Putu BKSAP Saran Segera Wujudkan Indonesia-EU CEPA
Senin, 24 Juni 2024 - 22:27 WIB
Wakil Ketua BKSAP DPR Putu Supadma Rudana bersama Director of the European Parliament in ASEAN Antoine Ripoll di Gedung DPR, Jakarta. Foto/Istimewa
JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana menyarankan pemerintah segera mewujudkan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa sebelum berakhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2024. Putu kembali melakukan pertemuan dengan Director of the European Parliament in ASEAN Antoine Ripoll di Gedung DPR, Jakarta.
Banyak isu dibahas dalam pertemuan itu, terutama peningkatan kerja sama bidang perdagangan, ekonomi, transisi energi, dan investasi hijau. “Dalam pertemuan itu kita membahas berbagai isu, termasuk bagaimana Parlemen Uni Eropa terus meningkatkan kerja sama dengan Parlemen Indonesia untuk memperkuat first track diplomasi yang dilakukan pemerintah," kata Putu melalui keterangannya, Senin (24/6/2024).
Putu mengaku Parlemen Indonesia sempat diundang oleh parlemen eropa untuk membahas salah satunya mengenai isu trade di Strasbourg, Prancis dalam The 12th EU-Indonesia inter-Parliamentary Meeting. Adapun terkait isu perdagangan dan investasi ini, Putu mendorong agar segera kedua parlemen mendorong pemerintahan masing-masing untuk mempercepat penyelesaian perundingan Indonesia-European Union CEPA untuk membuat suatu legasi bersama demi keuntungan kedua bangsa serta kawasan.
Dalam konferensi Parliamentary Conference on the World Trade Organization (PCWTO) di Abu Dhabi awal tahun ini, Putu memastikan pentingnya kerja sama antarbangsa dalam mengawal pencapaian SDGs dalam pembangunan kerja sama segala bidang baik perdagangan, ekonomi dan investasi.
Selain itu, peran Uni Eropa untuk mendorong dan mendukung hilirisasi dan upaya negara produsen untuk mengekspor barang jadi demi memberikan nilai tambah untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara inklusif dan komitmen menjaga lingkungan hijau.
"Memang kita selalu menyuarakan tentang bagaimana agar hubungan kita dengan Parlemen Eropa harus terus memastikan dan mengakselerasi komitmen bersama dalam mencapai kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA),” katanya.
Dia mengatakan, peran kedua parlemen begitu besar untuk memastikan terwujudnya I-EU CEPA ini sehingga berbagai manfaat akan didapatkan kedua bangsa dan masyarakatnya. “Saatnya membuka mata hati daripada hanya terfokus kepada perbedaan dan permasalahan, saatnya parlemen kedua pihak mengakselerasi dan memastikan pemerintah masing-masing mengakselerasi terwujudnya perjanjian ini untuk keuntungan kedua belah pihak," ujarnya.
Maka itu, Putu berharap Pemerintahan Presiden Jokowi bisa mewujudkan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa sebelum berakhir masa jabatannya pada Oktober 2024. Sebab, kata dia, saat ini negosiasinya cukup signifikan dilakukan demi legasi yang diwariskan kedepan untuk kesejahteraan kedua belah pihak.
"Kita berharap sebelum akhir tahun ini atau sebelum berakhirnya masa Pemerintahan Pak Jokowi, Comprehensive Economic Partnership Agreement ini dapat terwujud antara Indonesia dan Uni Eropa. Karena memang komitmen itu sangat ingin wujudkan oleh kedua parlemen dan kita terus aktif berperan dalam mendorong negosiasi perundingan yang pada prinsipnya mendukung kedua belah pihak,” kata Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan ini.
Banyak isu dibahas dalam pertemuan itu, terutama peningkatan kerja sama bidang perdagangan, ekonomi, transisi energi, dan investasi hijau. “Dalam pertemuan itu kita membahas berbagai isu, termasuk bagaimana Parlemen Uni Eropa terus meningkatkan kerja sama dengan Parlemen Indonesia untuk memperkuat first track diplomasi yang dilakukan pemerintah," kata Putu melalui keterangannya, Senin (24/6/2024).
Putu mengaku Parlemen Indonesia sempat diundang oleh parlemen eropa untuk membahas salah satunya mengenai isu trade di Strasbourg, Prancis dalam The 12th EU-Indonesia inter-Parliamentary Meeting. Adapun terkait isu perdagangan dan investasi ini, Putu mendorong agar segera kedua parlemen mendorong pemerintahan masing-masing untuk mempercepat penyelesaian perundingan Indonesia-European Union CEPA untuk membuat suatu legasi bersama demi keuntungan kedua bangsa serta kawasan.
Dalam konferensi Parliamentary Conference on the World Trade Organization (PCWTO) di Abu Dhabi awal tahun ini, Putu memastikan pentingnya kerja sama antarbangsa dalam mengawal pencapaian SDGs dalam pembangunan kerja sama segala bidang baik perdagangan, ekonomi dan investasi.
Selain itu, peran Uni Eropa untuk mendorong dan mendukung hilirisasi dan upaya negara produsen untuk mengekspor barang jadi demi memberikan nilai tambah untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara inklusif dan komitmen menjaga lingkungan hijau.
"Memang kita selalu menyuarakan tentang bagaimana agar hubungan kita dengan Parlemen Eropa harus terus memastikan dan mengakselerasi komitmen bersama dalam mencapai kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA),” katanya.
Dia mengatakan, peran kedua parlemen begitu besar untuk memastikan terwujudnya I-EU CEPA ini sehingga berbagai manfaat akan didapatkan kedua bangsa dan masyarakatnya. “Saatnya membuka mata hati daripada hanya terfokus kepada perbedaan dan permasalahan, saatnya parlemen kedua pihak mengakselerasi dan memastikan pemerintah masing-masing mengakselerasi terwujudnya perjanjian ini untuk keuntungan kedua belah pihak," ujarnya.
Maka itu, Putu berharap Pemerintahan Presiden Jokowi bisa mewujudkan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa sebelum berakhir masa jabatannya pada Oktober 2024. Sebab, kata dia, saat ini negosiasinya cukup signifikan dilakukan demi legasi yang diwariskan kedepan untuk kesejahteraan kedua belah pihak.
"Kita berharap sebelum akhir tahun ini atau sebelum berakhirnya masa Pemerintahan Pak Jokowi, Comprehensive Economic Partnership Agreement ini dapat terwujud antara Indonesia dan Uni Eropa. Karena memang komitmen itu sangat ingin wujudkan oleh kedua parlemen dan kita terus aktif berperan dalam mendorong negosiasi perundingan yang pada prinsipnya mendukung kedua belah pihak,” kata Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan ini.
tulis komentar anda