Budi Arie Didesak Mundur Buntut Peretasan PDN, Wapres: Ganti Mengganti Urusan Presiden
Jum'at, 28 Juni 2024 - 20:16 WIB
Wapres Ma’ruf Amin ikut merespons desakan publik agar Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya buntut peretasan PDN oleh Ransomware Brain Cipher Lockbit 3.0. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin ikut merespons desakan publik agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya buntut peretasan Pusat Data Nasional (PDN) oleh Ransomware Brain Cipher Lockbit 3.0. Sebelumnya, Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) menggalang petisi melalui situs change.org yang meminta Budi Arie agar mundur dari jabatannya.
Wapres pun menegaskan bahwa urusan penggantian menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Saya kira urusan ganti mengganti itu urusan Presiden,” ujarnya usai Resmikan Gedung YPS Asy Syadzili, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (28/6/2024).
Meski begitu, Wapres mengatakan saat ini pemerintah masih terus mendalami penyebab PDN bisa dijebol. Dia memastikan pemerintah akan memulihkan terlebih dulu data yang diserang Ransomware Brain Cipher Lockbit 3.0 itu.
“Tetapi bahwa persoalan ini kita harus kita dalami. Pertama kita pulihkan dulu kan situasinya, baru kita cari sebabnya siapa yang harus disalahkan itu nanti, nanti. Mengenai ganti Menteri itu urusannya hak prerogatif Presiden,” paparnya.
Wapres pun mengatakan peretasan PDN oleh Ransomware Brain Cipher Lockbit 3.0 merupakan kejadian dahsyat. Pemerintah saat ini mengupayakan untuk melakukan pemulihan dan mencari sebabnya.
Lebih lanjut, Wapres pun menjelaskan awal mula dibentuk PDN yang bertujuan agar data-data penting negara tidak mudah diretas sehingga dipusatkan. Meskipun, peretasan yang terjadi saat ini justru membuat data negara di PDN terdampak.
“Soal Pusat Data, memang dulu Pusat Data itu dia dianggap bahwa komunitas-komunitas, lembaga kita itu, itu mudah diretas sehingga disatukan menjadi Pusat Data Nasional, ternyata ketika di pusatkan tuh, begitu diretas semua jadi kena semua. Jadi ini belum, tidak terpikirkan dulu bahwa ada kemungkinan peretasan segitu dahsyatnya ya,” pungkasnya.
Wapres pun menegaskan bahwa urusan penggantian menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Saya kira urusan ganti mengganti itu urusan Presiden,” ujarnya usai Resmikan Gedung YPS Asy Syadzili, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (28/6/2024).
Baca Juga
Meski begitu, Wapres mengatakan saat ini pemerintah masih terus mendalami penyebab PDN bisa dijebol. Dia memastikan pemerintah akan memulihkan terlebih dulu data yang diserang Ransomware Brain Cipher Lockbit 3.0 itu.
“Tetapi bahwa persoalan ini kita harus kita dalami. Pertama kita pulihkan dulu kan situasinya, baru kita cari sebabnya siapa yang harus disalahkan itu nanti, nanti. Mengenai ganti Menteri itu urusannya hak prerogatif Presiden,” paparnya.
Wapres pun mengatakan peretasan PDN oleh Ransomware Brain Cipher Lockbit 3.0 merupakan kejadian dahsyat. Pemerintah saat ini mengupayakan untuk melakukan pemulihan dan mencari sebabnya.
Lebih lanjut, Wapres pun menjelaskan awal mula dibentuk PDN yang bertujuan agar data-data penting negara tidak mudah diretas sehingga dipusatkan. Meskipun, peretasan yang terjadi saat ini justru membuat data negara di PDN terdampak.
Baca Juga
“Soal Pusat Data, memang dulu Pusat Data itu dia dianggap bahwa komunitas-komunitas, lembaga kita itu, itu mudah diretas sehingga disatukan menjadi Pusat Data Nasional, ternyata ketika di pusatkan tuh, begitu diretas semua jadi kena semua. Jadi ini belum, tidak terpikirkan dulu bahwa ada kemungkinan peretasan segitu dahsyatnya ya,” pungkasnya.
(kri)
tulis komentar anda