APBN dan Janji Politik
Selasa, 25 Juni 2024 - 12:36 WIB
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, penurunan penerimaan pajak dan cukai tersebut memengaruhi anggaran negara, mengurangi kemampuan pemerintah untuk mendanai program-program pembangunan dan layanan publik. Alhasil, tekanan fiskal tersebut menambah tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian.
Langkah Menjaga APBN
Berbagai tekanan yang ada dan berujung pada tekanan penerimaan APBN, menuntut pemerintah dalam mengelola belanja lebih fokus dengan tetap memperhatikan dorongan pada pertumbuhan. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan intensifikasi pada penerimaan negara, termasuk juga belanja negara yang ketat dan efisien.
Dalam mengatasi tantangan ini, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai strategi yang efektif, salah satunya adalah pemerintah perlu mencari sumber penerimaan baru yang dapat mengimbangi anggaran negara. Pentingnya menemukan sumber penerimaan tambahan tidak hanya untuk mengatasi defisit anggaran yang mungkin terjadi, tetapi juga untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan keuangan nasional dalam jangka panjang.
Berbagai opsi perlu diajukan untuk mendiversifikasi sumber penerimaan negara, mulai dari reformasi pajak hingga penerapan cukai baru untuk produk tertentu yang dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang efektif juga dapat menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan penerimaan negara.
Komponen APBN lain yang penting adalah pembiayaan. Pembiayaan merupakan sumber pembiayaan, di saat penerimaan negara mengalami tekanan, yang juga harus dikelola dengan cermat. Oleh karenanya, pemerintah harus memastikan bahwa sumber pembiayaan yang dipilih tidak hanya mencukupi kebutuhan anggaran, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.
Pembiayaan yang dipilih harus sejalan dengan kebijakan fiskal yang berkelanjutan, pruden, serta sektor yang dibiayai dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Melalui manajemen yang ketat dan strategi yang tepat dalam pengelolaan pembiayaan, pemerintah dapat membangun fondasi keuangan yang kuat untuk masa depan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya, sisi lain dalam pengelolaan APBN adalah sisi belanja. Penting bagi APBN untuk mengadopsi janji politik calon presiden yang terpilih dalam sisi belanja.
Secara konsepsi, seluruh komponen belanja APBN harus berasal dari RPJMN dan RKP pemerintah yang sedang berkuasa. Karena Presiden terpilih 2024-2029 akan dilantik pada sekitar bulan Oktober, maka APBN 2025 memerlukan transisi atau pembicaraan yang mampu menangkap program presiden terpilih walaupun dalam beberapa isu belum masuk dalam RKP.
Sangat penting dalam proses saat ini, Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk terus berkoordinasi selain penyiapan program presiden terpilih dengan menerjemahkan janji politik dalam bahasa perencanaan serta pendanaan yang diperlukan. Penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara kebijakan publik yang dijanjikan dan keuangan negara yang stabil guna mencegah tekanan fiskal yang dapat menimbulkan gejolak ekonomi.
Langkah Menjaga APBN
Berbagai tekanan yang ada dan berujung pada tekanan penerimaan APBN, menuntut pemerintah dalam mengelola belanja lebih fokus dengan tetap memperhatikan dorongan pada pertumbuhan. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan intensifikasi pada penerimaan negara, termasuk juga belanja negara yang ketat dan efisien.
Dalam mengatasi tantangan ini, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai strategi yang efektif, salah satunya adalah pemerintah perlu mencari sumber penerimaan baru yang dapat mengimbangi anggaran negara. Pentingnya menemukan sumber penerimaan tambahan tidak hanya untuk mengatasi defisit anggaran yang mungkin terjadi, tetapi juga untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan keuangan nasional dalam jangka panjang.
Berbagai opsi perlu diajukan untuk mendiversifikasi sumber penerimaan negara, mulai dari reformasi pajak hingga penerapan cukai baru untuk produk tertentu yang dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang efektif juga dapat menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan penerimaan negara.
Komponen APBN lain yang penting adalah pembiayaan. Pembiayaan merupakan sumber pembiayaan, di saat penerimaan negara mengalami tekanan, yang juga harus dikelola dengan cermat. Oleh karenanya, pemerintah harus memastikan bahwa sumber pembiayaan yang dipilih tidak hanya mencukupi kebutuhan anggaran, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.
Pembiayaan yang dipilih harus sejalan dengan kebijakan fiskal yang berkelanjutan, pruden, serta sektor yang dibiayai dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Melalui manajemen yang ketat dan strategi yang tepat dalam pengelolaan pembiayaan, pemerintah dapat membangun fondasi keuangan yang kuat untuk masa depan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya, sisi lain dalam pengelolaan APBN adalah sisi belanja. Penting bagi APBN untuk mengadopsi janji politik calon presiden yang terpilih dalam sisi belanja.
Secara konsepsi, seluruh komponen belanja APBN harus berasal dari RPJMN dan RKP pemerintah yang sedang berkuasa. Karena Presiden terpilih 2024-2029 akan dilantik pada sekitar bulan Oktober, maka APBN 2025 memerlukan transisi atau pembicaraan yang mampu menangkap program presiden terpilih walaupun dalam beberapa isu belum masuk dalam RKP.
Sangat penting dalam proses saat ini, Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk terus berkoordinasi selain penyiapan program presiden terpilih dengan menerjemahkan janji politik dalam bahasa perencanaan serta pendanaan yang diperlukan. Penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara kebijakan publik yang dijanjikan dan keuangan negara yang stabil guna mencegah tekanan fiskal yang dapat menimbulkan gejolak ekonomi.
tulis komentar anda