menyelesaikan sengakarut legalitas lahan, pemerintah telah menerbitkan berbagai instrumen regulasi dan kebijakan. Semua regulasi dikelompokkan berdasarkan sifat dan karakter penyelesaiannya: koersif, afirmatif, dan moderat. Sayangnya, semua karakter itu memiliki kelemahan yang kontra-produktif dengan upaya penyelesaian sawit dalam kawasan hutan.
Misalnya, karakter koersif ditunjukkan oleh UU 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Karakter afirmatif disandang oleh Perpres 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Sedangkan untuk karakter moderat dimiliki oleh Permen LHK P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.